Dua Tahun Tanpa DPRD? Pakar Nilai Putusan MK Timbulkan Deadlock
BUALBUAL.com - Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pemilu nasional dan daerah dengan jeda waktu 2 sampai 2,5 tahun menimbulkan dilema, salah satunya terkait masa jabatan anggota DPRD.
Ketua Komisi Kajian Ketatanegaraan (K3) MPR Taufik Basari mengatakan masa jabatan DPRD tidak bisa diperpanjang atau dikosongkan selama 2 tahun untuk menjalankan putusan MK yang memisahkan pemilu lokal dan nasional.
Dia mengatakan opsi tersebut akan sama-sama melanggar konstitusi, karena pemilu DPRD sudah diatur dalam Pasal 22E ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 agar dilaksanakan setiap 5 tahun sekali. Namun, jika dikosongkan, maka hal itu akan melanggar Pasal 18 ayat (2) dan (3) UUD 1945 yang mengharuskan pemerintah daerah memiliki DPRD.
"Anggota DPRD itu dipilihnya harus melalui pemilu, tidak ada jalan lain," kata Taufik saat rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (4/7/2025).
Menurut dia, putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 tersebut merupakan putusan yang dilematis karena dapat mengakibatkan krisis konsitusional dan constitutional deadlock yang mengunci.
Dia mengatakan putusan MK itu bersifat final dan harus ada pelaksanaan tindak lanjut. Namun, kalau putusan MK itu dilaksanakan oleh pembuat undang-undang maka justru akan melanggar UUD 1945 tersebut terkait pemilu.
"Kenapa jadi melanggar? Kalau dilaksanakan, negara tidak melaksanakan perintah konstitusi, yaitu untuk melaksanakan pemilu untuk memilih anggota DPRD," kata dia dikutip dari Antara.
Menurut dia, pemilu di tingkat nasional yang terdiri dari pemilu presiden, DPR, DPD, tidak akan bermasalah karena dilaksanakan 5 tahun sekali. Sedangkan pemilu DPRD masuk ke pemilu lokal yang harus dijeda selama 2 tahun sesuai putusan MK.
Maka dari itu, dia mengatakan setiap lembaga negara perlu memahami perannya masing-masing sesuai dengan posisinya. Dia menilai dalam putusan tersebut, MK mengambil peran sebagai positive legislator yang merupakan tugas DPR.
"Sejatinya MK adalah negative legislator, yang berarti menyatakan suatu permohonan melanggar atau tidak, itu saja. Setelah dinyatakan melanggar, bagaimana jalan keluar, itu

Berita Lainnya
Sah, KPU tetapkan Kasmarni-Bagus Santoso Pemenang Pilkada Bengkalis
Abdul Wahid Yakin Ridho Calon Potensial Untuk Indragiri Hulu
Salam Kemenangan Kasmarni Untuk Seluruh Masyarakat Kabupaten Bengkalis, Ini Anugerah Yang dititipkan Allah
Warga Desa Bukit Kerikil Keluhkan Sulitnya Urus KTP. Cawabup Bagus Santoso Tawarkan Layanan Online dan Molduk
Bentuk Kepedulian Terhadap Masyarakat, Golkar Inhil Potong 3 Ekor Sapi Hewan Kurban
Tak Mendaftarkan diri di Pileg, Ketua DPRD Siak Maju di Pilkada 2024?
KIB Langgeng jika Airlangga Dipasangkan Ridwan Kamil di Pilpres 2024
Golkar Riau Siap Hadapi Gugatan Empat Anggota DPRD Bengkalis
KDI Akan Manfaatkan Tol Permai untuk Meningkatkan Perekonomian UMKM di Pinggir dan Batin Solapan
HMR Resmikan Posko Calon Gubernur Kepri di Pinang Kencana Tanjungpinang
Cegah Covid-19, PKB Gas Galakan Gerakan Cuci Tangan 'Door to door Bagi-bagi Sabun Ke Masyarakat'
Jika Terpilih Jadi Gubernur, Abdul Wahid Targetkan Ekonomi Riau Tumbuh diatas 7 Persen