Program BBM Satu Harga di Inhil Belum Tuntas, Baru Capai 65 Persen
BUALBUAL.com - Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menyatakan Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) belum termasuk dalam daftar daerah yang telah mencapai implementasi 100% program BBM Satu Harga pada Tahap IV tahun 2025-2026. Yang tertuang dalam surat BPH Migas No. T-138/MG.05/DBBM/2026 tanggal 14 April 2026.
Hal tersebut disampaikan menyusul hasil evaluasi dan monitoring BPH Migas terhadap progres pembangunan penyalur BBM Satu Harga di seluruh wilayah 3T. Hingga April 2026, Inhil masih berstatus "dalam proses" untuk memenuhi seluruh titik lokasi yang telah ditetapkan.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Inhil H. Herman melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir, H. Tantawi Jauhari bahwa Pemkab. Inhil tetap berkomitmen penuh untuk menyukseskan program strategis nasional tersebut.
"Kami sampaikan bahwa Pemkab Inhil sangat serius mengawal program BBM Satu Harga. Belum masuknya Inhil dalam daftar 100% implementasi Tahap IV bukan berarti berhenti. Saat ini kami masih intensif berkoordinasi dengan BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga terkait percepatan pembangunan penyalur dan sub penyalur di beberapa kecamatan dan desa yang memiliki tantangan geografis" ujar Sekda Inhil, Selasa (20/4/2026).
Sekda menjelaskan, karakteristik wilayah Inhil yang didominasi perairan dan parit membuat pembangunan infrastruktur penyalur BBM memerlukan kajian teknis dan waktu yang lebih lama dibanding daerah daratan.
"Beberapa titik yang direncanakan berada di wilayah kepulauan dan pesisir. Aspek transportasi material, perizinan lahan, hingga keamanan penyalur menjadi perhatian utama kami. Namun, target kami seluruh titik Tahap IV bisa rampung 100% pada akhir tahun 2026," tambahnya.
Pemkab Inhil menyebut saat ini capaian implementasi BBM Satu Harga Tahap IV di Inhil telah mencapai lebih dari 65%. Titik-titik yang belum beroperasi sebagian besar menunggu penyelesaian konstruksi dan perizinan operasi dari BPH Migas.
"Kami optimistis dengan dukungan BPH Migas dan Pertamina, masyarakat Inhil di wilayah terpencil segera menikmati BBM dengan harga yang sama seperti di kota. Ini bentuk kehadiran negara dan Pemkab berkomitmen mengawalnya sampai tuntas," tutup Sekda.
Sementara hasil penyampaian kepala depot Pertamina seberang Tembilahan Fahrudi dalam pertemuan beberapa hari yang lalu di dinas koperasi ukm perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) memastikan ketersediaan wilayah Inhil dalam kondisi aman dan mencukupi.
"Untuk stok BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar di Depot Pertamina Seberang Tembilahan saat ini aman. Distribusi ke seluruh SPBU dan penyalur BBM Satu Harga eksisting tetap berjalan normal. Masyarakat tidak perlu khawatir terkait ketersediaan," tegasnya.
Ia menambahkan, Pertamina akan terus berkoordinasi dengan Pemkab Inhil untuk mendukung kelancaran distribusi, termasuk ke titik-titik BBM Satu Harga yang akan beroperasi.
Program BBM Satu Harga merupakan program pemerintah melalui BPH Migas untuk memastikan ketersediaan dan keterjangkauan harga BBM jenis Pertalite dan Solar di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

Berita Lainnya
Safari Ramadhan di Masjid Al-Amin Serai Wangi, Kasmarni Sebutkan Sejumlah Kegiatan Pembagunan di Talang Muandau Tahun 2025
Wakil Ketua DPRD Inhil Minta Pekerjaan Ruas Jalan HR Soebrantas di Evaluasi, Belum Ada Urgensi di Rigid Beton
HUT ke 76, PGRI Kecamatan Lingga Gelar Bimtek PTK
Agar Bisa Bersaing, Wagubri Edy Natar Harap IP-ICBS Riau Memiliki SDM Berkualitas
Bupati HM Wardan Buka Sosialisasi Keaswajaan Bagi Guru PAUD
Kafilah Bengkalis Tiba di Dumai, 68 Peserta Tuntas Lakukan Verfal
Jelang Kedatangan Presiden Jokowi ke Riau, Seluruh Bupati/Wali Kota Jalani Tes Swab
Evaluasi RB dan SAKIP, Bupati HM Wardan Berharap Setiap OPD Kuasai Materi
Halal Bihalal Insan Pers, Ketua AJOI Tubaba Berikan Cindera Mata kepada Umar Ahmad
Ringankan Beban Korban Kebakaran, Camat Tembilahan Serahkan Bantuan dari Bupati Inhil
Segala Proyek Infrastruktur Pemprov Kepri di Tanjungpinang Untuk Mempercantik Wajah Ibukota
Ade Firmansyah Resmi Gantikan Ade Agus Hartanto di DPRD Riau