BUALBUAL.com - Anjloknya harga kelapa dalam beberapa bulan terakhir di berbagai wilayah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) semakin membuat para petani resah. Hingga kini, banyak petani mengaku belum mendapatkan kepastian solusi dari pemerintah terkait stabilitas harga kelapa yang terus merosot. 11/05/26

Kondisi tersebut membuat semangat petani Inhil kian lesu. Di tengah tingginya kebutuhan pokok dan biaya hidup sehari-hari, hasil penjualan kelapa dinilai tidak lagi mampu menopang kehidupan masyarakat yang selama ini bergantung pada komoditas tersebut.

Berbagai keluhan petani terus bermunculan, baik di lapangan maupun melalui media sosial. Bahkan, dalam beberapa waktu terakhir, hastag dan perbincangan mengenai alih tanam dari kelapa ke kelapa sawit mulai ramai dibicarakan netizen dan para petani Inhil.

Fenomena itu muncul karena banyak masyarakat menilai kelapa sawit lebih menjanjikan secara ekonomi dibanding kelapa yang harganya terus mengalami penurunan.

Ikatan Petani Kelapa Rakyat (IPKR) turut menyoroti kondisi tersebut. IPKR menyebut harga kelapa di tingkat petani pada Mei 2026 kini hanya berkisar Rp3.200 per kilogram. Harga itu dinilai sangat memprihatinkan dan tidak sebanding dengan biaya perawatan kebun maupun kebutuhan hidup petani sehari-hari.

Situasi semakin diperparah dengan antrean panjang penjualan kelapa di PT Sambu Guntung yang dikeluhkan para petani. Lamanya proses antrean membuat banyak kelapa membusuk sebelum sempat dijual.

Akibat terlalu lama menunggu giliran, kualitas kelapa menurun hingga masuk kategori PMK sehingga harga jual menjadi semakin rendah. Kondisi tersebut dinilai sangat merugikan petani karena hasil panen yang seharusnya dapat dijual dengan harga normal justru mengalami penurunan nilai.

Ketua Umum IPKR, Handy Cahyadi, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi petani kelapa di Indragiri Hilir.

“Kalau kondisi ini terus terjadi, petani bisa beralih ke sawit karena dianggap lebih mensejahterakan. Jika itu terjadi, identitas Inhil sebagai Negeri Hamparan Kelapa Dunia bisa perlahan hilang,” ujarnya.

Menurut IPKR, saat ini ribuan hektare lahan kelapa di Inhil telah beralih fungsi menjadi kebun sawit. Kondisi tersebut dinilai menjadi ancaman serius terhadap keberlangsungan komoditas kelapa yang selama ini menjadi identitas daerah sekaligus sumber penghidupan masyarakat.

Selain itu, IPKR juga mendorong pemerintah membuka keran ekspor kelapa selebar-lebarnya agar tercipta persaingan harga di pasar dan menghindari monopoli yang merugikan petani.

Sekretaris Jenderal IPKR, Ali Akbar Almukti, menilai pemerintah perlu segera menetapkan standarisasi harga kelapa demi menjamin kesejahteraan petani.

“Kelapa juga harus memiliki standar harga seperti sawit. Petani membutuhkan kepastian agar kehidupan mereka lebih terjamin,” katanya.

Ali Akbar turut mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang mulai bergerak mencari solusi terkait persoalan harga kelapa, termasuk upaya Bupati Inhil menemui Menteri Koordinator Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan.

IPKR berharap pemerintah pusat maupun daerah segera menghadirkan kebijakan nyata untuk melindungi petani kelapa, menjaga stabilitas harga, serta mempertahankan kejayaan Indragiri Hilir sebagai salah satu daerah penghasil kelapa terbesar di Indonesia.

Selain persoalan harga, IPKR juga menegaskan pentingnya percepatan program hilirisasi kelapa di Inhil. Menurut mereka, hilirisasi menjadi solusi strategis untuk meningkatkan nilai tambah komoditas kelapa dan menjaga keberlangsungan ekonomi petani.

“Program hilirisasi kelapa harus segera direalisasikan agar kelapa tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi memiliki nilai ekonomi lebih tinggi demi kesejahteraan masyarakat,” tutup Ali Akbar.