BUALBUAL.com - Puluhan massa aksi yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Pekanbaru menggelar demonstrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Riau dengan mengusung tema “Revolusi Indonesia Emas”.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Pekanbaru membawa sejumlah tuntutan strategis terkait arah pembangunan bangsa, kebijakan pemerintah, serta berbagai persoalan yang dinilai menyentuh kepentingan masyarakat.

Aksi sempat diwarnai ketegangan saat massa meminta agar aspirasi tidak hanya disampaikan di luar gedung. Setelah melalui proses negosiasi dengan pihak pengamanan, massa HMI akhirnya diperbolehkan masuk ke dalam Gedung DPRD Provinsi Riau dan menyampaikan tuntutan langsung di ruang sidang utama.

Di hadapan anggota DPRD Provinsi Riau Komisi I, Ketua Umum HMI Cabang Pekanbaru Diki Maulana menegaskan bahwa konsep “Indonesia Emas” tidak boleh hanya menjadi slogan, tetapi harus diwujudkan melalui evaluasi menyeluruh terhadap berbagai sektor.

“Indonesia Emas harus dijemput dengan perubahan nyata. Evaluasi dan perbaikan harus dilakukan agar kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada masyarakat,” tegasnya.

Dalam aksi tersebut, HMI Cabang Pekanbaru menyampaikan sembilan tuntutan utama, di antaranya:

Mendesak evaluasi total terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar berjalan transparan, akuntabel, tepat sasaran, serta tidak menjadi pemborosan anggaran negara.

Menolak praktik pemborosan anggaran yang tidak memiliki tata kelola jelas serta meminta pemerintah memprioritaskan sektor pendidikan, khususnya peningkatan kesejahteraan guru honorer.

Mendesak pemerintah mencabut kebijakan kenaikan harga BBM, khususnya Pertamax, yang dinilai semakin membebani masyarakat di tengah melemahnya daya beli.

Menolak revisi Undang-Undang Kepolisian Republik Indonesia yang dinilai berpotensi memperluas kewenangan secara berlebihan dan mengancam prinsip demokrasi.

Menolak segala bentuk dwi fungsi TNI-POLRI yang bertentangan dengan semangat reformasi dan supremasi sipil.

Mendesak evaluasi terhadap pelayanan serta fasilitas infrastruktur di rumah sakit.

Mengecam tindakan intimidasi, diskriminasi, maupun pengawasan terhadap aktivis, jurnalis, dan masyarakat sipil.

Mendesak optimalisasi pengelolaan hutan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan demi menjaga keseimbangan ekologi.

Mendesak percepatan pengesahan Undang-Undang Rampas Aset yang dinilai sudah terlalu lama belum diselesaikan.

Koordinator lapangan aksi, M. Rizal Al Hafis dan Kumuh El Hakim, menyampaikan bahwa kehadiran mereka merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat.

“Kami datang bukan untuk berwisata, kami membawa suara masyarakat Riau dan Indonesia yang sedang dipertaruhkan. Jika DPRD tidak mampu menjadi penyambung aspirasi rakyat kepada pemerintah pusat, maka fungsi representasi itu dipertanyakan,” ujar mereka.

Usai penyampaian tuntutan, DPRD Provinsi Riau yang diwakili anggota Komisi I Andi Darma Taufik menerima aspirasi tersebut dan menandatangani pakta integritas yang disampaikan HMI Cabang Pekanbaru.

Pihak DPRD Riau menyatakan akan meneruskan poin-poin tuntutan tersebut ke tingkat pemerintah pusat serta menjadi bahan pembahasan dalam agenda kerja daerah.

Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari tersebut akhirnya berakhir dengan tertib. Keberhasilan HMI Cabang Pekanbaru menyampaikan aspirasi langsung di dalam gedung DPRD Riau menjadi penegasan bahwa gerakan mahasiswa masih menjadi bagian penting dalam mengawal isu-isu publik.