BUALBUAL.com - Puluhan warga Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, menggelar aksi penggalangan dana di tepi jalan kampung, Senin (5/10/2026). Aksi solidaritas ini dilakukan guna membiayai keberangkatan perwakilan masyarakat ke Jakarta untuk mengadukan nasib lebih dari 400 jiwa yang terancam kehilangan tempat tinggal. Mereka bertekad menemui jajaran pemerintah pusat dan penegak hukum demi mencari keadilan atas sengketa lahan seluas 2,1 hektare yang telah mendera permukiman tersebut selama dua tahun terakhir.

Sebuah spanduk besar bertuliskan "Open Donasi Keberangkatan Perwakilan Warga Pesisir" dibentangkan warga di lokasi permukiman. Melalui sejumlah karton, warga turut menyuarakan tuntutan yang ditujukan kepada Presiden, Kapolri, dan DPR RI untuk turun tangan memberantas praktik dugaan mafia tanah yang merampas ruang hidup mereka.

"Kami membuat aksi ini untuk menyampaikan aspirasi masyarakat dalam sengketa tanah yang kami tempati ini," harap Ketua Forum Warga Pesisir, Khairul Ilham. Ia menyebut perwakilan akan diberangkatkan menuju ibu kota menggunakan bus apabila dana yang terkumpul dirasa mencukupi.

Kejanggalan Alas Hak dan Adanya Korban Jiwa

Konflik agraria ini mulai mencuat ketika sebuah korporasi mengklaim kepemilikan lahan yang dihuni 80 kepala keluarga tersebut berbekal Hak Guna Bangunan (HGB). Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi I DPRD Pekanbaru awal September lalu, BPN memaparkan bahwa riwayat tanah itu bermula dari HGB tahun 1987 yang kemudian diperbarui pada 2010 menjadi dua sertifikat baru.

Namun, penerbitan dokumen legal tersebut memicu tanda tanya besar di kalangan penduduk yang merasa kawasan itu telah berkembang sejak era 1960-an. Ketua RW 06 Meranti Pandak, Siswanto mengaku kebingungan karena tidak pernah melihat proses pengukuran maupun pendaftaran tanah selama puluhan tahun ia menetap.

"Tidak satu pun orang yang mengaku punya tanah dengan saya atau membawa saya mengukur tanah ini. Tahu-tahu dua surat ini bisa tampil," sesalnya.

Sengketa yang berlarut-larut ini telah menguras fisik dan psikis masyarakat setempat hingga memakan korban. Anggota DPRD Pekanbaru, Zulkardi sebelumnya sempat mengungkapkan bahwa dua warga yang terseret proses hukum telah meninggal dunia, salah satunya akibat tekanan psikis yang berlebih.

Sanggahan Korporasi dan Langkah Pemkot Pekanbaru

Di sisi lain, kuasa hukum pihak perusahaan, Albert Simajuntak menepis tudingan perihal HGB yang seolah terbit secara instan. Ia mengklaim dasar hak kliennya dapat ditelusuri melalui dokumen administrasi lawas, termasuk keberadaan gambar situasi tahun 1971 serta riwayat pembelian lahan dari seorang warga pada 2008.

Pihak korporasi menyatakan penerbitan hak telah melalui tahapan yang sah, bahkan mengaku pernah menawarkan uang sagu hati kepada penduduk yang bersedia direlokasi. BPN turut mengonfirmasi bahwa ketiadaan bangunan perusahaan di atas lahan tersebut tidak secara otomatis menggugurkan legalitas HGB.

Menyikapi ketegangan yang memuncak, Pemkot Pekanbaru menyatakan telah menyiapkan pendampingan hukum bagi puluhan kepala keluarga terdampak. Pemerintah daerah merencanakan pertemuan lintas sektoral untuk memeriksa silang seluruh dokumen sebelum menentukan langkah hukum secara definitif.

Di tengah kepastian yang menggantung, perjalanan menuju Jakarta kini menjadi tumpuan harapan bagi penduduk pesisir Sungai Siak tersebut. "Usahakanlah warga saya sampai punya surat tanah agar tidak ada lagi mafia-mafia yang ingin maju untuk merebut tanah ini," pungkas Siswanto. *