PILIHAN
Heboh...Infak Aksi Bela Islam Diusut, Kok Dana Teman Ahok Tidak? Ini Kata Kapolri
Bualbual.com - Penanganan perkara dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menyeret Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis Ulama Indonesia (GNPF MUI), Bachtiar Nasir menjadi sorotan DPR.
Polisi dianggap kurang adil lantaran mengusut dana infak aksi damai Bela Islam yang dikumpulkan dari masyarakat, sedangkan dana sumbangan Teman Ahok tak pernah disentuh.
Sorotan itu disampaikan sejumlah anggota Komisi II DPR saat rapat dengar pendapat dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.
Anggota Komisi III Adies Kadir menyatakan, ada kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi dan kurang puas dengan kinerja polisi.
Salah satunya langkah polisi yang tiba-tiba melakukan penyelidikan terhadap dana infak untuk aksi Bela Islam.
“Tolong Kapolri bisa menjelaskan secara terang kasus itu,” kata politikus Partai Golkar tersebut.
Arsul Sani, anggota komisi III dari Fraksi PPP, menambahkan, pihaknya menghormati penanganan kasus dana publik yang masuk Yayasan Keadilan untuk Semua.
Namun, kata dia, ada pertanyaan yang harus dijawab. “Jika Bachtiar Nasir diduga melakukan pencucian uang, terus tindak pidana pokoknya apa?” ucap Sekjen DPP PPP itu.
Aboe Bakar Alhabsy, anggota komisi dari Fraksi PKS, juga menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 8/2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, ada tiga pasal yang menyebutkan kejahatan tersebut.
Pada pasal 3 disebutkan bahwa setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.
Jadi, kata dia, untuk menuduh orang melakukan pencucian uang, harta yang menjadi objek TPPU harus jelas, yaitu dari hasil tindak pidana.
Padahal, donasi dan infak dari umat Islam itu diberikan secara ikhlas.
“Kalau donasi dan infak dianggap TPPU, ya repot,” katanya.
Yang juga menjadi pertanyaan, mengapa polisi tidak mengusut dana yang dikumpulkan Teman Ahok?
Politikus PKS Tifatul Sembiring juga mengkritik tindakan polisi. Menurut dia, Bachtiar Nasir hanya seorang ustaz, bukan pengusaha. Jika dia dituduh melakukan TPPU, apakah Bachtiar seorang pegawai negeri?
“Kalau dikatakan melakukan pencucian uang, ya harus ada bajunya dulu, baru dicuci. Ini kan nggak ada bajunya. Terus apa yang dicuci?” ujarnya.
Menurut dia, jangan sampai ada persepsi bahwa Polri merupakan alat kekuasaan, sehingg kepercayaan kepada polisi jangan sampai berubah menjadi ketidakpercayaan. Karena itu, Polisi harus betul-betul bekerja secara profesional.
Di forum yang sama, Daeng Muhammad dari Fraksi PAN menyebut banyak pertanyaan dari umat Islam terkait dengan kasus dana sumbangan.
Jika dana yang masuk yayasan itu dipersoalkan, semua yayasan harus diaudit.
Jadi, polisi harus bisa menjawab pertanyaan dari umat Islam soal kasus yang janggal itu.
Kapolri Jenderal Tito Karnavian menyatakan, sampai saat ini pihaknya masih memeriksa Bahctiar Nasir terkait dengan dana yang masuk ke Yayasan Keadilan untuk Semua.
Awalnya, kata dia, polisi mendapat informasi dari media internasional. Yaitu, ada kelompok pro-ISIS yang menerima bantuan.
Dalam laporan itu disebutkan nama Bachtiar Nasir. “Kami kemudian menelusurinya,” katanya.
Ternyata, tutur dia, ada aliran dana dari Yayasan Keadilan untuk Semua ke Bachtiar. Yayasan tersebut menerima uang dalam rangka kegiatan bela Islam. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan dengan menggunakan Undang-Undang Yayasan.
Dalam pasal 5 Undang-Undang Yayasan disebutkan bahwa harta yayasan tidak boleh dilaihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan pengurus.
Adnin Armas sebagai ketua yayasan ternyata memberikan kuasa kepada Bachtiar tanpa persetujuan pengurus. Hal itu dinilai melanggar UU dengan ancaman hukuman lima tahun penjara.
Tito menyatakan, pihaknya sudah menetapkan Adnin sebagai tersangka dugaan penyalahgunaan dana yayasan, sedangkan Bachtiar masih saksi. “Belum kami tetapkan sebagai tersangka,” katanya.
editor : BB.C/postmetro.info
Berita Lainnya
Tim Penggerak PKK Inhil Hadiri Pencanangan Bhakti Sosial PKK-KKBPK-KES Prov - Riau
HM. Wardan: Memberi Aspirasi Pembentukan Kualisi Pemerintah Kab Pemerhati kelapa Nasional
Gara-Gara Corona, Inilah 6 Artis Ini Harus 'Pisah Ranjang'
Birahi Memucak, Suratman Nekat Masuk Rumah Tetangga Tanpa Izin
Astaga! Diduga Seorang Pembantu Kaum Mesjid di Tembilahan Cabuli Anak Dibawah Umur
Tidak Dianggarkan Tahun Ini, Penahan Abrasi Utara Pulau Bengkalis
Warga Teluk Latak Gelar Jalan Sehat Berhadiah 'Meriahkan HUT ke-74 RI'
Konflik Lahan Perbatasan Riau-Sumut Memanas, Dua Petani Luka di Pelipis
Datuok Mandoro Mudo Sambut Hj Muslima Wati Catur, Pulang Bamamak Suku Mandailiong
Wow... Sebut HM. Wardan Salam Kelapa Sudah Di Kenal Dunia
Kadispora Riau Resmikan Kodai Kopi 'Bakayu' Pekanbaru
Ahok akan Datangi Bareskrim Pukul 08.00 WIB