bualbual.com, Komisi E DPRD Riau bidang kesejahteraan masyarakat meminta Pemprov Riau segera mencabut izin perusahaan yang tidak mau membayarkan tunjangan hari Raya (THR) pada karyawannya. Demikian disampaikan oleh ketua komisi E DPRD Riau Aherson. Ia mengatakan hal ini ditegaskan lantaran masih adanya perusahaan di Riau yang membandel tidak mengeluarkan THR. 09/06/17 "tidak sulit untuk mencabut izin itu, karena yang menerbitkan izinnya kan pemprov Riau, maka dari itu kita minta tindak tegas,"katanya. Oleh karena itu, kata politisi demokrat Riau itu ia minta Disnaker Provinsi Riau pro aktif mengecek perusahaan seperti apa pembayaran THR di perusahaan. "tidaklah sulit karena Disnaker kan punya data perusahaan yang ada di Riau,"cetusnya. Disisi lainnya, dewan mengapresiasi positif adanya Bilik THR yang dirikan Pemprov Riau, untuk menerima pengaduan . "Bagus itu tapi harus dijelaskan kepada masyarakat , fungsinya seperti apa, tindak lanjut dan mekanisme seperti apa, jangan nanti ditampung tidak ada tindak lanjut, nanti pemerintah disalahkan, masyarakat menganggap pemerintah tidak serius, maka harus jelas tindak lanjut berapa lama waktu menyikapi pengaduan mereka," terang nya. Lebih jauh aherson mengatakan, kalau tidak jelas seakan bilik THR hanya seremoni saja , maka dewan tidak mau seperti itu, jadi harus ada manfaat dan daya guna bilik THR dengan menindak lanjuti semua pengaduan yang masuk secepatnya.(R24)