PILIHAN
Soal RTRW, Empat Kabupaten Usulkan Pelepasan 240 Hutan ke Pansus DPRD Riau
bualbual.com, Pemerintah Kabupaten Kuansing, Inderagiri Hilir (Inhil), Inderagiri Hulu (Inhu), Pelalawan sampaikan permintaan usulan pelepasan hutan kepada Pansus Raperda RTRW Riau untuk kemudian disampaikan ke Kementerian LHK.
Kawasan hutan seluas sekitar 240 ribu diusulkan empat daerah untuk dilepaskan. Pansus RTRW DPRD Riau akan memperjuangkannya ke Kementerian LHK. 11/07/17
Kabupaten Kuansing usulkan kurang lebih 77 ribu hektar, Inhil sekitar 174 ribu, Inhu 57 ribu dan Pelalawan sekitar 7 ribu hektar. Hutan seluas itu saat ini berada di dalam kawasan hutan produksi terbatas, hutan produksi konservasi dan hutan produksi.
"Apa yang mereka usulkan, katanya berkaitan dengan masyarakat, desa atau kampung masyarakat, budidaya masyarakat. Juga kepentingan daerah," kata Suhardiman Amby, Wakil Ketua Pansus usai hearing dengan empat kabupaten tersebut.
Kendati merespon positif apa yang diusulkan tersebut, pihaknya berencana akan turun ke lapangan guna memastikan usulan yang dimaksud. Pihaknya akan mencek kebenaran dari usulan tersebut sehingga bisa menjadi catatan tambahan Pansus.
"Kita kan sedang mengumpulkan data-data terkait lahan masyarakat atau kepentingan masyarakat atau desa mana saja yang akan dikeluarkan dari kawasan hutan," ungkap Sekretaris Komisi C DPRD Riau ini.
Lebih lanjut ia mengatakan, data yang dikumpulkan, nantinya akan diserahkan ke Kementerian LHK selaku pihak yang berhak dalam mengeluarkan lahan yang berada di kawasan hutan dan akan dimasukkan dalam materi RTRW Riau nantinya.
"Akhir bulan ini ditargetkan pembahasan Raperda RTRW Riau kita selesai dan Riau akan punya RTRW Riau," tutupnya.(ary/rtc)

Berita Lainnya
Baru Saja Dilantik Jadi Ketua DPRD Riau, Kini KPK Agendakan Periksa Eet “Terkait Kasus suap Proyek Multi Yers”
DPRD Ingatkan Pemprov Riau Soal Asesmen Pejabat 'Agar Roda Pemerintahan Tak Timpang'
Stadion Utama Dijadikan Kantor Dispora DPRD Riau Tidak Setuju, Ini Alasannya
Soal DBH, Achmad: Pusat harus Peka pada ''Teriakan'' Daerah Penghasil Migas
DPRD Diminta Bahas Ulang, FITRA Nilai RPJMD Riau Salah Arah
Syahrial: Sosialisasi Penting demi Menyampaikan Informasi Valid ke Masyarakat
Penghasilan Guru PAUD Terancam Hilang, DPR Minta Kebijakan Kemendikbud
Terkait Penertiban HGU yang Terkesan Jalan di Tempat, Ini Penjelasan Ketua DPRD Lampura
Ini Alasan DPRD Tidak Disetujui APBD Riau Tahun 2018
Lintas Komisi Minta Penjelasan Terkait Penerangan Jalan
Reses Septian Nugraha di Nusantara II, Guru MDA Minta Bantu Terkait Honor Guru MDA
BK Panggil Tiga Pimpinan DPRD Inhu, Pasca Ketua DPRD Menyatakan Mundur