Penghasilan Guru PAUD Terancam Hilang, DPR Minta Kebijakan Kemendikbud

BUALBUAL.com - Anggota Komisi X DPR RI Sofyan Tan, meminta kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim, terkait ancaman hilangnya penghasilan para guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), karena tidak ada calon peserta didiknya yang mendaftar. Sementara Pendaftaran tahun ajaran baru untuk PAUD akan dibuka Januari 2021 tahun depan.
Hal itu disampaikan langsung oleh Sofyan Tan kepada Mendikbud Nadiem Makarim saat mengikuti Rapat Kerja secara virtual dengan Senin (22/06/2020) bersama Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng Pramestuti.
"Hari ini sekolah PAUD tidak ada murid yang daftar. PAUD tidak boleh dibuka. Baru bisa dibuka pada Januari di daerah zona hijau. Artinya para Guru PAUD akan menganggur dan kehilangan penghasilan. Pak Menteri tolong kebijakannya ini ancaman serius yang sedang dihadapi oleh Guru PAUD," kata Sofyan Tan.
Menurutnya, rentan waktu selama enam bulan ke depan hingga tahun 2021 kembali diperbolehkannya dibuka penerimaan di PAUD adalah masalah serius. Karena kebijakan Pemerintah tersebut hingga saat ini masih belum memberikan penjelasan terhadap kelangsungan dari nasib para Guru PAUD yang terkena dampak dari kebijakan itu.
Kondisi akibat dari kebijakan itu dipandang sangat menyulitkan, ditambah lagi aturan terkait Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau insentif bagi para gurunya, yang tidak dapat diterima PAUD, karena tidak adanya aktivitas pendidikan yang berlangsung di PAUD sehingga tidak memungkinkan adanya alokasi BOS yang diberikan Pemeritah.
“Jelas para tenaga didik di PAUD tidak punya sumber penghasilan lagi, dimana untuk insentif Guru dari alokasi BOS juga tidak mungkin dilakukan karena aturannya adalah operasional sementara jelas PAUD tidak ada kegiatan operasionalnya hingga Januari 2021 mendatang,” tegasnya.
Berita Lainnya
Ketua DPRD: Bupati Inhil dan Wako Dumai Serta Kades Tolak Anggota DPRD Riau Reses di Tengah Pandemi Covid-19
Program BBM Satu Harga, Abdul Wahid Minta Daerah 3T yang Harus Diprioritaskan
Warga Minta Peningkatan Pelayanan Kesehatan BPJS, Hal ini Ditanggapi Anggota DPRD Propinsi Khairul Umam saat Reses
Dua Bakal Calon Wagubri Sudah Sampai di Gedung DPRD
Syaiful Ardi saat Reses, Dengarkan Keluhan Warga Terkait Kelanjutan Pembangunan Drainase
DPRD Riau Pertanyakan Status Komisaris PT PIR, Jonli Sekarang ASN Pusat
Ternyata Gubernur Belum Serahkan Dua Nama Wagubri ke DPRD Riau
Komisi IV DPRD Riau Setujui Anggaran Rp240 M Untuk Pembangunan Fly Over dalam RAPBD Tahun 2018
H. Asri Auzar SH M.Si Anggota DPRD Provinsi Riau Pulang kampung
Paripurna Penyampaian LKPJ 2020 Pemkab Tubaba serta Perkuat Komitmen Guna 2021-2022
Anggota Komisi D DPRD Riau Geram PLN Tidak Tepat Janji Masih Melakukan Pemadan Di Bulan Ramadhan
DPRD Gelar Rapat Paripurna Istimewa Peringati HUT Rohil ke-22 Tahun 2021