Persoalan PT. Gora, Ketua Komisi II DPRD Bengkalis, Minta Ketegasan Dinas Terkait

BualBual.Com - Terkait kembalinya beroperasi kegiatan di PT. Gora yang terletak di Desa Harapan Baru Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis, begitu banyak pemberitaan terkait akan hal ini.
Pasalnya, diketahui sebelumnya perusahaan sawit ini telah sempat ditegur oleh Pemerintah Kabupaten Bengkalis lewat salah satu dinasnya. Namun sayangnya, seolah terkesan ngeyel, perusahaan ini tetap beroperasi.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bengkalis H. Adri, S.E memberikan tanggapannya kepada media ini Senin (19/12/22) saat dihubungi via pesan singkat WhatsApp.
"Wa'alaikumussalam Wr Wb
Hal ini tentu sangat disayangkan. Tanpa ada kejelasan dari tindaklanjut perizin sudah beroperasi kembali, itu artinya tidak mengindahkan aturan dan teguran yg dilakukan pemerintah daerah,"ujarnya.
Dirinya juga meminta kepada pihak dinas terkait agar segera menindaklanjuti hal ini. "Dengan kejadian ini tentu harapan kita dinas/SKPD dan instansi terkait dapat menindaklanjutinya dengan tegas,"pungkasnya.
Diharapkan kepada dinas terkait bisa segera take action / mengambil tindakan cepat, sehingga diketahui apa penyebab hal ini bisa terjadi.
Berita Lainnya
Dua Kubu di DPRD Bengkalis, Sofyan”Siapa Sekarang Yang Berpihak ke Masyarakat”
DPRD Riau Wacanakan Perda Pembiayaan MDA, Kondisi Gaji Guru Tak Manusiawi
Komisi III DPRD Bengkalis Prihatin dengan Asrama Mahasiswa Sri Junjungan Kabupaten Bengkalis di Bogor
Dewan Riau: 70 persen Masyarakat Belum Gunakan Masker
Suami dari Demokrat Istri dari Golkar, Pasutri Ini Resmi Jadi Anggota DPRD Riau Serta Peraih Suara Tertinggi
Ketua Komisi E DPRD Riau, Meminta Prov Bekerja Sama Dengam Pemko Tangani Gepeng Saat Ramadhan
Terbongkar, Data Penerima BST Kacau Balau Ada Orang Mampu dan Orang Meninggal, DPRD Inhil Pinta Dinsos Verifikasi Ulang
DPRD Bengkalis Sambangi Kantor UPT Dukcapil Mandau,Tekankan Pelayanan Cepat
Bamperperda DPRD Riau Konsultasi ke Kemendagri, Terkait Susun Perda Pesantren
Badan Kehormatan DPRD Riau Belum Terima Berkas Hasil Laporan Yusuf Sikumbang
Hardianto: Ketua Komisi D DPRD Riau, Terkait 28 Pejabat Dinas PUPR Riau ingin mundur Pasca Kasus RTH, Gubri Harus Turun Tangan
DPRD Lampura penuhi undangan BPK guna Penyerahan (LHP) 2019