PILIHAN
Prabowo: Kalau Buka Pintu untuk TKA, Rakyat Kita Kerja Apa?

Bualbual.com, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto mengkritik langkah Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).
Prabowo menilai, Perpres yang mempermudah prosedur TKA masuk ke Indonesia itu telah membuat masyarakat kesulitan mencari pekerjaan.
"Bukan kita anti asing, tapi harus jaga rakyat kita dulu. Kalau buka pintu (untuk) TKA, rakyat kita kerja apa?" kata Prabowo seusai menghadiri deklarasi dukungan dari buruh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia di Istora Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018).
Prabowo lalu membandingkan kondisi di Indonesia dengan negara-negara lain. Menurut Prabowo, kebijakan pemerintah Indonesia yang memudahkan TKA untuk masuk tidak lazim.
"Tidak ada negara di dunia buka pintu untuk pekerja asing. Di AS saja mau bikin tembok, di Australia orang mau masuk ditangkap lalu dibuang ke pulau terpencil," kata dia.
Menurut Prabowo, kondisi serupa juga terjadi di negara tetangga seperti Malaysia. Bahkan, di negara itu, tenaga kerja dari Indonesia justru banyak yang menderita.
"Di Malaysia, TKI kita dipecut, dicambuk. Kita harus urus rakyat dulu. Rakyat harus kerja dengan layak, tidak neko-neko," kata dia.* (kompas.com)
Berita Lainnya
Batam Dapat Bantuan 4 Alat Thermal Scannner dari Negara Singapura
Imbau LAM Riau: Masyarakat Jangan 'Grusa-Grusu' Nilai Hasil Quick Qount
Salah Satu Toko di Kabupaten Bengkalis Terapkan Physical Distance 'Penuhi Imbauan Pemerintah'
Acara Komunitas NMAX Polisi sebut tarian erotis berbau pornografi
Seorang Anak Tukang Tambal Ban Lulus Seleksi Bintara Polri di Riau
Terkait Dedie Terjon Kepolitik, KPK Didesak Bentuk Kode Etik
HM. Wardan, Tekankan ASN di Lingkungan Pemkab Inhil Tingkatkan Kualitas Kerja
Berujung Jalur Hukum Bidan Tampar Dokter RSUD Indrasari Inhu
Masyarakat Harus Konsumsi Produk Lokal 'Focus Group Discussion'
Bengkres Niat Ajak Bupati Inhil Untuk Turut Menyaksikan Penampilannya Di Jogjakarta
Berikut Nama Calon Anggota KPU Riau yang Lulus Seleksi Kesehatan dan Wawancara
'Telat Bayar SPP' Sekolah Tidak Berhak Hukum Siswa