PILIHAN
Subsidi Rp2 M untuk PDAM Tirta Indragiri Dinilai Tak Menguntungkan Daerah
bualbual.com, DPRD Indragiri Hilir menyingung masih tingginya keluhan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Indragiri (TI).
Bahkan, Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil mempertanyakan belanja subsidi yang diberikan kepada PDAM Tirta Indragiri sebesar Rp2 miliar yang terkesan tidak berdampak pada peningkatan kinerja keuangan PDAM itu.
Diketahui dalam Laporan Keuangan PDAM Tirta Indragiri tahun anggaran 2017 masih membukukan hutang dengan nilai yang sama pada tahun anggaran 2016, sebelum dikucurkannya subsidi pada PDAM Tirta Indragiri.
"Sementara itu, sebagian masyarakat juga masih terus mengeluhkan layanan PDAM Tirta Indragiri yang belum kunjung memuaskan. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa tujuan pendirian BUMD yaitu profit bagi daerah dan kemanfaatan bagi masyarakat tidak tercapai," jelas Juru Bicara Banggar DPRD Inhil, Muhammad Sabit, Senin (06/08/2018) dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Bupati Wardan.
Untuk itu, Badan Anggaran menyarankan agar segera dilakukan perbaikan manajemen pengelolaan PDAM Tirta Indragiri, agar daerah tidak terus dirugikan dari tahun ke tahun secara sosial dan ekonomi, serta pemanfaatan aset daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan.(adv)

Berita Lainnya
Petir Sambar 3 Remaja di Nongsa
W3S Mantap: Masyarakat Kuindra Tegaskan Siap Memenangkan Wardan-SU
Rahma Sebut Nyaman di Nasdem
Fikom UMRI Taja United Nation Cultural Festival, Kirim Pesan Kedamaian dalam Keberagaman
Al-Qur'an Salah Cetak,Ini yang Akan Dilakukan Kemenag
Ini Alasan Rhoma Irama Akhirnya Terima Tawaran Bermain Sinetron
Bertemu Nelayan Malang Rapat, Isdianto Akan Bantu 48 Ketinting
Pemko Pekanbaru Ditetapkan Sebagai Siaga Darurat Banjir
KPK Panggil Bupati Amril Mukminin Tersangka Suap Proyek Jalan di Bengkalis
Polsek Keritang Amankan Satu Orang Pengedar Sabu
Tragis!!! Jelang Pernikahan Anaknya, Bapak Tewas Ditikam
Syamsuar Siapkan Sistem untuk Persulit ASN Lakukan Korupsi