Bualbual.com, Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) meminta Presiden Joko Widodo lebih tegas dan konsisten mengatur bahwa Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDP-KS) tidak mengalokasikan dana untuk mensubsidi biodiesel. Serikat petani juga meminta BPDP-KS mengurangi jumlah pungutan menjadi US$7 per ton minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO). "Kami ingin 100 persen dana untuk kebutuhan replanting, perbaikan tata kelola, termasuk peningkatan kapasitas dan kelembagaan petani, penyediaan data, dan membantu pemerintah daerah melaksanakan agenda moratorium," paparnya, Senin (24/9). Direktur SPKS Mansuetus Darto mengatakan iuran BPDP-KS telah menurunkan harga CPO lokal, sehingga harga tandan buah segar (TBS) turut menurun ke level Rp125-150/kg. Subsidi biodiesel, lanjutnya, akan menyebabkan terjadinya ekspansi perkebunan besar yang berakibat pada hilangnya wilayah-wilayah moratorium untuk kepentingan industri biodiesel. Pada akhirnya, hal itu mengakibatkan kelebihan pasokan (over supply). "Jika terjadi over supply, maka petani tidak bisa menjual TBS ke pabrik-pabrik milik perusahaan karena CPO melimpah dan tidak terjual," ungkapnya, Senin (24/9). Penggunaan dana BPDP-KS untuk subsidi biodiesel juga menyebabkan pemberdayaan petani dan pembenahan sektor perkebunan kelapa sawit tidak berjalan baik. Tata kelola dana BPDP-KS yang buruk tak berdampak pada pembangunan berkelanjutan dan bagi petani-petani sawit mandiri. "Kami mendesak BPK dan KPK segera melakukan audit dan investasi ke BPDP-KS, industri biodiesel penerima subsidi, dan delapan kementerian terkait," paparnya. Serikat pekerja juga mendesak Mahkamah Agung menerima gugatan petani kelapa sawit terhadap BPDP yang menyalahgunakan dana pungutan ekspor untuk kebutuhan biodiesel yang tidak sesuai dengan UU perkebunan.   Editor : BBC | Sumber : Cnnindonesia.com