PILIHAN
Dua Alasan Tidak Ikut Membuka Pendaftaran PPPK 'Pemda Tidak Siap Menggaji'
BUALBUAL.com, Pengurus Forum Honorer K2 menyebutkan, Pemkab Bondowoso tidak ikut membuka pendaftaran PPPK (pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja) tahap satu. Pasalnya, pemda tidak siap menggaji PPPK.
Koordinator Daerah Forum Hononer K2 Indonesia (FHK2I) Bondowoso Jufri mengungkapkan, setelah bertanya kepada sekretaris daerah, perekrutan PPPK tahap satu di wilayah kami tidak bisa dilaksanakan.
Alasan utamanya adalah ketidakjelasan pada juknis. Kemudian Anggaran pembiayaan PPPK dibebankan pada APBD sehingga memberatkan kabupaten.
"Bukan hanya penggajian, tapi juga panitia pengadaan rekrutmen PPPK dibebankan ke daerah. Ini sangat membebani pemda," ujar Jufri kepada JPNN, Sabtu (9/2).
Dia melanjutkan, bila pemerintah pusat ingin menyelesaikan masalah honorer K2, kenapa harus dibebankan ke daerah. Mengapa juga harus PPPK dan bukan langsung CPNS.
"Bondowo menolak PPPK, kami maunya PNS," tegas Jufri.
Walaupun begitu, Jufri mengaku akan memantau portal SSCASN BKN. Dia ingin melihat daerah mana saja yang membuka rekrutmen PPPK.
Sumber: esy/jpnn
Berita Lainnya
Anies Apresiasi Kinerja Bawaslu, Salam 2 Jari Tak Penuhi Unsur Pidana,
Suara Warganet Keluhkan Kondisi Jalan Simpang Ara Inhil, 'Jalan Kubangan yang Selalu Jadi Bahan Kampanye Politikus'
Pemerintah Provinsi Riau Belum Bisa Lakukan Karantina Wilayah
11 Orang Tahanan Guantanamo Gugat Donald Trump
Pengembangan Infrastruktur KIT, Pemko Pekanbaru Masih Butuh Rp1,8 Triliun
H Bustami HY, “Kita Juga Akan Laksanakan Rafid Test Covid-19”
PDP Covid-19 di Bengkalis yang Dirawat Tetap 8 Orang, 6 di RSUD Bengkalis, 2 di RSUD Mandau
Karena Dua Alasan Pemuda Muhammadiyah Kembalikan Duit Rp 2 Miliar Ke Kemenpora
Didampingi Kadis Dinkes, HM Wardan Besuk Corneyus Anak Penderita Gizi Buruk
Putra Asli Riau Hampa: Ansar Ahmad Didukung DPP Golkar Sebagai Wagubri
LBH RAM Indonesia perwakilan kab. Inhil memberikan kesempatan konsultasi hukum gratis kepada pencari keadilan
Khairul: Dana Desa Antara Kesejahteraan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa