PILIHAN
Anggota DPR RI Wahid: Pemda Harus Antisipasi Virus Corona, Tapi Jangan Panik
BUALBUAL.com - Anggota DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Abdul Wahid mengimbau kepada Pemerintah Provinsi Riau untuk mengatisipasi wabah virus corona di daerahnya.
“Berdasarkan informasi dari pemerintah bahwa kasus orang yang teridentifikasi virus corona hingga hari ini di Indonesia mencapai 69 orang. Untuk itu, kami minta pemerintah daerah pun turut mengantisipasinya,” kata Abdul Wahid di Pekanbaru, Jumat (13/3/2020).
Apalagi, kata legislator asal Dapil Riau II itu, World Health Organization (WHO) telah menetapkan bahwa virus corona atau Covid-19 sebagai pandemi sehingga semua negara harus betul-betul mengantisipasinya.
“Antisipasi diharuskan, namun tidak usah terlalu panik,” tambah Abdul Wahid.
Menurut Abdul Wahid, Pemerintah Daerah harus membantu pemerintah pusat memberikan informasi kepada masyarakat dengan sedetail-detailnya terkait antisipasi dan pencegahan sehingga masyarakat tidak panik. “Pemda juga harus memberikan informasi yang valid ke masyarakat tentang bagaimana cara pencegahannya,” tukas Ketua DPW PKB Riau itu.
“Masyarakat juga harus waspada tetapi jangan panik dan melakukan panic buying,” ungkapnya. (MCR/Jef)

Berita Lainnya
Pemprov Riau Tindaklanjuti Kasus Narkoba ke BNNP
BPJS Kesehatan Harus Segera Dievaluasi
Mabes LBDH Himbau Agar Seluruh Pengurus Jalin Komunikasi dan Silaturahmi Antar Masyarakat
Mantan Kepala BPMPD Inhil Diperiksa Tipikor Polres Inhil
PBB Tegaskan Tak Pernah Deklarasi Dukung Prabowo-Sandi 'Disebut Sebagai Pengkhianat'
Kini Alfedri Jadi Bupati Siak 'Dulu Bermimpi Jadi Tukang Listrik'
Iqbal Sayuti: Kader PPP Riau 'THE POWER OF KA'BAH'
Desa Semukut taja Dialog dan Pentas Seni serta Launching Perpustakaan Desa bersama Tim Matahari Sastra Riau
LAM Riau: Kedisiplinan Individu dalam Masyarakat Menentukan Penyebaran Covid-19
Kejati Riau Resmi Menahan Menantu Atok Anas dalam Kasus Korupsi RTH
Di Pontianak Mahasiswa Jadi Muncikari Prostitusi Online
Hari Ini Kita Deklarasikan Ketidakberpihakan ke Salah Satu Peserta Pemilu, Soal Netralitas ASN, TNI dan Polri