Jokowi secara terbuka telah mengatakan akan mengirim utusan untuk menemui penantangnya Prabowo Subianto. Kabar yang berkembang mengatakan, utusan itu adalah Luhut B. Pandjaitan. Keinginan Jokowi itu selain sebagai sinyal kepanikan juga dinilai berbahaya dan mengancam demokrasi. Penyelenggaraan pilpres yang diwarnai dengan berbagai kecurangan yang terang benderang tidak bisa diselesaikan lewat kompromi. Demikian disampaikan aktivis Jumhur Hidayat, di Jakarta, Sabtu malam (20/4). “Saya meminta agar Prabowo menunda pertemuan itu sampai ada pengakuan telah terjadi banyak kecurangan dalam penyelenggaraan pemilu 2019 ini. Bagi saya, pemilu kali ini bukan lagi soal Prabowo dan Jokowi atau soal BPN dan TKN, tapi ini sudah menjadi ancaman terhadap demokrasi dan kedaulatan rakyat,” ujar Jumhur. Manuver Jokowi itu, menurut dia, akan memunculkan perlawanan rakyat atau civil society terhadap apa yang disebutnya sebagai para pembajak demokrasi. “Kita sudah tidak perduli lagi soal Prabowo atau Jokowi. Kita harus menyelamatkan demokrasi dan kedaulatan rakyat. Karena itu siapapun yang telah mengkhianati suara  rakyat harus bertanggung jawab bila tidak ingin dilibas oleh gelombang perlawanan rakyat,” sambungnya lagi.

Jumhur juga mengatakan, jangan mengira rakyat bisa dengan mudah dibodohi atau ditipu karena zaman sudah berubah. “Sekecil apapun kejahatan terhadap suara rakyat dengan mudah kita ketahui. Karena itu maka insyaflah, rakyat tidak akan tinggal diam,” demikian Jumhur.