Melihat sikap kubu 01, ia menduga ada maksud tersembunyi di balik pembelaan kepada lembaga pimpinan Arief Budiman itu. “Mencermati semakin luasnya indikasi dan bukti permainan di KPU, saya jadi mikir kalau emang dari awal ada rencana tim 01 atau Istana main di KPU,” kata Prof Ryaas dalam keterangan tertulisnya, Rabu (1/5). Padahal, logikanya seluruh peserta pemilu menginginkan lembaga penyelenggara bersikap netral dan profesional. "Tapi apa yang terjadi adalah tim 01 malah jadi pembela KPU secara mati-matian setiap kali dikritisi, terutama oleh tim 02. Lihat saja bagaimana mereka berbusa-busa menilai kritik ke KPU sebagai upaya delegitimasi," lanjutnya. Oleh karenanya, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini curiga jika memang kubu 01 benar-benar ada 'main'. “Puncak dari kurangnya pengondisian (kalau memang ada rencana permainan) adalah penolakan Jokowi terhadap usul agar mengambil cuti. Walau tidak diperintahkan UU, tapi demi pengondisian permainan (sekali lagi kalau memang ada rencana itu) kan bisa menarik simpati masyarakat kalau berinisiatif sendiri minta cuti,” lanjut Prof Ryaas. Ia melanjutkan, cuti atau non-aktif selama kampanye hingga penghitungan di KPU efektif dijadikan alasan menolak tuduhan curang mengingat posisinya sebagai kepala negara. “Bukankah JK (Jusuf Kalla) bisa bermain lebih halus kalau memang diikutkan dalam rencana permainan di KPU? Dengan begitu Jokowi bisa mengelak dari tuduhan intervensi KPU, bisa cuci tangan. Sekarang dengan dia (Jokowi) nggak mundur, mudah banget dicurigai dan dituduh gunakan kekuasaan untuk tekan KPU,” tandasnya.