PILIHAN
Tahun Depan Sekolah SMA/SMK Negeri di Riau Gratis, Pungutan Komite Dilarang
BUALBUAL.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar memastikan tahun depan program sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri di Riau bisa dijalankan.
"Tahun depan Insya Allah sekolah gratis untuk SMA/SMK negeri berjalan," ujar Gubri Syamsuar kepada CAKAPLAH.com, Selasa (5/11/2019).
Dia mengatakan, program tersebut untuk membantu anak-anak Riau yang kurang mampu. Sebab masih banyak anak-anak yang tidak bisa membeli pakaian seragam sekolah.
"Tentu ini menjadi problem, dan ini menjadi Pekerjaan Rumah (PR) kami. Sebab banyak anak putus sekolah karena tidak mampu bayar uang sekolah. Jadi ini memang harus menjadi prioritas tahun depan," ujarnya.
"Yang jelas yang berkaitan dengan pendidikan SMA/SMK negeri tahun depan tidak ada biaya lagi," sambung mantan Bupati Siak dua periode ini.
Disinggung soal uang komite yang selama ini menjadi persoalan di sekolah, Syamsuar menyatakan terkait uang komite tersebut nanti diganti uang pemerintah daerah.
"Jadi nanti dana Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) ditambah lagi untuk menutupi itu (uang komite), supaya nanti tidak memberatkan sekolah," cakapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Riau Ridyanto menyatakan, untuk pungutan uang komite dipastikan saat ini tidak ada lagi, setelah pihaknya mengeluarkan surat edaran melarang sekolah memungut uang komite.
"Jangankan tahun depan, sejak saya keluarkan surat edaran beberapa bulan lalu tidak ada lagi sekolah yang memungut uang komite. Ini agar sekolah tak kaget lagi jika kebijakan itu diterapkan tahun depan," katanya.
Sebab menurutnya, Gubernur Riau sudah menegaskan tahun depan tidak ada lagi namanya pungutan atau bebas pungutan (zero).
"Karena kalau sudah Perda 12 tahun wajib belajar, maka semua sudah ditanggung oleh pemerintah, seperti wajib belajar 9 tahun," tegasnya.
Meski biaya sekolah ditanggung pemerintah, lanjut dia, namun pihaknya tak melarang jika ada orang tua peserta didik yang ingin menyumbang, karena di Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016 diperbolehkan.
"Tapi yang diperlukan dipahami bukan sekolah yang minta ke peserta didik, tapi komite yang minta ke orang tua peserta didik. Kalau ada sekolah yang minta ke siswa lapor ke saya, akan saya panggil kepala sekolahnya," cakapnya.
Sumber: cakaplah.com
Berita Lainnya
Kankemenag Inhil Tangapi Terkait Kondisi Gedung Madrasyah Tsanawiyah Swasta Habuddin Kempas
Gajih Pokok Ketua, Wakil, dan Anggota DPRD Inhil Capai Miliaran Pertahun
Sekda Kampar Geram saat Melihat Truk Masuk Kota Bangkinang
Dua Tahanan Kelas IIA Pekanbaru Kabur
Sampaikan Pesan Bupati Bengkalis Amril, : Ajak IWMR Mandau , Menjadi Sumber Motivasi Dan Insfirasi Bagi Kaum Perempuan
Besok, Panglima TNI dan Kapolri Turun ke Riau "Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan"
Kisah Pilu Ibu Misca Mancung Makan Pakai Cabei dan Garam, Kerja Seharian Diupah Rp50 Ribu
Ketua KPPS di Rohul Akhirnya Meninggal Dunia, Setelah Dua Hari Tak Sadarkan Diri
Sudah Lama Rusak, Gambut Provinsi Riau Butuh Waktu Lama untuk Restorasi
Pemda Kampar Belum Kunjung Tertibkan Indomaret
MenPANRB Larang PNS Hendak Naik Pangkat Bawa Map ke BKN
Kontraktor Jalan Tol PT HKi Seksi 5 Beri Bantuan, Pelaksanaan MTQ Tingkat Kecamatan Bahtin Solapan ke 3 Di Desa Simpang Padang