PILIHAN
Untuk Mengurangi Defisit Anggaran, BPJS Perlu Wajah-wajah Baru
BUALBUAL.com - Hingga saat ini, defisit BPJS mencapai Rp 28,35 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menuturkan peningkatan defisit anggaran BPJS Kesehatan setiap tahun bisa jadi disebabkan oleh kesalahan strategi pengelolaan keuangan.
"(Direksi kepemimpinan) BPJS Kesehatan kan sudah lima tahun, selama itu ada plus minusnya. Akan lebih baik jika ada wajah-wajah baru di direksi yang bisa menawarkan strategi baru untuk mengurangi defisit," kata Tauhid dalam diskusi politik soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Jakarta, Ahad(17/11).
Skema pengelolaan jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Kesehatan dari awal pembentukannya sudah salah. Menurutnya, penghitungan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dan iuran keanggotaan tidak dikalkulasi dengan baik.
Menurut Tauhid, BPJS Kesehatan masih akan mengalami defisit anggaran tanpa ada perbaikan sistem tata kelola meskipun iuran keanggotaan sudah dinaikan.
"Memang pada waktu awal didesain sistem BPJS Kesehatan itu kan biaya awal iuran lebih rendah dari pada biaya keekonomiannya. Itu sudah salah dari awal. Kalau kerangka pembiayaannya sudah didesain salah dan ini dipertahankan selama 4-5 tahun kan otomatis beban biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan," jelasnya, Minggu (17/11).
Menurut Tauhid direksi BPJS Kesehatan harus lebih aktif dan inisiatif dalam mencari solusi dan strategi baru dan memperbaiki sistem pengelolaan.
Ada beberapa penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran yang meningkat setiap tahun, salah satunya terkait manajemen klaim fasilitas kesehatan yang belum terkontrol dengan baik dalam sistem.
Selain itu, sistem rujukan fasilitas kesehatan dan pembelian obat-obatan yang belum teratur menjadikan biaya medis bagi satu anggota BPJS Kesehatan bisa membengkak dari seharusnya.
"Defisit anggaran masih akan terjadi satu sampai dua tahun ke depan meski mungkin berkurang jadi memang yang harus diubah itu adalah pengelolaan dan skema penghitungannya," ujar Tauhid.
Sumber: rmol.id

Berita Lainnya
Masa Aksi Tolak Kedatangan Fahri Hamzah di Bandara Manado
Gubri Syamsuar Mutasi 12 Nama Pejabat Eselon II, Berikut Nama-namanya
Isra' Mi'raj 1441 H di Mesjid At-Taqwa, Wabup H Syamsuddin Uti Sampaikan Bahaya Karlahut
Mayoritas Anak-anak, Tim Yustisi Pekanbaru Angkut Puluhan Gepeng
Kena Sensor LGBT, Final Kontes Batal Tayang di China
Peran Industri Sangat Penting Akan Tingginya Pendapatan Petani Kelapa
Hukum Mengunci Mulut Kritis, Melindungi Kawan Sepihak
Baru 1 Musim di PSG, Neymar Akui Ini Terhadap Barcelona
Heboh di Sosmed Harga Parkir RSUD Inhil Malam dan Siang Berbeda
17 Penumpang Alami Luka Berat dan Ringan " Supir Truk Ugal-ugakan dan Terbalik"
Digerebek Saat Berjudi Qiu-Qiu, Polsek Bagan Sinembah Rohil Amankan Enam Pemuda Basira