PILIHAN
Untuk Mengurangi Defisit Anggaran, BPJS Perlu Wajah-wajah Baru
BUALBUAL.com - Hingga saat ini, defisit BPJS mencapai Rp 28,35 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menuturkan peningkatan defisit anggaran BPJS Kesehatan setiap tahun bisa jadi disebabkan oleh kesalahan strategi pengelolaan keuangan.
"(Direksi kepemimpinan) BPJS Kesehatan kan sudah lima tahun, selama itu ada plus minusnya. Akan lebih baik jika ada wajah-wajah baru di direksi yang bisa menawarkan strategi baru untuk mengurangi defisit," kata Tauhid dalam diskusi politik soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Jakarta, Ahad(17/11).
Skema pengelolaan jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Kesehatan dari awal pembentukannya sudah salah. Menurutnya, penghitungan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dan iuran keanggotaan tidak dikalkulasi dengan baik.
Menurut Tauhid, BPJS Kesehatan masih akan mengalami defisit anggaran tanpa ada perbaikan sistem tata kelola meskipun iuran keanggotaan sudah dinaikan.
"Memang pada waktu awal didesain sistem BPJS Kesehatan itu kan biaya awal iuran lebih rendah dari pada biaya keekonomiannya. Itu sudah salah dari awal. Kalau kerangka pembiayaannya sudah didesain salah dan ini dipertahankan selama 4-5 tahun kan otomatis beban biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan," jelasnya, Minggu (17/11).
Menurut Tauhid direksi BPJS Kesehatan harus lebih aktif dan inisiatif dalam mencari solusi dan strategi baru dan memperbaiki sistem pengelolaan.
Ada beberapa penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran yang meningkat setiap tahun, salah satunya terkait manajemen klaim fasilitas kesehatan yang belum terkontrol dengan baik dalam sistem.
Selain itu, sistem rujukan fasilitas kesehatan dan pembelian obat-obatan yang belum teratur menjadikan biaya medis bagi satu anggota BPJS Kesehatan bisa membengkak dari seharusnya.
"Defisit anggaran masih akan terjadi satu sampai dua tahun ke depan meski mungkin berkurang jadi memang yang harus diubah itu adalah pengelolaan dan skema penghitungannya," ujar Tauhid.
Sumber: rmol.id
Berita Lainnya
Pemprov Riau Belum Tetapkan Lokasi Baru Bandara SSK II 'Tunggu Pusat'
Ini Penjelasan Ustaz Abdul Samad Atas Larangan Bercadar
Gubri Ingin Kota Pekanbaru Jadi Percontohan Penangan Corona di Riau
Secara Diam-diam Tim Transisi Gubernur Riau Panggil Kepala OPD Ke Kantor Bappeda
Abdul Wahid Sebut Riau Terindikasi Rawan dengan Gerakan Terorisme
Gubri Syamsuar Terima DIPA Tahun 2020 Sebesar Rp25,2 Triliun
Siap - siap Besok Bapenda Riau Gelar Razia, Kendaraan Non-BM Jadi Target
PT KIG Belum Juga Beroperasi, Dewan Kecewa: Kalau Ragu Angkat Bendara Putih
Tak Penuhi Syarat, Abu Bakar Ba’asyir Tak Bisa Bebas
Terpilih Sebagai Ketua FKWI 2019 - 2021, Debi Candra Ucapkan Terima Kasih Kepada Semua Pihak!
Ada Apa? Wisma King Selatpanjang Ditutup Paksa
Bupati Wardan Paparkan Potensi Kelapa Inhil di Hadapan Perwakilan Pemerintah Tiongkok