PILIHAN
Untuk Mengurangi Defisit Anggaran, BPJS Perlu Wajah-wajah Baru

BUALBUAL.com - Hingga saat ini, defisit BPJS mencapai Rp 28,35 triliun. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Tauhid Ahmad, menuturkan peningkatan defisit anggaran BPJS Kesehatan setiap tahun bisa jadi disebabkan oleh kesalahan strategi pengelolaan keuangan.
"(Direksi kepemimpinan) BPJS Kesehatan kan sudah lima tahun, selama itu ada plus minusnya. Akan lebih baik jika ada wajah-wajah baru di direksi yang bisa menawarkan strategi baru untuk mengurangi defisit," kata Tauhid dalam diskusi politik soal kenaikan iuran BPJS Kesehatan di Jakarta, Ahad(17/11).
Skema pengelolaan jaminan sosial yang ditawarkan BPJS Kesehatan dari awal pembentukannya sudah salah. Menurutnya, penghitungan sistem pembiayaan fasilitas kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan dan iuran keanggotaan tidak dikalkulasi dengan baik.
Menurut Tauhid, BPJS Kesehatan masih akan mengalami defisit anggaran tanpa ada perbaikan sistem tata kelola meskipun iuran keanggotaan sudah dinaikan.
"Memang pada waktu awal didesain sistem BPJS Kesehatan itu kan biaya awal iuran lebih rendah dari pada biaya keekonomiannya. Itu sudah salah dari awal. Kalau kerangka pembiayaannya sudah didesain salah dan ini dipertahankan selama 4-5 tahun kan otomatis beban biaya yang dikeluarkan lebih besar dibanding pendapatan," jelasnya, Minggu (17/11).
Menurut Tauhid direksi BPJS Kesehatan harus lebih aktif dan inisiatif dalam mencari solusi dan strategi baru dan memperbaiki sistem pengelolaan.
Ada beberapa penyebab BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran yang meningkat setiap tahun, salah satunya terkait manajemen klaim fasilitas kesehatan yang belum terkontrol dengan baik dalam sistem.
Selain itu, sistem rujukan fasilitas kesehatan dan pembelian obat-obatan yang belum teratur menjadikan biaya medis bagi satu anggota BPJS Kesehatan bisa membengkak dari seharusnya.
"Defisit anggaran masih akan terjadi satu sampai dua tahun ke depan meski mungkin berkurang jadi memang yang harus diubah itu adalah pengelolaan dan skema penghitungannya," ujar Tauhid.
Sumber: rmol.id
Berita Lainnya
Di Hari Kanker Sedunia, Pt. Pertamina Serahkan Bantuan Dua Unit Mobil Ambulance Ke RSUD Aripin Achmad
Informasi Pendaftaran Kartu Pra Kerja Kurang Jelas, Ratusan Warga Datangi Kantor Disnaker Inhil
Akhir Tahun Ini! Gedung Kejati Riau Ditargetkan Selesai
Titik api karhutla di Enok terdapat di Parit Medan Desa Pengalihan
Ternyata Mobil Dinas Pemprov Riau Banyak Tak Bayar Pajak
Sejak 2 Minggu Lalu, Harimau di Inhu Sudah Dilihat Warga
Perpisahan Yayasan Edira PAUD Gemilang kecamatan tanah putih tanjung melawan
Lantik 13 Pejabat Eselon III dan IV Bupati HM. Wardan Ini Sudah Sesuai Dengan Ketentuan
Apa! Hari Selasa, Sandiaga Uno akan ke Rohil, Apa Agendanya?
Inilah Alasan Yopi Arianto Mundur Sebagai Ketua DPD II Golkar Inhu
Karena Berpeluang Terjadi Korupsi, KPK Fokus Awasi Dua Sektor Ini di Riau
Kondisi Mantan Bintang Persih Sangat Menyedihkan, Pemkab Inhil Tampa Peduli