BUALBUAL.com - Pasca menyampaikan saran dan kritikan terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir, Wakil Ketua Komisi III DPRD Inhil, Edy Haryanto Sindrang menggelar pertemuan dengan Bupati Inhil HM Wardan usai Sidang Paripurna ke 7 Pidato Penyampaian Pengantar Nota Keuangan dan Ranperda tentang APBD Inhil tahun 2020 dan Rencana 5 usulan Ranperda, Senin (18/11/2019). Anehnya, pertemuan empat mata itu digelar di ruangan Fraksi PPP DPRD Inhil. Padahal diketahui keduanya merupakan petinggi DPD Partai Golkar Inhil. Bupati Wardan sendiri merupakan Ketua DPD Golkar Inhil, sedangkan Edy Haryanto Sindrang sebagai Ketua AMPG Inhil yang juga terbilang senior di partai berlambangkan pohon beringin itu. Lalu kenapa pertemuan itu dilakukan di ruangan FPPP, kenapa tidak diruangan Fraksi Golkar. Hal ini menjadi tanda tanya besar urgensinya pertemuan tersebut. Ada yang berasumsi pasca menyampaikan kritikan pedas terhadap kinerja Pemda Inhil, pria yang akrab disapa Arung Lolo ini mendapat teguran keras dari Wardan. Sebelum mendengarkan Pidato Pengantar Bupati, Edy memang sempat interupsi saat menyampaikan kritikan terhadap kinerja Wardan selama dua periode menjabat sebagai pimpinan daerah. Ia sangat menyayangkan, apa yang menjadi program Pemda jauh dari harapan dan target. Selain serapan APBD tidak maksimal, dan tingginya belanja pegawai, Edy juga mengkritik terhadap realisasi kegiatan yang bersumber dari DAK yang sering gagal. Kepada riauone.com, Edy membenarkan pertemuan dirinya dengan Wardan usai mengkritik kinerja Pemda dengan lantang di ruangan Sidang Paripurna. Menurut Edy, ia hanya mengingatkan kepada Wardan sebagai Bupati agar tetap waspada terhadap orang sekelilingnya dan bekerja secara profesional untuk kepentingan masyarakat. "Ia, memang benar kalau saya dengan Bupati bertemu empat mata di ruangan Fraksi PPP. Kalau ada yang berasumsi Bupati marah dengan saya itu tidak benar, tapi pertemuannya kenapa harus di ruangan Fraksi PPP, berarti ada sesuatu yang urgen," kata Edy. Pertemuan singkat 15 menit itu, banyak hal yang disampaikan Edy terhadap Bupati Wardan. Apa yang menjadi kritikan dan sarannya, diakui Edy dapat diterima dengan baik oleh Bupati. "Saya sangat prihatin dengan kondisi Inhil saat ini. Ada yang salah dengan sistem manajemen birokrasi. Satu periode Bupati Wardan menjabat ada dua kali anggaran dirasionalisasi. Ada apa ini, sepertinya ada unsur kesengajaan Kepala OPD tidak bekerja maksimal,"  imbuhnya. Ia juga sangat menyayangkan kinerja OPD yang tidak membantu program Bupati secara maksimal. Menurutnya, Bupati harus berani memberikan Punishment (hukuman) terhadap kinerja Kepala OPD yang tidak mencapai target. Begitu pula kepada Kepala OPD yang sudah bekerja maksimal, Bupati diharapkan memberikan rewards (penghargaan) untuk memotivasi pejabat tersebut.     Sumber: riauone.com