PILIHAN
KIP: Mayoritas BUMN Pelit Informasi Publik, Potensial Korupsi
BUALBUAL.com - Komisi Informasi Pusat (KIP) menyebut ada sekitar 85 persen perusahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang masih pelit membagi informasi kepada masyarakat. Padahal, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai keterbukaan informasi di tubuh BUMN itu sendiri.
Pada Desember 2019, KIP mengeluarkan hasil monitoring keterbukaan informasi BUMN. Hasilnya, hanya 1 persen yang informatif, kategori menuju informatif 1 persen, klasifikasi cukup informatif 7 persen, kurang informatif 6 persen, dan tidak informatif 85 persen.
"Paling banyak tidak informatif. Monitoring yang dilakukan oleh Komisi Informasi memperlihatkan ada sekitar 85 persen BUMN yang tidak informatif," kata Komisoner KIP, Cecep Suryadi, di Jakarta, Jumat (17/1/2020).
Cecep mengatakan tingkat kepatuhan BUMN dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat sangat rendah.
Ia menilai BUMN masih jauh dari penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi terutama dalam aspek menyediakan informasi kepada masyarakat. Termasuk, misalnya, BUMN yang tidak menyiapkan daftar informasi publik yang seharusnya diperbaharui secara berkala dan berkelanjutan.
"Ada lebih 90 BUMN yang belum mengumumkan rencana kerja dan anggarannya. BUMN tersebut tidak menyiapkan atau mengembangkan sistem yang memungkinkan bagi masyarakat untuk mengetahui apa rencana yang sedang dilakukan. Padahal aspek ini sangat penting," katanya.
Padahal, Cecep mengatakan keterbukan informasi kepada publik adalah salah satu upaya untuk menutup celah terjadinya penyimpangan penggunaan anggaran dan praktek korupsi. "Beberapa korupsi yang mengemuka belakangan akibat tidak transparannya pengelolaan BUMN," katanya.
Cecep mengapresiasi langkah yang diambil oleh Menteri BUMN, Erick Thohir dalam melakukan pembenahan ditubuh perusahaan pelat merah tersebut. Namun, ia menyarankan kebijakan yang diambil Erick harus dilakukan secara komprehensif.
Sumber: tempo.co

Berita Lainnya
BI Akan Tarik Uang Kertas Emisi 1998 dan 1999, Berikut Batas Penukarannya
Luhut: Presiden Jokowi Belum Pasti Hadiri HUT Damkar ke-100 di Pekanbaru
Setelah Mendapatkan Mendapat Izin Diskes Kota Pekanbaru, Bakso Mekar Pekanbaru Kini Sudah Beroperasi Kembali
Gubernur Riau Serahkan Santunan Untuk Petugas Pemilu Yang Terkena Musibah
Disperindag Inhil Pastikan Ketersediaan Sembako Aman Selama Ramadhan
Mahasiswa UIN Suska Riau Kembali Demo Rektor Tak Kunjung Ditemui
Pulau Bengkalis Hari Ini, Diselimuti Kabut Asap Pekat Diduga Akibat Karhutla
RUU MD3 Disahkan, Berikut Tiga Kekuasaan Tambahan untuk DPR
Bupati Inhil HM Wardan lantik Pengurus Tembilahan Archery Club Periode 2018-2021
Astaga! Kades Ini Dikudeta 'Ketahuan Genjot Istri Tokoh Agama'
Kapolres Inhil Berhasil Mengidentifikasi Jenis Kalamin Korban Pembunuhan Sadis Mutilasi Di Kec Gaung
Ada Apa dengan UIN suska Riau, Dekan dan UAS Mundur dari Jabatannya