BUALBUAL.com - Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar Rapat Koordinasi/ Silaturahim dengan Forum Komunikasi Ulama Umara Kabupaten Inhil, Selasa (28/1/2020). Bertempat di Aula Kantor Bupati Jalan Akasia Nomor 1 Tembilahan, rapat yang dipimpin Bupati Inhil, Drs HM Wardan MP ini mengangkat tema, 'Melalui Silaturahim Ulama Umara Kita Samakan Persepsi Bangun Negeri serta Tangkal Bahaya Faham Aliran Sesat dan Radikalisme.' Rapat dihadiri Unsur Forkopimda Inhil, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil Drs H Afrizal MP, Kepala OPD di Lingkungan Pemkab Inhil, Ketua Muslimat NU Inhil bersama anggota, dan anggota Forum Komunikasi Ulama Umara Kabupaten Inhil. Bupati berharap pada rapat ini, para peserta rapat dapat memberi gagasan maupun kritikan terhadap kebijakan pemerintah di awal tahun 2020. "Menurut saya keberadaan forum ini penting dalam rangka memberikan masukan-masukan, penilaian-penilaian. Katakanlah Bupati dan Wakil Bupati H Syamsuddin Uti sudah punya buku pintar yang kita sebut RPJMD itu. Di sana sudah kita bahas, dan itu semua sudah disahkan apa yang akan kita lakukan selama lima tahun ke depan. Sudah dijabarkan juga dalam program tahunan," urai Bupati. Orang nomor satu di Kota Tembilahan ini mengungkap bahwa program yang fokus pada kegiatan kemasyarakatan sudah berjalan dan sudah pernah didiskusikan. Saat ini, menurutnya yang harus ditindak lanjuti ialah tentang isu-isu yang berkembang di masyarakat, seperti bongkar muat babi, kondisi pujasera (pusat jajan selera rakyat)/ Kelapa Gading yang ada di Jalan Soebrantas. "Saya harap hal-hal yang sudah kita bahas ada tindak lanjutnya. Keresahan, pujasera itu menjadi image yang tidak baik bagi daerah kita. Kalau perlu nanti kita turun bersama, kalau itu memang sudah tidak layak lagi, lebih baik kita bongkar," tukas pemimpin Agamis ini. Dari tahapan pembangunan, imbuhnya, saat ini Kabupaten Inhil sedang melaksanakan musrenbang, mulai dari tingkat desa untuk program pembangunan tahun 2021. Sesuai harapan Bupati, rapat berlangsung interaktif. Banyak saran-saran yang baik didapat dari pelaksanaan rapat ini. Pihak Kodim 0314/ Inhil, mengaku siap mendukung Pemkab Inhil untuk melakukan penertiban terhadap pujasera tersebut. Kepala Kejaksaan Negeri Inhil, Susilo SH mengatakan radikalisme adalah pemikiran yang keras, sedangkan terorisme adalah aksi dari pemikiran tersebut. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Inhil, H Ferryandi menyarankan agar lebih menggalakkan Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) di Kabupaten Inhil ini demi menambah pendidikan agama kepada generasi bangsa. "Karena saya pikir dasar agama yang kurang kokoh, sehingga membuat anak-anak kita akan mudah terpengaruh paham radikal itu," tuturnya. Waka Polres Inhil membeberkan angka kriminal di Inhil, didominasi karena penggunaan narkoba dan minuman keras. "Tahanan di Polres itu paling banyak karena narkoba dan bunuh orang, bunuh orang ya karena minum tuak. Jadi berikan pemahaman kepada masyarakat, kalau tuak itu berbahaya," ujarnya. Berdasarkan beberapa saran tersebut, Bupati menginstruksikan kepada Dinas Pendidikan untuk merumuskan kurikulum pendidikan agama tambahan pada muatan lokal. Salah satu anggota Forum Ulama Umara, HM Effendi Lc menyebut bahwa berkah negeri akan didapat jika dapat melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. "Amar ma'ruf insya Allah sudah kita tegakkan. Tapi nahi munkarnya ini yang belum maksimal. Memang kita semua komponen ini harus bekerjasama," kata Effendi. Ketua Muslimat NU Inhil menyampaikan bahwa Muslimat NU telah memperkuat kelembagaan, dan melaksanakan kegiatan sesuai tupoksi yaitu pembinaan umat, remaja, dan lansia. "Salah satunya kemarin kita bekerjasama dengan Kemenag melakukan pembinaan kepada Ikatan Pelajar Putri NU, itu untuk mengenalkan ahlussunah wal jamaah sebagai benteng bagi anak-anak agar terhindar dari paham radikal. Kita harap dari NU juga bisa melakukan ini kepada Ikatan Pelajar Putra NU agar seimbang," ujar Zulaikhah. Selain itu, berkaitan dengan penyakit masyarakat dalam hal prostisusi, Zulaikhah menilai, untuk menghentikan praktek prostitusi itu tidak hanya kaum wanita yang diberi pembinaan, tetapi juga kaum laki-laki. "Ini sudah lama saya menjadi pikiran saya, sudah sejauh dua tahun lalu. Perempuan adalah korban dan penjaja, karena kondisi ekonomi. Kalau tidak ada pembeli, mereka pasti akan tutup. Jadi jangan salahkan perempuan saja dalam hal ini, kepada para Bapak-bapak atau laki-laki disentuh, diberi penyuluhan agar tidak mau membeli perempuan-perempuan itu," tutupnya.