Sri Mulyani
Menkeu Tegaskan Negara Saat Ini Prioritaskan Anggaran Covid-19, Bukan THR dan Gaji 13 PNS
BUALBUAL.com - Pemerintah harus mencari solusi atas membengkaknya beban keuangan negara akibat pandemi Covid-19. Salah satu yang tengah dikaji adalah kebijakan pencairan tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 bagi pegawai negeri sipil (PNS).
Dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi XI DPR kemarin (6/4), Menteri Keuangan Sri Mulyanimenyebutkan bahwa prioritas pemerintah saat ini adalah mengalokasikan anggaran untuk penanggulangan Covid-19.
”Kami bersama presiden meminta kajian untuk pembayaran THR dan gaji ke-13, apakah perlu dipertimbangkan lagi mengingat beban negara meningkat,” ujarnya melalui video conference.
Menurut Ani, sapaan Sri Mulyani, penerimaan negara diproyeksikan turun hingga 10 persen. Meski belum menjelaskan secara terperinci THR dan gaji ke-13 PNS, beberapa langkah penghematan layak untuk dilakukan.
Dalam APBN, pemerintah selalu mengalokasikan anggaran untuk THR dan gaji ke-13 PNS. Termasuk bagi anggota TNI-Polri dan pensiunan. Pembayaran THR dan gaji ke-13 PNS serta pensiunan bersumber dari APBN, sedangkan untuk aparatur negara daerah bersumber dari APBD.
Presiden, kata Ani, menyebutkan bahwa pemerintah harus mengalokasikan anggaran untuk tambahan bansos dan penghematan belanja lainnya. ”Refocusing dan realokasi kami lakukan semua. Menteri buat surat edaran dan pantau APBD di setiap daerah,” jelas dia.
Ani memerinci, outlook pendapatan negara mencapai Rp 1.760 triliun dari target dalam APBN 2020 yang mencapai Rp 2.233 triliun. Sementara itu, belanja negara justru mengalami kenaikan dari yang tercantum dalam APBN sebesar Rp 2.540 triliun menjadi Rp 2.613 triliun.
Dengan kondisi itu, defisit APBN yang tahun ini ditargetkan sebesar 1,76 persen dari PDB atau sebesar Rp 307,2 triliun melebar menjadi Rp 853 triliun atau 5,07 persen dari PDB.
”Belanja negara meningkat untuk memenuhi kebutuhan sektor kesehatan dan perlindungan sosial masyarakat yang terdampak karena social distancing. Juga kebutuhan untuk melindungi dunia usaha,” papar Ani.
Ekonom Bank Permata Josua Pardede menilai evaluasi terhadap THR dan gaji ke-13 PNS akan menghemat belanja pegawai. Belanja pemerintah pusat diperkirakan turun sekitar Rp 87,5 triliun. Lebih banyak dari target awal yang hanya turun sekitar Rp 3,4 triliun. Hasil penghematan itu dapat dialokasikan untuk belanja penanganan Covid-19, khususnya di bidang kesehatan.

Berita Lainnya
Penerimaan Peserta Kartu Prakerja untuk Gelombang Pertama Diumumkan Pada 17 April 2020
Dua Karyawan Sampoerna Meninggal, Perkampungan di Sekitar Perusahaan Didisinfektan
Relawan Jokowi Perkuat Bukti, Ingin Jadikan Ahmad Dhani Tersangka
Korsa: Tantang Lembaga Survei Buka Sampel TPS Memenangkan Jokowi
Pilpres: Prabowo Bukan Lagi Lawan Jokowi
Bawaslu Awasi Safari Dakwah TGB di Riau 'Simpatisan Jokowi'
Terungkap Dugaan Polisi Ikut Main, Kapolres Garut Perintahkan Kapolsek Menangkan Jokowi 01 'Nolak Dimutasi'
PA 212 Minta Jokowi Copot Menhan Prabowo, Gara-gara Masalah Natuna
Survei Kompas: Prabowo-Sandi Menguat, Jokowi-Ma'ruf Mulai di Bawah 50%
Penabalan Gelar Adat Presiden Jokowi, LAM Riau Berharap Ustaz Abdul Somad Hadir
Kontroversi Iklan Jokowi di Bioskop, Begini Reaksi Warganet
Ketua Dewan Pers Beri Kesempatan SMSI Mendaftarkan Seluruh Anggotanya untuk Didata, Demi Pelindungan Perusahaan Pers