BUALBUAL.com - Bupati Rokan Hulu (Rohul) H. Sukiman, Selasa (14/4) petang, menyampaian secara resmi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran (TA) 2019.

Penyampaian LKPj akhir tahun lalu tersebut, dilaksanakan dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Rohul dipimpin oleh Ketua DPRD Rohul, Novliwanda Ade Putra, ST didampingi Wakil Ketua DPRD Rohul, M. Sahril Topan, ST.

Tampak hadir perwakilan Forkopimda, Sekda Rohul, H. Abdul Haris SSos, MSi, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Rohul serta puluhan anggota DPRD Rohul.

Bupati Rohul H Sukiman menyebutkan, penyampaian LKPj kepala daerah TA 2019 ke DPRD Rohul, merupakan laporan tahun keempat periode pemerintahan kepala daerah Kabupaten Rohul tahun 2016-2021 yang secara konstitusional harus disampaikan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Kewajiban tersebut, merupakan amanat dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dengan demikian, sudah merupakan kewajiban bagi Pemkab Rohul menyampaikan laporan tersebut dihadapan Pimpinan dan Anggota DPRD Rohul dalam rapat paripurna DPRD
yang terhormat ini.

Menurutnya, mekanisme dan substansi LKPj ini diatur dalam undang-undang tersebut serta merupakan upaya memenuhi azas transparansi dan akuntabel serta evaluasi terhadap kinerja pemerintahan daerah yang telah dilakukan oleh semua unsur penyelenggara pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan wewenang dan tugas pokoknya sepanjang TA 2019.

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati menyampaikan secara garis besar LKPj pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Rohul TA 2019. Untuk diketahui bersama, laporan keuangan daerah yang disampaikan perlu digaris bawahi.

Bahwasanya laporan tersebut bersifat un-audited, yang saat ini masih dalam proses audit  atau pemeriksaan oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Riau.

Orang nomor satu Rohul itu mengatakan, secara umum Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul TA 2019 Rp1,9 triliun, dengan realisasi sebesar Rp1,73 triliun. Pendapatan  tersebut bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Diakuinya, realisasi dana perimbangan mencapai Rp1,23 Triliun, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan realisasi mencapai Rp341,59 Juta. Sementara realisasi pada PAD tahun 2019 mencapai Rp160,21 miliar sedangkan total silpa pada tahun 2019 sebesar Rp. Rp9,34 Miliar.

Sedangkan belanja tidak langsung dengan alokasi sebesar Rp892.02 miliar dengan realisasi penggunaan anggaran Rp847,38 miliar. Kemudian alokasi belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp1.015.340.392.162 dengan realisasi mencapai Rp883.653.693.426.

‘’Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Rohul sepanjang tahun 2016-2018 berada pada posisi fluktuatif. Itu dipengaruhi dari besaran pendapatan dana perimbangan, transfer pemerintah pusat lainnya, transfer pemerintah provinsi, dan jumlah pendapatan transfer setiap tahunnya,’’ katanya.

Untuk posisi belanja daerah, lanjutnya, anggaran yang tersedia dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Rohul, terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan serta berbagai urusan lainnya yang dijabarkan ke dalam berbagai program prioritas daerah dan program pendukung.

Termasuk untuk membiayai berbagai kegiatan fungsi penunjang pemerintah daerah, kegiatan mendesak dan darurat, serta pemenuhan perubahan kebijakan yang tidak bisa ditunda pada tahun berikutnya sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah.

Sukiman menambahkan, sesuai dengan RPJMD tahun 2016–2021, pemerintah
daerah bertekad mewujudkan Kabupaten Rohul sejahtera melalui peningkatan pembangunan ekonomi kerakyatan, pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan kehidupan agamis yang harmonis dan berbudaya.

‘’Bahwasanya Visi yang dipedomani selama empat tahun terakhir ini, secara empiris saya katakan telah dapat mengangkat harkat, martabat dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rohul,’’ sebutnya.