BUALBUAL.com - Bantuan untuk masyarakat terdampak covid 19 tetap harus memilih masyarakat sasarannya. Orang kaya atau kelas menengah ke atas untuk 3 bulan ke depan tentu tidak perlu dibantu. 

Mereka justru seharusnya membantu. Pemprov Riau harus menentukan kriterianya agar bantuan tepat sasaran dan adil dari aspek ekonomi, seperti masyarakat miskin, pengelola usaha rakyat yang tidak lagi dapat berusaha. 

Ini disampaikan Pengamat Ekonomi Riau, Edyanus Herman Halim, melalui pesan WhatsApp pribadinya, 12 April 2020, sekitar pukul 17.49 WIB. 

Kemudian yang harus di bantu adalah masyarakat yg usahanya terpaksa berhenti karena wabah ini dan khususnya adanya kebijakan PSBB. 

Menurut dia, mereka yang sudah mendapat bantuan melalui mekanisme pemerintah pusat tidak perlu dimasukkan.

"Seperti korban PHK yang sudah mendapat bantuan Rp600 ribu dari pemerintah pusat, tidak perlu dibantu, " ucapnya. 

Terkait dengan jumlah yang bakal dibantu dengan nilai bantuan Rp300 ribu per bulan per kepala keluarga, menurut dia, itu kurang layak karena hanya Rp10 ribu per hari. Bayangkan jika satu KK terdiri dari 4 orang. Bantuan itu jadi sangat tidak memadai.

Walaupun sifatnya menambah tetapi, sebutnya, sepertinya kurang koordinasi dan terkesan seperti sekedar pencitraan belaka. 

"Kita khawatir bantuan seperti ini hanya akan seperti mencampakkan batu ke lubuk. Tidak mencapai sasaran yg sesungguhnya. Bantuan ini kan agar PSBB bisa terlaksana dengan baik dan hasilnya memuaskan, "jelasnya.

Jadi sambung nya, jika masyarakat masih berkeliaran untuk mencari makan maka program PSBB tidak akan sukses mengendalikan atau memutus rantai penularan wabah Covid 19. 

"Koordinasi dan sinergi antar level pemerintah dan termasuk swasta sangat penting agar PSBB ini terlaksana dengan baik dan memperoleh hasil yg diharapkan.
Nampaknya kebijakan ini masih belum terkoordinir dengan baik, " paparnya. 

Menurut dia lagi, prinsipnya bukan bagi-bagi bentuk sumbangan tetapi bagi-bagi target sasaran. Artinya, bukan berarti pemprov bantu uang pemkab bantu sembako tapi hasilnya tidak mencukupi. 

Tetapi, kata dia lagi, koordinasikanlah bersama sehingga semua bisa tertangani dengan baik. Provinsi Riau memberi untuk sekian KK di kabupaten yang dibagi secara proporsional.

Sedangkan kabupaten bantu berapa, serta swasta-swasta menengah ke atas termasuk masyarakat berkemampuan bantu berapa. Ini lebih memungkinkan. Kegotongroyonannya akan lebih jelas. 

"Manfaatnya jelas dan akan lebih tepat sasaran. 
Alokasikan saja dana yang cukup, dengan pergeseran anggaran. Karena tidak akan mungkin lagi untuk melaksanakan program infrastruktur tahun 2020 ini. Apalagi yang besar. Waktu tidak akan mencukupi. Tunda saja atau tiadakan saja itu. Gunakan uangnya utk membantu rakyat yg lagi terserang wabah Covid 19 dan dampaknya," jelasnya. 

Sekali lagi, tegas dia, jangan sampai  arang habis besi binasa. Sesal kemudian tak berguna. Pimpinan daerah di kabupaten/ kota juga harus menyadari semua ini secara seksama. Bulatkan tekad untuk menyelamatkan nyawa rakyat, baik karena faktor kesehatannya maupun karena faktor ekonomi yg terhenti akibat wabah tersebut.

Jangan sungkan lagi membantu rakyat. Seandainya bantu 1 juta per KK per bulan selama 3 bulan perlu dana 3 juta per KK. Jika jumlah KK yang kita bantu sebanyak 1 juta kepala keluarga, maka  perlu uang untuk bantuan ini sebanyak Rp 3 triliun.

" Ingat jumlah APBD Provinsi dan Kab/Kota se Riau sekitar Rp 33 triliun. Katakanlah separohnya (50%) digunakan untuk belanja rutin maka masih tersisa belanja pembangunan sebesar Rp 16,5 triliun. Jadi jika tadi kita butuh anggaran hanya Rp 3 triliun maka masih tersisa Rp 16,5 - Rp 3 = Rp 13,3 triliun, "sebut dia. 

"Dana masih besar yang tersisa, namun itupun belum tentu dapat kita kerjakan karena tidak tau kapan bencana Covid 19  ini akan berakhir," sambungnya. 

Bagi dia, tidak akan ada gunanya PSBB kalau masyarakat tidak bisa dicegah untuk berkeliaran. Mereka akan bisa di rumah (stay at home), walaupun tidak betah, bila mereka tidak khawatir akan "kampung tengah" mereka tidak ngamuk.

"Semoga kita bisa membuat program yang benar optimal dan efektif dalam menangani bencana ini. Bila pun dapat dihentikan penyebaran Covid 19 ini periode recovery kehidupan masyarakat setelah itu juga sangat membutuhkan kebijakan yang baik dari pemerintah. Sangat diperlukan sinergi dan muatan program yg optimal dan tepat sasaran serta efisien. Semoga, " pungkasnya. ***