BUALBUAL.com - Dalam fabel Aesop, terdapat kisah tentang seorang pemilik angsa yang setiap hari mendapatkan telur emas. Angsa itu menjadi sumber kekayaan yang terus memberikan manfaat bagi pemiliknya. Namun, karena merasa hasil yang diperoleh belum cukup, sang pemilik memilih mengambil seluruh emas yang diyakininya ada di dalam tubuh angsa tersebut. Keputusan itu justru membuatnya kehilangan sumber kekayaan yang selama ini menghidupinya.

Pesan dari kisah tersebut sederhana: sesuatu yang menjadi sumber kehidupan tidak cukup hanya dimanfaatkan, tetapi juga harus dijaga. Ketika manusia hanya berpikir tentang keuntungan hari ini tanpa memastikan keberlanjutan sumbernya, maka yang hilang bukan hanya hasil, tetapi juga masa depan.

Kisah tersebut menjadi relevan ketika melihat kondisi kelapa di Indragiri Hilir (Inhil), Riau. Selama puluhan tahun, kelapa telah menjadi “telur emas” bagi masyarakat daerah ini. Kelapa bukan sekadar tanaman perkebunan, melainkan fondasi ekonomi yang menghidupi banyak keluarga petani, menggerakkan perdagangan lokal, dan menjadi identitas daerah.

Indragiri Hilir merupakan salah satu sentra kelapa terbesar di Indonesia. Data pemerintah daerah menunjukkan bahwa luas perkebunan kelapa dalam di Inhil mencapai sekitar 295 ribu hektare dengan produksi lebih dari 390 ribu ton per tahun. Jika ditambah dengan kelapa hibrida, luas perkebunan kelapa Inhil mencapai lebih dari 320 ribu hektare. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelapa bukan komoditas kecil, melainkan salah satu kekuatan ekonomi utama daerah.

Namun, angka-angka tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai statistik produksi. Di balik ratusan ribu hektare kebun kelapa terdapat puluhan ribu keluarga petani yang menggantungkan kehidupan mereka dari komoditas ini. Kelapa menjadi sumber pendapatan rumah tangga, biaya pendidikan anak, hingga perputaran ekonomi desa-desa.

Karena itu, ketika harga kelapa mengalami penurunan, persoalannya tidak berhenti pada berkurangnya nilai jual sebuah komoditas. Yang terdampak adalah kehidupan masyarakat yang selama puluhan tahun menjadikan kelapa sebagai sumber penghidupan. Pendapatan petani menurun, sementara biaya pemeliharaan kebun, kebutuhan rumah tangga, dan biaya distribusi terus berjalan.

Persoalan kelapa di Indragiri Hilir bukan hanya tentang harga. Ini adalah persoalan tentang bagaimana arah pembangunan daerah memberikan ruang dan perlindungan bagi sektor yang menjadi fondasi ekonomi masyarakat.

Petani kelapa berada dalam posisi yang tidak seimbang. Mereka menanam, merawat, dan menghasilkan komoditas yang memiliki nilai ekonomi besar, tetapi tidak memiliki kendali kuat terhadap rantai nilai yang menentukan keuntungan. Selama kelapa lebih banyak dijual dalam bentuk bahan mentah, nilai tambah terbesar akan terus berada pada pihak yang menguasai pengolahan dan pemasaran.

Di titik inilah diperlukan cara pandang yang rasional. Persoalan kelapa tidak dapat diselesaikan hanya dengan menunggu mekanisme pasar bekerja. Pasar memang memiliki dinamika sendiri, tetapi negara tidak boleh sekadar menjadi penonton ketika masyarakat yang menjadi fondasi sebuah komoditas berada dalam posisi paling rentan.

Pemerintah harus memiliki standing position yang jelas terhadap petani kelapa Indragiri Hilir. Sikap tersebut bukan berarti mengabaikan mekanisme ekonomi atau menjanjikan harga tanpa perhitungan. Namun, negara harus memastikan bahwa petani tidak selalu menjadi pihak yang menanggung dampak terbesar ketika terjadi perubahan harga.

Keberpihakan tersebut dapat diwujudkan melalui kebijakan yang memperkuat posisi petani, mulai dari penguatan koperasi, akses pembiayaan, pendampingan teknologi, hingga pembangunan industri pengolahan yang mampu menciptakan nilai tambah di daerah.

Karena itu, hilirisasi kelapa menjadi langkah yang tidak dapat ditunda. Selama ini, sebagian besar nilai ekonomi kelapa masih berhenti pada perdagangan bahan mentah. Padahal, hampir seluruh bagian kelapa memiliki potensi ekonomi yang besar. Daging kelapa dapat diolah menjadi minyak dan berbagai produk pangan, sabut dapat dikembangkan menjadi cocopeat, sementara tempurung dapat dimanfaatkan menjadi produk industri.

Namun, hilirisasi tidak boleh hanya dipahami sebagai pembangunan pabrik atau masuknya investasi baru. Pertanyaan yang lebih penting adalah: siapa yang mendapatkan manfaat terbesar dari proses tersebut?

Jika petani tetap hanya menjadi penyedia bahan baku dengan keuntungan paling kecil, maka hilirisasi belum benar-benar menyelesaikan persoalan. Hilirisasi harus mampu mengubah posisi petani dari sekadar produsen bahan mentah menjadi bagian penting dalam rantai industri kelapa.

Persoalan perlindungan petani kelapa juga perlu dilihat dalam konteks arah pembangunan Indragiri Hilir secara lebih luas. Pembangunan tidak hanya berbicara tentang sektor apa yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga tentang sektor mana yang menopang kehidupan masyarakat paling banyak.

Di satu sisi, berbagai aktivitas industri terus berkembang, termasuk aktivitas pengangkutan komoditas seperti batubara yang menggunakan jaringan jalan daerah. Aktivitas kendaraan berat tentu membawa konsekuensi terhadap infrastruktur yang digunakan bersama oleh masyarakat dan berbagai kegiatan ekonomi.

Sementara itu, kondisi jalan di Indragiri Hilir masih menghadapi persoalan serius. Berdasarkan data yang diberitakan mengenai kondisi jalan kabupaten, sekitar 69 persen jaringan jalan berada dalam kondisi tidak mantap, dengan lebih dari 60 persen masuk kategori rusak berat.

Kondisi ini menghadirkan pertanyaan penting tentang bagaimana prioritas pembangunan ditentukan. Jalan merupakan urat nadi ekonomi. Ia digunakan oleh masyarakat, petani, dan juga aktivitas industri yang membutuhkan kelancaran distribusi.

Aktivitas industri, termasuk pengangkutan komoditas seperti batubara, tentu memiliki peran dalam perputaran ekonomi. Investasi bukan sesuatu yang harus ditolak. Namun, pembangunan tidak boleh membuat sektor yang menjadi fondasi ekonomi rakyat berjalan tanpa perlindungan.

Yang dipersoalkan bukan keberadaan industri, melainkan bagaimana negara memastikan setiap aktivitas ekonomi berjalan dalam keseimbangan. Jangan sampai sektor dengan kekuatan modal besar mendapatkan ruang yang luas, sementara sektor rakyat yang melibatkan banyak keluarga petani justru berjuang sendiri menghadapi persoalan harga, akses, dan nilai tambah.

Kontrasnya terlihat jelas. Kelapa melibatkan ratusan ribu hektare perkebunan dan menjadi sumber penghidupan masyarakat. Namun, petani yang menjaga komoditas tersebut masih menghadapi persoalan struktural yang belum selesai.

Pemerintah tidak harus memilih antara industri dan perkebunan rakyat. Keduanya dapat berjalan bersama. Akan tetapi, pembangunan yang sehat adalah pembangunan yang mampu memastikan bahwa sektor yang menyentuh kehidupan masyarakat paling luas tidak kalah prioritas dibandingkan sektor yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar.

Sebab pembangunan tidak hanya diukur dari berapa banyak investasi yang masuk atau berapa besar nilai ekonomi yang berputar. Ukuran keberhasilan pembangunan juga harus dilihat dari apakah masyarakat yang selama ini menjaga kekayaan daerah ikut merasakan manfaatnya.

Petani kelapa Indragiri Hilir bukan sekadar angka dalam statistik perkebunan. Mereka adalah penjaga komoditas yang telah menjadi bagian dari sejarah ekonomi daerah. Jika kelapa ingin tetap menjadi kekuatan ekonomi Inhil, maka petani yang menghasilkan kelapa harus menjadi pihak pertama yang mendapatkan perlindungan.
Pada akhirnya, persoalan kelapa bukan hanya tentang harga hari ini. Ini adalah persoalan tentang arah pembangunan dan keberpihakan negara.

Kelapa adalah “telur emas” Indragiri Hilir. Namun, telur emas itu tidak akan terus ada jika hanya diambil manfaatnya tanpa menjaga pihak yang menghasilkannya.

Karena itu, persoalan kelapa membutuhkan lebih dari sekadar perhitungan ekonomi. Dibutuhkan “kepala” yang berpikir jernih, rasional, dan berpihak untuk menentukan kebijakan yang adil.
Sebab pembangunan tidak hanya tentang bagaimana mendatangkan industri besar, tetapi juga tentang bagaimana menjaga masyarakat yang selama puluhan tahun telah menjadi fondasi ekonomi daerah. 

Penulis: Andi Darma Taufik, S.Kep   (Anggota DPRD Komisi I Riau, Fraksi PDI Perjuangan)