BUALBUAL.com - Pemangkasan anggaran oleh pemerintah pusat kini bukan lagi sekadar isu kebijakan, tetapi telah menjelma menjadi realitas pahit di desa - desa. Dampaknya terasa langsung, bukan hanya pada angka-angka di laporan keuangan, tetapi pada kehidupan sehari-hari masyarakat. 

Desa yang sebelumnya mulai bergerak membangun, kini dipaksa melambat, bahkan berhenti di tengah jalan.

Harapan masyarakat desa sebenarnya sederhana jalan yang layak, jembatan yang aman, pelayanan kesehatan yang mudah dijangkau, serta pendidikan yang memadai. 

Namun, seiring berkurangnya anggaran, harapan itu perlahan menjauh dari kenyataan. Infrastruktur yang dulu sempat dibangun kini terbengkalai karena tidak ada biaya perawatan. Jalan kembali rusak, jembatan mulai rapuh, dan akses antar wilayah terganggu. 

Aktivitas ekonomi masyarakat pun ikut tersendat, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil yang bergantung pada kelancaran distribusi.

Dampak pemangkasan anggaran juga merembet ke sektor pelayanan dasar. Kegiatan posyandu tidak lagi rutin, fasilitas kesehatan kekurangan dukungan operasional, dan layanan pendidikan berjalan seadanya. Sekolah-sekolah di desa menghadapi keterbatasan sarana, sementara program peningkatan kualitas pendidikan terhenti. Desa seolah berjalan mundur, meninggalkan capaian yang sebelumnya susah payah diraih.

Di tengah kondisi ini, kepala desa berada dalam posisi yang serba tidak berdaya. Masyarakat menuntut perubahan, tetapi anggaran tidak tersedia. Bahkan dalam beberapa kasus, gaji perangkat desa tidak terbayar. Aparatur desa yang seharusnya melayani masyarakat justru harus berjuang memenuhi kebutuhan hidup mereka sendiri. Ini bukan hanya soal kesejahteraan aparat, tetapi menyangkut kualitas pelayanan publik secara keseluruhan.

Masalah semakin kompleks ketika program - program dari pemerintah pusat tidak sepenuhnya selaras dengan kebutuhan ekonomi lokal. Banyak kebijakan bersifat seragam, tanpa mempertimbangkan potensi dan karakteristik desa. 

Desa pertanian membutuhkan dukungan produksi, irigasi, dan akses pasar, tetapi yang datang seringkali program administratif atau kegiatan yang tidak berdampak langsung pada ekonomi warga. Akibatnya, anggaran yang ada tidak efektif, program berjalan tanpa hasil nyata.

Padahal, jika anggaran desa tidak dipangkas dan dikelola secara optimal, desa memiliki mekanisme perencanaan yang jelas melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes). Dalam forum ini, seluruh elemen masyarakat dilibatkan untuk menentukan kebutuhan prioritas—mulai dari perbaikan infrastruktur, penguatan ekonomi, hingga pelayanan dasar. Artinya, setiap program yang dijalankan benar-benar berasal dari kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar keputusan dari atas.

Lebih dari itu, setiap pelaksanaan pembangunan desa sejatinya mampu menggerakkan roda ekonomi lokal. Ketika proyek pembangunan berjalan, masyarakat dilibatkan sebagai tenaga kerja. Uang berputar di desa, daya beli meningkat, dan usaha-usaha kecil ikut tumbuh. Inilah efek berganda dari pembangunan desa yang nyata dirasakan masyarakat.

Namun ketika anggaran dipangkas, semua itu terhenti. Musrenbangdes kehilangan makna karena usulan tidak dapat direalisasikan. Pembangunan tidak berjalan, kesempatan kerja hilang, dan ekonomi desa ikut melemah. Desa bukan hanya kehilangan pembangunan fisik, tetapi juga kehilangan momentum pertumbuhan ekonomi.

Di sisi lain, isu korupsi kerap menjadi sorotan dalam pengelolaan anggaran, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun jika dilihat secara proporsional, skala dan dampaknya sangat berbeda. Korupsi di tingkat pemerintah pusat umumnya melibatkan anggaran besar dengan nilai kerugian negara yang sangat signifikan, bahkan bisa mencapai ratusan miliar hingga triliunan rupiah dalam satu kasus. Dampaknya pun luas, mempengaruhi sektor strategis dan kepentingan publik dalam skala nasional.

Sebaliknya, di tingkat desa, potensi penyimpangan memang tetap ada, namun secara nilai relatif jauh lebih kecil. Bahkan jika terjadi, biasanya berada pada kisaran yang terbatas dibandingkan total anggaran negara secara keseluruhan. Meski demikian, bukan berarti bisa dianggap sepele, karena dampaknya langsung dirasakan oleh masyarakat desa misalnya tertundanya pembangunan jalan, jembatan, atau layanan dasar lainnya.

Namun penting untuk ditegaskan, bahwa persoalan utama yang saat ini dihadapi desa bukan semata - mata karena faktor korupsi di tingkat lokal. Justru tekanan terbesar datang dari kebijakan anggaran di tingkat pusat yang berdampak langsung pada kemampuan desa untuk menjalankan program pembangunan. Dengan kata lain, membandingkan secara jujur, kerugian negara akibat korupsi besar di level pusat jauh lebih dominan, sementara di desa lebih pada dampak langsung ke masyarakat dalam skala kecil.

Karena itu, narasi tentang desa perlu ditempatkan secara adil. Pengawasan tetap penting, tetapi jangan sampai desa menjadi pihak yang selalu disorot, sementara persoalan besar di tingkat atas justru luput dari perhatian.

Namun penting untuk dipahami, persoalan desa hari ini tidak bisa semata-mata disederhanakan sebagai akibat dari dugaan korupsi. Pemangkasan anggaran dan ketidaksinkronan program justru menjadi faktor dominan yang melumpuhkan banyak desa secara sistemik. Jangan sampai seluruh beban kesalahan ditimpakan kepada pemerintah desa, sementara akar persoalan yang lebih besar di tingkat kebijakan justru luput dari perhatian.

Selama ini, banyak desa memang menggantungkan pembangunan pada Dana Desa (DD) dari pusat. Ketika aliran dana itu terganggu, desa kehilangan ruang gerak. Ketergantungan ini menjadi titik lemah yang kini terasa nyata desa menjadi sangat rentan terhadap setiap perubahan kebijakan di tingkat pusat.

Dampak lanjutannya adalah menurunnya daya tarik jabatan kepala desa. Beban besar, tekanan masyarakat, risiko hukum, serta keterbatasan anggaran membuat posisi ini tidak lagi menggiurkan. Kepala desa berada di garis depan, tetapi tanpa “amunisi” yang cukup untuk bekerja.

Pemerintah pusat perlu melihat persoalan ini secara lebih utuh. Pemangkasan anggaran seharusnya tidak melemahkan desa sebagai fondasi pembangunan. Di sisi lain, pengawasan terhadap penggunaan anggaran juga harus diperkuat agar setiap rupiah benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, program-program yang dirancang harus lebih fleksibel dan selaras dengan kebutuhan ekonomi lokal.

Desa membutuhkan keseimbangan anggaran yang cukup, program yang tepat sasaran, serta tata kelola yang bersih dan transparan. Tanpa itu, desa akan terus berada dalam lingkaran masalah anggaran terbatas, program tidak efektif, pembangunan terhenti, dan kepercayaan masyarakat menurun.

Karena pada akhirnya, desa bukan sekadar objek pembangunan. Desa adalah fondasi bangsa. Ketika desa kuat, ekonomi bergerak dan masyarakat sejahtera. Namun ketika desa dilemahkan baik oleh kebijakan yang tidak berpihak maupun oleh penyimpangan yang runtuh bukan hanya pembangunan, tetapi juga harapan jutaan masyarakat di dalamnya.

Penulis : Khairul, S. Sos