BUALBUAL.com - Gubernur Riau (Gubri) Syamsuar dengan tegas tidak akan memberikan toleransi kepada para pelaku pembakar hutan dan lahan. Baik dari perorangan maupun dari koorporasi atau perusahaan.

Gubri meminta kepada aparat penegak hukum untuk agar memberikan sanksi tegas kepada pelaku pembakar lahan. Baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh perusahaan yang ada di Riau. Sanksi tegas harus dijatuhkan kepada pelaku usaha yang jelas-jelas telah membakar hutan dan lahan di Riau

"Sanksi tegas harus ada agar para pelaku menjadi jera," kata Gubri Syamsuar saat ikut  Rapat Koordinasi Khusus (Rakorsus) terkait antisipasi kebakaran hutan dan lahan periode puncak kemarau 2020, di Gedung Manggala Wanabakti, Kementerian LHK, Jakarta, Kamis (02/07/2020).

Gubri menyatakan komitmennya untuk terus menjaga Riau dari Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla). Terlebih saat ini Riau sudah mulai masuk musim kemarau yang membuat potensi kebakaran lahan semakin mudah terjadi.

"Kami mengajak seluruh masyarakat Riau, mari sama-sama kita jangan lingkungan kita dari kebakaran hutan dan lahan. Karena ini menjadi tanggungjawab kita bersama," kata Gubernur Riau, Syamsuar.

Dalam rapat tersebut,  Mendagri Tito Karnavian menyampaikan apresiasi kepada Gubernur Riau  atas upaya dan gerak cepat Pemerintah Provinsi Riau bersama Satgas Karhutla dalam menanggulangi kebakaran hutan dan lahan. 

Apresiasi disampaikan Mendagri terutama karena Pemprov Riau sejak awal telah mengambil kebijakan dengan menetapkan status siaga darurat karhutla mulai 11 Februari-31 Oktober 2020.

"Penetapan status siaga darurat lebih awal membuat kita menjadi lebih waspada dan siaga," kata Tito.

Selain itu, Pemprov Riau juga sudah menetapkan Perda No 1/2019 tentang Pedoman Teknis Penanggulangan Karhutla. Perda ini berkekuatan hukum sehingga pelaku yang melanggar dapat dipidanakan.

Sistem informasi atau aplikasi peringatan dini dalam mengetahui lokasi titik hotspot di lapangan melalui Aplikasi Lancang Kuning di Polda Riau juga layak diapresiasi. 

"Ini bisa jadi contoh bagi provinsi lain," kata Mendagri saat menyampaikan arahan kepada sejumlah gubenur se Indonesia yang wilayahnya rawan terjadi Karhutla. Diantaranya Gubernur Jambi, Sumsel dan Gubernur Kaltim. 

Sementara Kepala BNPB Doni Monardo juga menjelaskan bahwa kasus Karhutla telah bergeser ke Sumsel. Sepanjang tahun 2019, Karhutla terbanyak tidak di Riau tapi justru ditemukan di Sumsel.  Sebab itu, Doni meminta semua pihak, terutama daerah-daerah yang rawan karhutla untuk selalu siaga terhadap karhutla. 

"Jangan sampai terbakar. Karena kalau sudah terbakar, sulit untuk memadamkan," katanya.