BUALBUAL.com - Suatu kemajuan prestasi kinerja Pemerintah Provinsi Kepri yang masuk kategori Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik, proses izin dengan jarimu, sebagai provinsi terbaik dalam proses izin yang dinilai langsung oleh Kementerian PANRB.

Plt Kepala Biro Humas Protokol dan Penghubung (Humprohub) Kepri, Hasan S.Sos mengatakan bahwa Kepri mendapat peringkat terbaik replikasi inovasi pelayanan publik, proses izin dengan jarimu, terungkap pada acara pengumuman Top Inovasi Pelayanan Publik Terpuji KIPP Tahun 2021 yang digelar secara virtual, baru-baru ini.

Dari pihak Kementerian PANRB menyebutkan bahwa kompetisi itu bukanlah tujuan akhir inovasi. Tapi menjadi ajang saling berbagi dan tukar pengetahuan tentang inovasi pelayanan publik, serta untuk memotivasi penyelenggara pelayanan publik.

Dengan adanya kompetisi pelayanan dapat mendorong agar Top Inovasi semakin banyak direplikasi di tengah keberagaman karakteristik masyarakat Indonesia. Menjadi jaringan inovasi pelayanan publik (JIPP).

Untuk itu, Pemprov Kepri termasuk daerah yang ditetapkan sebagai daerah yang berhasil pada inovasi pelayanan publik, proses izin dengan jarimu. “Semoga dengan prestasi ini dapat mengakselerasi proses penyebarluasan Top Inovasi Pelayanan Publik yang terus ditingkatkan dan semakin cepat dan merata berdaya guna untuk kepentingan umum,” tutut Hasan, Jumat (30/07).

Lanjut Hasan, dalam acara virtual itu, dijelaskan oleh Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB, Diah Natalisa, bahwa pengumuman Top Inovasi KIPP Tahun 2021 agar setiap Pemda dapat menyesuaikan segala bentuk dinamika, sehingga layanan masyarakat tetap optimal dalam situasi apapun.

Penyelenggara penilaian KIPP ini, juga mencari inovasi yang mendorong percepatan pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). SDGs adalah suatu rencana aksi global yang disepakati oleh para pemimpin dunia, termasuk Indonesia, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan, dan melindungi lingkungan.

Pesan Diah Natalisa, teruslah berinovasi, karena tujuan kita berinovasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagai bagian dari reformasi birokrasi di Indonesia.