BUALBUAL.com - Selamat atas terpilihnya Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA) tingkat Madya, dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA).

Tetapi ada yang menjanggal menurut Adiya Prama Rivaldi Selaku Ketua Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (J.P.K.P). Kota Tanjungpinang dalam kepemimpinan Rahma sepertinya masih belum cukup dan belum bisa menjadi contoh untuk 71 Kab/Kota yang ada di indonesia.

"Sepertinya menurut kami dari tahun Rahma menjabat Kota Tanjungpinang mulai dari 2020 hingga saat ini belum pantas dan layak karena masih banyak anak anak yang terlantar, mendapat kekerasan hingga pencabulan anak di bawah umur semakin marak beredar. Sehingga Tanjungpinang menjadi rawan hingga saat ini" Tuturnya.

Malahan atas penghargaan yang telah diperoleh, Rahma pun merasa sangat bersyukur.

“Alhamdulillah Kota Tanjungpinang kembali menerima penghargaan KLA. Penghargaan ini sebagai bukti komitmen pemerintah daerah dalam memenuhi hak anak dan perlindungan terhadap anak,” ucap Rahma.

Terkait kriteria KLA ini, Ujar Rahma, bisa diukur dari pengembangan kapasitas kelembagaan dan pemenuhan 5 klaster pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak.

“Kelima klaster dimaksud yakni hak sipil dan kebebasan, pengasuhan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, seni dan budaya serta perlindungan khusus anak,” ucap Rahma.

Adiya pun mengatakan harusnya Rahma terjun ke lapangan langsung. Lihat apa yang sedang terjadi di kota Tanjungpinang ini.

"Rahma harusnya malu atas penghargaan yang di terima untuk Kota Tanjungpinang saat ini. Lihatlah dan turun lah ke ibu kota Provinsi Kepri ini, masih banyak anak anak yang terlantar mulai dari berjualan ke jalan jalan Ke rumah makan hingga ada yang menjadi Pemulung bahkan banyak yang belum mendapatkan pendidikan yang seharusnya mereka rasakan" Kesal nya.

Iya juga menyampaikan banyak temuan yang iya jumpai sepanjang jalan Kota Tanjungpinang mulai dari Pencabulan anak di bawah umur yang di lakukan Oknum Pemkot hingga kekerasan dan penculikan anak di bawah umur marak beredar.

"Kami sangat sedih melihat penghargaan yang di berikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Kepada Kota Tanjungpinang. Karena di Kota ini masih ada Oknum ASN yang berani melakukan pencabulan kepada anak di bawah umur terus masih banyak anak anak di bawah umur di pekerjakan di tempat Hiburan malam di Kota ini dan paling miris lagi baru baru ini ada penculikan anak dan kekerasan di daerah Teluk keriting di bawa ke Pulau dompak Lalu di tinggalkan anak itu dan kasusnya belum terselesaikan hingga saat ini" Ujarnya.

Adiya juga meminta walikota Rahma coba lebih gesit dan lebih aktif lagi. Jangan bangga dengan prestasi yang tidak sesuai dengan yang terjadi di lapangan.

Sepertinya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) salah memberikan prestasi kepada Kota Tanjungpinang yang masih banyak sekali anak anak yang belum bisa hidup bebas dan terjaga hingga terjamin hidup nya untuk bisa bermain bebas di Ibu Kota Provinsi Kepulauan Riau ini.