Kapolres Bintan Berikan Penyuluhan Tentang Hukum kepada Para Kepala Desa
BUALBUAL.com - Dalam menjaga keamanan di Kabupaten Bintan agar tetap kondusif, Polres Bintan bersama Pemerintahan Kabupaten Bintan melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum Dalam Pengawasan Terpadu Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bintan dalam rangka mewujudkan pengelolaan keuangan Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel pada Kamis malam (18/11/21).
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Grand Ballroom Hotel CK Jl. RH. Fisabilillah No.10 Kota Tanjungpinang dan dihadiri oleh Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan, Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono, Kadis PMD Kabupaten Bintan Rony Kartika, Kasat Reskrim Polres Bintan AKP Dwihatmoko Wiroseno, Kasat Intelkam Polres Bintan AKP Dunot P. Gurning, Kepala Inspektorat Kab. Bintan Dra. Hj. Irma Annisa, Camat, Kades dan Sekdes Sekabupaten Bintan serta Perangkat Desa.
Plt. Bupati Bintan Roby Kurniawan menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan silaturahmi antara Pemerintahan Daerah dan Kepolisian Resor Bintan dalam rangka pengawasan terpadu pengelolaan dana Desa di kabupaten Bintan.
"Diharapkan dengan adanya penyuluhan kepada para Camat, Kades, Sekdes serta Perangkat Desa se-Kabupaten Bintan yang diberikan oleh Kapolres Bintan berserta jajaran terkait pengelolaan dana Desa, semoga dengan adanya kegiatan ini bisa membawa kesejahteraan bagi masyarakat Kabupaten Bintan," terangnya.
Kemudian dilanjutkan kegiatan penyuluhan yang diisi Kapolres Bintan AKBP Tidar Wulung Dahono selaku nara sumber menyampaikan bahwa pengertian Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat dan Alokasi Dana Desa merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa (RKD).
"Terkait sanksi dari penyelewengan anggaran Dana Desa tersebut ada pidananya, dan bisa dikategorikan Tipikor, oleh karena itu saya memohon kepada bapak ibu sekalian agar menjadi polisi bagi dirinya sendiri, kemudian saya mengharapkan kepada bapak/ibu selaku perangkat negara paling kecil untuk ikut membangun serta memohon maaf apabila terjadi penyalahgunaan, kami pun juga akan turun untuk mengatasi permasalahan tersebut," terangnya.
"Penting untuk diingat bahwa kejahatan adalah bayang-bayang dari peradaban, tindak pidana tidak pandang bulu, apabila ingin berbuat sesuatu apalagi berhubungan dengan dana Desa agar dipikirkan terlebih dahulu dan dipikirkan secara matang," lanjutnya.
Kegiatan tersebut dapat disimpulkan bahwa penyuluhan tersebut bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan pengelola keuangan Desa yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta mendorong Pemerintah Desa supaya memenuhi unsur ketepatan waktu dalam mengelola keuangan Desa.
Berita Lainnya
Danrem 033/WP Hadiri Kegiatan Virtual Seremonial Akabri 1999 Peduli di Yayasan Budha Tzu Chi Indonesia Batam
500 Paket Sembako Disalurkan Polda Kepri kepada Masyarakat Pulau Galang
Menjelang Hari Bhayangkara ke 76, Polres Bintan Buka Gerai Vaksin
Warga Teluk Bunian: Jika Malas Goro Alangkah Malunya Kami dengan Satgas TMMD ke 111 Kodim 0314/lnhil yang Membangun Desa Kami
Kapolres Inhil Berikan Bantuan Kursi Roda untuk Warga Concong
85 Prajurit TNI di Rohul Jalani Vaksinasi, Ini Kata Danramil 10 Kunto Darussalam
Lantamal IV dan Lanal Jajaran Ikuti Bimtek Pembangunan Zona Integritas
Dandim 0315/Tanjungpinang Sambut Kunjungan Silaturrahmi Kajari Tanjungpinang
Kasat Reskrim dan Kasat Lantas Polres Inhil Diganti
Polsek TPTM Kembali Bagikan Masker Pengunjung dan Pedagang Pasar Jumat
Polres Bintan dan Polsek Jajaran Berikan Pelayanan Publik Terpadu Berintegrasi
250 Nasi Bungkus dan 100 Kg Beras Dibagikan Kapolsek Bintim kepada Korban Banji