Reses Nanang Haryanto, Persoalan Naker Mari Bersama Melakukan Pengawasan Dan Berbagi Informasi
BUALBUAL.Com - Warga keluhkan soal langkanya Minyak Goreng, Gas Elfiji 3 Kg, Rawan Banjir dan Persoalan tenaga kerja saat ini.
Persoalan banjir masalah yang paling parah terjadi akhir-akhir ini, dimana debit air pada parit Utama meninggi dan berdampak membanjiri pemukiman Lembah Sari, Kayangan (Duri).
Hal ini terjadi akibat gangguan saluran air pada parit Utama yang berada di KM 4 Jalan Rangau.Ahad, (28/03/22)
Hal ini dikeluhkan Warga yang bermukim di Lembah Sari, Kayangan saat berlangsungnya kegiatan Reses Nanang Haryanto,SH dari kader Partai Demokrat.
Nanang Haryanto pada kesempatan ini menyapa Masyarakat Perumahan Lembah Sari dan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Tokoh dan Masyarakat pada kegiatan reses malam ini
Diterangkannya, kegiatan Reses merupakan agenda rutin Anggota DPRD Kab.Bengkalis, selain itu juga berkesempatan mendengarkan Aspirasi dari Masyarakat, dan juga memaparkan langkahnya program yang telah dilakukan Pemerintah Daerah bersama Legislatif.
Berada di Komisi 1 yang membawahi Bidang Pemerintahan dan Hukum, juga mengawasi Capilduk, termasuk KIA (Kartu Indentitas Anak), dan juga pengawasan di Bidang Tenaga Kerja. DPRD Bersama Pemerintah daerah telah mempersiapkan Perda, dalam mengatasi masalah yang timbul dari transisi Cevron ke PHR, puncak masa transisi pada 21 Agustus 2022 mendatang.
Dengan Perda yang telah disyahkan, diharapkan dapat membawa perubahan yang lebih baik dalam mengatasi masalah Tenaga Kerja Namun kita kompak dan saling informasi, untuk mengantisipasi ada perusahaan yang masuk, yang dapat memberdayakan Naker Lokal, namun akibatnya kurang berbagi informasi, peluang tersebut dimamanfaatkan pihak2 tertentu ," ungkap Nanang Haryanto, yang telah memasuki 3 periode ini sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis.
Nanang Haryanto juga menjelaskan, terkait dengan peserta BPJS yang iyurannya terjadi tunggakan, pasien masih dapat menerima pelayanan kesehatan melalui BPJS di Rumah Sakit, namun dalam pelayanan yang terjadi misalnya dari awalnya berada di pelayanan kelas 2 turun ke kelas 3.
Namun saat meminta pelayanan naik, dari kelas 3 ke kelas 2, maka tunggakan Iyuran akan muncul dan harus dilunasi yang bersangkutan,
"Karena pasien yang naik kelas dianggap mampu dalam memenuhi iyuran BPJS yang tertunggak sebelumnya,"tutur Nanang Haryanto, sekertaris Komisi 1 ini.
Dijelaskan Nanang Haryanto, pada Era Pemerintahan Bupati Kasmarni saat ini, meski masih masa pandemi, tetap berjuang dengan gigih dalam upaya mewujudkan Bengkalis BERMASA.
Keluhan dari Masyarakat, terutama masalah banjir sudah dalam agenda yang siap direalisasikan, hanya menunggu wakt saja .
Bahkan melalui Program Bupati Kasmarni, program 1 Miliar untuk 1 Desa/Kelurahan, diharapkan nantinya dapat mengatasi persolan yang ada, terutama di bidang pembangunan,
"Selain dana rutin yang dianggarkan setiap tahunnya, dan ditambah 1 Miliar 1 Desa/Kelurahan, diharapkan dapat megatasi permasalahan yang ada,
Bupati Bengkalis Kasmarni juga berharap agar UEK/UED SP yang telah bergulir lama, agar pemamfaatnya lebih tepat, apa yang membantu usaha rumah tangga, UMKM dan memberikan pelayanan yang terhindar dari persolan hukum,"ujar politik Partai Demokrat pengusung Kasmarni -Bagus Santoso pada Pilkada lalu .
Berita Lainnya
DPRD Kab. Bengkalis Kecewa Terhadap Dua Perusahaan Asing yang Tidak Koperatif
BUAL dari Gedung Wakil Rakyat, Terkait Pin Emas Anggota DPRD Terpilih Periode 2019 - 2024
SK Sudah Turun, Pelantikan Asri Auzar Menggantikan Noviwaldy Jusman Sebagai Waka DPRD Riau Tunggu Banmus
DPRD Riau, Dalam Minggu Depan Gelar Rapat Paripurna Pemilihan Wagubri
Anggota DPRD Provinsi Kepri Raja Bakhtiar: Mari Kita Jaga Kondusifitas Kepri
Waspada Covid 19, Masuk Kantor DPRD Riau Diperiksa Suhu Tubuh
DPRD Sampaikan Terkait Persoalan Hotel Aryaduta Saat Audiensi FKPMR
Anggota DPRD Ditikam Tetangganya Gara-gara Ejekan di 'Lapo Tuak'
Paripurna Pembahasan LKPJ Tahun 2022 Kabupaten Tulang Bawang Barat
DPRD INHU Gelar Hari Besar Maulid Nabi Muhammad Saw 1443
DPRD Riau Sarankan BPKAD Dipisah, Dianggap Tak Maksimal
KPU Selesaikan Proses Penelitian Administrasi PAW DPRD Way Kanan