Kajari Inhu Tinjau Progress Pembentukan Rumah Restorative Justice
BUALBUAL.COM, INHU RIAU - Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Indragiri Hulu (Inhu) didampingi oleh Kepala Seksi Intelijen dan Plh. Kepala Seksi Tindak Pidana Umum melakukan peninjauan terhadap Rumah Restorative Justice Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu di Desa Titian Resak Kecamatan Siberida, Selasa pagi.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut yaitu Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD), Camat Seberida, Kepala Desa Titian Resak beserta unsur perangkat desa.
Kajari Inhu melalui Kepala seksi Intelijen, Arico Novi Saputra mengatakan program Rumah Restorative Justice merupakan sarana alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan sekaligus bukti keseriusan penegak hukum dalam menciptakan keadilan substantif di tengah masyarakat.
Penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme Restorative Justice sendiri diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 20202 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
"Dengan terbentuknya Rumah Restorative Justice di Kabupaten Indragiri Hulu diharapkan dapat meningkatkan keharmoniasan dan kedamaian di tengah masyarakat," pungkas Arico.

Berita Lainnya
Milad ke-55, LAMR Gelar Majelis Zikir
Syamsuar Sampaikan Rasa Bangga kepada Insan Pers Peliput Covid-19
Adi Prihantara: Penggunaan Produksi dalam Negeri Kian Urgen
42 Milyar Proyek Pembangunan RSUD PH Tembilahan Tak Kunjung Selesai, Bupati Inhil: Kita Selalu Memantau Pelaksanaannya
Dampingi Kapolda Riau, Buka Muswil Ke-VI Hima Persis, Wabup Bagus: Mahasiswa adalah Agen Perubahan
Rangkaian Kegiatan Kunjungan Kerja Gubernur Kepri ke Kabupaten Lingga
Diserahkan Gubri Syamsuar, 8 Perpustakaan Sekolah di Riau Raih Akreditasi A
Layanan Pengaduan Terintegrasi Nasional SP4N-LAPOR Hadir di INHU
Positivity Rate Capai 3,06%, Kepri Berhasil Tekan Covid-19
Warga antusias, Rezita optimis target vaksinasi tercapai akhir tahun
Gelar Kenduri Adat, Budaya Melayu di Sempena Hari Jadi ke 511 Bengkalis
Bupati Inhu Rezita Meylani Yopi Serahkan 500 Sertifikat Tanah kepada Masyarakat