BUALBUAL.com - Polri bersama KPU, Bawaslu, KPI, PWI dan Dewan Jurnalis melangsungkan rapat koordinir berkaitan dengan dinamika menjelang Penyeleksian Umum (Pemilu) serempak yang diadakan di tahun 2024 kedepan.

Di pertemuan ini, Polri diwakilkan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo. Dia menjelaskan jika dalam penyelamatan Pemilu 2024, Polri sudah mempersiapkan operasi dengan kode Oke Brara.

"Polri sudah mempersiapkan operasi penyelamatan Pemilu 2024 dengan kode Operasi Oke Brata," kata Dedi di Dewan Jurnalis, Selasa (10/1/2022).

Dedi menjelaskan, berdasar penelitian dari Kominfo, menjelang masuk tahun politik, penebaran informasi berbohong atau hoaks makin bertambah di sosial media.

Dia juga menginginkan tatap muka antara stakeholders ini teratur dilaksanakan buat mengulas penyiapan penyelamatan Pemilu 2024 supaya jalan aman dan lancar.

"Diharap tatap muka ini tidak stop di sini dan bisa memberi pembelajaran ke warga," katanya.

Untuk Polri, Dedi menjelaskan faksinya akan lakukan komunitas grup discusion (FGD) yang dituruti 34 Polda secara hybrid. Tatap muka ini untuk mengulas cara pembelajaran ke warga agar memfilter info atau informasi hoaks menjelang pemilu.

"Januari ini akan melangsungkan FGD dan dituruti oleh 34 Polda secara hybrid agar bisa memberikan pembelajaran ke warga agar menanggapi beberapa berita hoaks mendekati pemilu," ucapnya.

Dalam pada itu, Wakil Ketua Dewan Jurnalis M Agung Dharmajaya menjelaskan, dalam penyiapan penyelenggaraan Pemilu 2024, faksinya telah melaksanakan penandatanganan MoU dengan Bawaslu berkaitan dengan beberapa kasus perselisihan jurnalis.

Anggota Dewan Jurnalis, Yadi Hendriana menjelaskan, faksinya telah mempersiapkan 20 orang yang bergabung dalam team aduan dalam penyiapan pemilu 2024, dengan prediksi 1.500 aduan pada tahun 2023.

"Barusan di-launching jika twitter semakin lebih ketat dalam soal pemantauan, tetapi diperhitungkan berkaitan dengan peralihan kabar berita di instagram dan TikTok," ucapnya.

Dari faksi KPI lewat Wakil Ketuanya, Mulyo Hadi Purnomo menjelaskan, menjelang penerapan Pemilu 2024, nanti bisa banyak TV digital yang datang dan belum seutuhnya dalam pemantauan KPI.

"Telah dilaksanakan rapat paripurna dan telah diulas berkaitan bujet pemantauan TV digital yang hendak siarkan tingkatan pemilu," katanya.

KPI akan memberi publikasi ke KPID supaya bekerjasama dengan KPU dan Bawaslu buat menahan ada penayangan yang bisa mengusik keamanan dan kelancaran Pemilu.

Perwakilan KPU, Dohardo Pakpahan menginginkan media ikut menjaga dan tidak memberikan bentrokan dengan lembaga lainnya menjelang pemilu 2024. Kesepakatan atau MoU juga dilaksanakan dan diharap terjadi sinergitas merealisasikan pemilu 2024 yang damai dan sejuk.

Dari faksi Bawaslu sampaikan faksinya akan mengulas mengantisipasi ada kampanye yang curi start dan di luar agenda. Ini dilaksanakan supaya tidak ada gesekan.

Disamping itu, Bawaslu juga bekerjasama dengan faksi Kominfo buat atur jumlahnya media digital.

Perwakilan KPI, Nurjaman Mochtar menjelaskan, peristiwa yang terjadi sekarang ini di sosial media ialah content dibalas dengan content. Karena itu, KPI minta Dewan Jurnalis seharusnya membuat Undang-undang berkaitan dengan sosial media atau ketentuan dewan jurnalis untuk yang lakukan tayangan di tayangan yang lain.