BUALBUAL.com - Kemiskinan ekstrem masih menjadi pekerjaan rumah bagi Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru. Hingga saat ini, di Kota Bertuah tercatat masih ada sekitar 3.500 orang yang masuk dalam kategori miskin ekstrem.

Kemiskinan ekstrem ini adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

"Berdasarkan pendataan terakhir melalui Musyawarah Kelurahan dan dihimpun oleh Bappeda itu kami mendapatkan laporan angkanya lebih kurang 3.500 orang yang ada di Pekanbaru untuk kemiskinan ekstrem," ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekanbaru Indra Pomi Nasution, Ahad (24/9/2023).

Ia mengatakan kemiskinan ekstrem ini menjadi bagian dari masyarakat Pekanbaru yang terkena stunting.

"Nah ini menjadi pemantauan kita terus. Kita akan identifikasi mana-mana mereka yang bergerak di bidang UMKM, kemudian yang bergerak di pertanian mana, sehingga kita bisa memberikan program yang membuat mereka lebih baik ke depannya," sebutnya.

Sebelumnya Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru Idrus mengatakan sejumlah upaya terus dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru untuk menurunkan kemiskinan ekstrem yang ada di wilayah setempat.

Salah satu program yang dilakukan adalah pemberdayaan bagi masyarakat. Dengan program pemberdayaan itu, masyarakat bisa membuka usaha kecil. Untuk mendapatkan program itu, masyarakat harus dilakukan proses assesment terlebih dahulu.

"Kita kaji apa keahliannya, bisa jadi nanti keahlian kuliner ya bisa buka usaha kuliner," cakapnya.

Menurutnya, program pemberdayaan warga miskin ekstrem ini bakal mendapat dukungan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya. Mereka yang hendak membuka usaha kuliner bisa mendapat dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Pekanbaru.

Jika keahliannya bertani atau membuat tambak ikan, mereka bisa mendapat dukungan dari Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Pekanbaru.

Program ini tentu menjadi program jangka panjang. Pemerintah berupaya tidak memberi ikan langsung tapi memberi pancingnya.

"Dinas sosial juga bisa mendukung pemberdayaan ini, setelah mendapat pelatihan tentu warga tersebut bakal mendapat dukungan modal," ucapnya.