• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Pemerintah
    • Bengkalis
    • Bintan
    • Indragiri Hulu
    • Jambi
    • Kalimatan Selatan
    • Kalimatan Timur
    • Kampar
    • Kuansing
    • Olahraga
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Pemda Bengkalis
    • Pemda Dumai
    • Pemda Indragiri Hilir
    • Pemda Indragiri Hulu
    • Pemda Kampar
    • Pemda Kepulauan Meranti
    • Pemda Kuansing
    • Pemda Pelalawan
    • Pemda Provins Riau
    • Pemda Rokan Hilir
    • Pemda Rokan Hulu
    • Pemda Siak
    • Pemko Pekanbaru
    • Peristiwa
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Seputar Jabodetabek
    • Seputar Jawab Barat
    • Seputar Kepri
    • Seputar Lampung
    • Seputar NTB
    • Seputar NTT
    • Siak
  • Riau
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Inhil
    • Inhu
    • Kampar
    • Kuansing
    • Meranti
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rohil
    • Rohul
    • Siak
  • Nasional
    • Seputar Aceh
    • Seputar Kepri
    • Seputar Sumut
  • Parlemen
    • DPR RI
    • DPRD Bengkalis
    • DPRD Dumai
    • DPRD Inhil
    • DPRD Inhu
    • DPRD Kampar
    • DPRD Kepri
    • DPRD Kuansing
    • DPRD Meranti
    • DPRD Pekanbaru
    • DPRD Pelalawan
    • DPRD Riau
    • DPRD Rohil
    • DPRD Rohul
    • DPRD Siak
    • DPRD Tanjungpinang
    • Galery
  • Politik
  • Hukrim
    • Seputar Jawa Barat
  • Peristiwa
    • Seputar Sumbar
  • More
    • Olahraga
    • Internasional
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • BUALBUAL VIDEO
    • Pariwisata
    • Lingkungan
    • Entertaiment
    • Agama
    • Sosial
    • Metropolis
    • Teknologi
    • Kulinier
    • Otomotif
    • Advetorial
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Ratusan Peserta Meriahkan Fun Run 8K di Polres Inhu, Semarak Hari Bhayangkara ke-80
21 Juni 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar - Khatam Al Quran dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar, Khatam Al-Qur’an dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Gerak Cepat Pemko Tanjungpinang, 75 Ton Air Bersih Disalurkan
30 Maret 2026
Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
01 Maret 2026

  • Home
  • Pemerintah
  • Inhil

Dana Desa Disorot, Etika Kades Dipersoalkan, BPD Belantaraya Dinilai Lumpuh

Redaksi

Rabu, 17 Desember 2025 18:12:55 WIB Dibaca : 2292 Kali
Cetak


BUA⁠⁠⁠⁠⁠LBU⁠⁠⁠⁠⁠⁠AL.com - ‎Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengungkap lemahnya fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Belantaraya, Kecamatan Gaung, dalam menjalankan peran strategisnya sebagai pengawas kinerja kepala desa dan penyalur aspirasi masyarakat. 

‎Ketidakefektifan BPD tersebut dinilai menjadi faktor utama bergulirnya konflik dan keresahan warga hingga akhirnya bermuara ke DPRD. Padahal, secara normatif, persoalan desa semestinya dapat diselesaikan di tingkat desa melalui mekanisme musyawarah dan pengawasan internal.

‎Dalam forum RDP yang digelar Senin malam (15/12/2025), perwakilan masyarakat Desa Belantaraya, Agus, memaparkan sepuluh poin petisi warga yang mencerminkan kekecewaan mendalam terhadap tata kelola pemerintahan desa. Aspirasi tersebut mencakup dugaan pelanggaran kode etik kepala desa, buruknya komunikasi kepemimpinan, serta minimnya transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

‎Masyarakat menilai kepala desa telah melanggar etika kepemimpinan sebagaimana diatur dalam Peraturan Desa, serta gagal menunjukkan keterbukaan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari keuangan negara. Kekecewaan ini diperparah oleh tidak optimalnya peran BPD sebagai lembaga representasi rakyat desa.

‎Ketua Komisi I DPRD Inhil, Fadli, menegaskan bahwa dari sepuluh poin petisi tersebut, DPRD menarik dua kesimpulan utama yang bersifat krusial.

‎Pertama, persoalan etik dan moral aparatur pemerintahan desa, dan kedua, menurunnya kepercayaan publik akibat minimnya transparansi keuangan desa.

‎“Untuk persoalan etik, akan kami serahkan kepada Dinas PMD untuk dilakukan pembinaan dan evaluasi sesuai kewenangannya. Sedangkan transparansi keuangan menjadi ranah Inspektorat,” tegas Fadli.

‎Lebih jauh, DPRD bahkan membuka opsi menjadikan Desa Belantaraya sebagai desa sampel di Kecamatan Gaung untuk dilakukan pendalaman dan pemeriksaan oleh Inspektorat.

‎“Ini bisa menjadi sampel ke depan, khususnya di Kecamatan Gaung,” ujarnya.

‎Pernyataan tersebut memperkuat sinyal pengetatan pengawasan terhadap tata kelola desa. Hal senada disampaikan Plt Kepala Dinas PMD Inhil, TM Syaifullah, yang menegaskan kesiapan pemerintah daerah melakukan evaluasi menyeluruh, tidak hanya terhadap pemerintah desa, tetapi juga terhadap BPD.

‎“Setiap keluhan masyarakat akan kami tindak lanjuti sepanjang terbukti dan sesuai prosedur hukum,” katanya.

‎Sementara itu, Sekretaris Camat Gaung yang mewakili Camat Gaung secara terbuka mengakui bahwa kurang efektifnya kinerja BPD Desa Belantaraya menjadi *salah satu* penyebab persoalan desa tidak terselesaikan di tingkat lokal.

‎“Masalah ini seharusnya bisa diselesaikan di desa apabila BPD mampu mengakomodir aspirasi masyarakat secara bijak dan sesuai aturan. Jika buntu, baru dikoordinasikan ke kecamatan,” ujarnya.

‎Di sisi lain, BPD Desa Belantaraya dalam forum RDP membantah tudingan pasif. BPD mengklaim telah menyetujui aspirasi warga untuk membawa persoalan ke DPRD karena terbatasnya ruang musyawarah desa saat itu.

‎Namun demikian, fakta bahwa konflik berlarut hingga ke parlemen daerah menjadi cermin nyata tidak *optimalnya* peran utama BPD sebagaimana diamanatkan undang-undang, yakni menampung aspirasi, melakukan pengawasan kepala desa, serta menjadi penyeimbang kekuasaan di tingkat desa.

‎RDP ini menjadi alarm keras bagi penyelenggaraan pemerintahan Desa Belantaraya. DPRD Inhil memastikan tidak berhenti pada forum dengar pendapat semata, melainkan akan mengawal tindak lanjut secara serius agar persoalan etik, transparansi, dan tata kelola desa dapat diselesaikan secara terbuka, objektif, dan bertanggung jawab.

‎Tugas Normatif BPD: Antara Amanat Regulasi dan Fakta Lapangan

‎Merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) memiliki peran strategis sebagai representasi masyarakat dan pengimbang kekuasaan kepala desa. Secara normatif, tugas dan fungsi BPD meliputi:

‎1. Menampung dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa

‎BPD berkewajiban menggali, menghimpun, mengelola, dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Kepala Desa secara berjenjang dan berkelanjutan. 

‎2. Membahas dan Menyepakati Peraturan Desa

‎Bersama Kepala Desa, BPD membahas rancangan Peraturan Desa (Perdes) dan menyepakatinya menjadi produk hukum desa yang sah.

‎3. Melakukan Pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa

‎BPD melaksanakan fungsi pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, termasuk mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) setiap tahun anggaran.

‎4. Menyelenggarakan Musyawarah Desa dan Musyawarah BPD

‎BPD bertanggung jawab memfasilitasi Musyawarah Desa sebagai forum tertinggi pengambilan keputusan strategis, serta musyawarah internal BPD.

‎5. Mengawal Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Desa

‎Dalam fungsi pengawasannya, BPD berperan memastikan keterbukaan informasi atas pengelolaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD).

‎6. Membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

‎BPD bertugas membentuk panitia pemilihan Kepala Desa dan menyelenggarakan musyawarah desa khusus dalam hal pemilihan kepala desa antarwaktu.

‎7. Menyusun Tata Tertib BPD

‎BPD wajib memiliki tata tertib sebagai pedoman kerja, etika, dan mekanisme pengambilan keputusan lembaga.

‎8. Membangun Hubungan Kerja yang Harmonis dengan Pemerintah Desa

‎Hubungan kerja BPD dan Pemerintah Desa harus bersifat kemitraan, sejajar, dan saling mengawasi, bukan subordinatif.

‎9. Melaksanakan Tugas Lain Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

‎BPD juga menjalankan tugas tambahan yang diamanatkan regulasi sesuai kebutuhan dan dinamika pemerintahan desa.

‎Daftar normatif tersebut menjadi alat ukur objektif untuk menilai sejauh mana BPD Desa Belantaraya telah menjalankan mandatnya. Fakta bahwa aspirasi warga berujung ke DPRD menunjukkan adanya disfungsi peran BPD, khususnya dalam fungsi penyaluran aspirasi dan pengawasan kepala desa.


 Editor : Ucu


Berita Lainnya

Wabup Bengkalis Bagus Santoso, Ziarah Makam H Abdullah Nur, Pejuang 1945 yang Gigih Melawan Belanda dan Jepang

Permintaan Maaf Ketua Panitia, Terkait Logo Milad Inhil Diduga Plagiat

Jalan di Pekanbaru Banyak Rusak akibat Pembangunan IPAL, Gubri Turun Tangan

Pj Bupati Herman Tinjau Tes CAT PPK KPU Inhil

PPKM di Kota Batam dan Tanjungpinang Diperpanjang

Pemrov Riau Siapkan Dana Santunan untuk Tenaga Medis yang Wafat

Posyantek Teluk Bakau Hantar Pemprov Kepri Raih Penghargaan Nasional

Dinas PUPRPKPP Riau dan Kontraktor Masjid Annur Gelar Pertemuan

Setelah Melewati Proses Panjang, Gubernur Abdul Wahid Resmi Lantik Afni - Syamsurizal

Dukungan untuk Diva DA8 Makin Mengalir, Plt Bupati Kuansing Ikut Nobar Bersama Warga

Rapat Paripurna DPRD Inhil Setujui Pertanggungjawaban APBD 2024 dan Bupati Sampaikan Pengantar KUPA-PPAS 2025

Tim TPID Kota Tanjungpinang Gelar Rakoor Secara Virtual

Terkini +INDEKS

Tiga Nama Calon Sekda Kuansing Sudah di Tangan Muklisin, Siapa yang Bakal Terpilih?

19 November 2026
Ada Apa dengan Anggaran DPRD Rohul? Mahasiswa Desak Kejati Periksa Perjalanan Dinas 2024-2026
19 November 2026
Anggaran Rp12,1 Miliar, Jalan Sanglar-Kotabaru Baru 40 Persen! Sanggup Rampung Sebelum 2027?
19 November 2026
Misteri Kematian Sampe di Kebun Sawit Bengkalis, Keluarga Desak Polda Riau Lakukan Otopsi Ulang!
19 November 2026
Truk Sawit Diduga Over Tonase, PUPR Kuansing Tegaskan PT IKN Wajib Perbaiki Jalan Rusak!
19 November 2026
Anggaran Islamic Center Kampar Rp29,12 Miliar Disorot! Polda Riau Mulai Turun Tangan
19 November 2026
Polisi Gerebek Hotel di Siak, Perempuan 26 Tahun Diduga Jadi Perekrut PSK Bertarif Rp1,5 Juta
19 November 2026
Truk Sawit Terjun ke Laut dari Kapal RoRo, Pemilik Tuntut Ganti Rugi Rp300 Juta!
18 November 2026
Ayunkan Kapak Berkali-kali ke Mahasiswi UIN Suska, Raihan Akhirnya Divonis 7 Tahun 6 Bulan!
18 November 2026
Suami Rifka Buka Suara! Istri Kejang Minta Air Minum, Pengakuan soal Air Hujan Bikin Publik Bertanya
18 November 2026

TERPOPULER +INDEKS
  • 1 Dibangun Rp1,2 Miliar, Dua Ruko Nasabah BRI Duri Dilelang dengan Nilai Sama, Kok Bisa?
  • 2 Sambu Group Ada, Ekonomi Bergerak! Mengapa Wilayah Utara Inhil Belum Berkembang Maksimal?
  • 3 Buaya Raksasa 4,8 Meter di Inhil Masih Dirawat! Ada Luka di Sejumlah Bagian Tubuh
  • 4 Sudah Berkali-kali Ditimbun Tetap Amblas! Kini Jalan Nasional di Siak Mau Dibuat Jembatan
  • 5 Kebun Sawit Eks PT SAL Jadi Rebutan? Ratusan Warga 3 Desa di Kampar Turun Demo!
  • 6 Bikin Stempel 11 Kecamatan, Oknum Satpol PP Bengkalis Diduga Korupsi SPPD Rp1,42 Miliar!
  • 7 Rumah Terkunci Ditinggal Pemilik, Kebakaran Hebat di Rohil Hanguskan Motor hingga Seluruh Isi Rumah!
  • 8 Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Bengkalis Serahkan SK Kepengurusan PAC Mandau
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Bualbual.com ©2020 | All Rights Reserved By Delapan Media