⁠⁠⁠⁠⁠⁠BUA⁠⁠⁠⁠⁠LBU⁠⁠⁠⁠⁠⁠AL.com - ‎Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Pemantau Kebijakan Negara (KPKN) menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang Gedung DPRD Provinsi Riau, Jalan Jenderal Sudirman, Pekanbaru, Jumat (27/2/2026) sekitar pukul 13.40 WIB.
‎
‎Massa dari Kabupaten Rokan Hulu membawa spanduk dan poster yang berisi kritik terhadap kebijakan pemerintah dan aparat penegak hukum. Mereka berorasi secara bergantian.
‎
‎Koordinator Lapangan M Abdillah Putra dalam orasinya menyebut bahwa aksi ini merupakan bentuk kontrol sosial mahasiswa dan masyarakat sipil terhadap kebijakan negara.
‎
‎\"Aksi ini adalah bentuk kepedulian kami terhadap keadilan dan transparansi. Kami ingin ada langkah konkret dari pemerintah dan aparat terkait tuntutan yang kami sampaikan,\" ujar Abdillah di lokasi.
‎
‎Ia menekankan, gerakan ini adalah panggilan moral agar kebijakan publik dijalankan adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat.
‎
‎Dalam tuntutannya, massa mendesak Agrinas agar tidak mengadu domba masyarakat Riau, khususnya dalam persoalan yang dinilai berpotensi memicu perpecahan antar persukuan di Rokan Hulu.
‎
‎Massa juga meminta penghentian perampasan tanah masyarakat untuk pembangunan markas Batalyon TNI dan menuntut seluruh proses pengadaan lahan dilakukan sesuai aturan serta menjunjung tinggi hak warga.
‎
‎\"Kami turut mendorong pemrosesan temuan Tim Pencari Fakta terkait dugaan keterlibatan oknum TNI dalam kerusuhan Agustus 2025 secara terbuka, transparan, dan akuntabel,\" sambungnya.
‎
‎Tak hanya itu, massa juga menyinggung MBG. Mereka meminta evaluasi dan penghentian program yang mereka sebut sebagai MBG, disertai transparansi penggunaan anggaran.
‎
‎Massa juga meminta pembubaran Koperasi Merah Putih apabila terbukti bermasalah dan tidak berjalan sesuai prinsip transparansi serta kepentingan rakyat.
‎
‎Aksi sempat diwarnai pembakaran ban di depan gerbang DPRD Riau sebagai simbol kekecewaan massa terhadap kebijakan pemerintah. Setelah menyampaikan tuntutan, massa membubarkan diri dengan tertib.
‎
‎
‎Tuntutan aksi sebagai berikut :
‎
‎1. Mendesak Agrinas untuk tidak mengadu domba masyarakat Riau khususnya dalam persoalan yang berpotensi memicu perpecahan antar persukuan di Rokan Hulu, serta menjaga kondusivitas daerah yang selama ini di kenal santun dan beradab.
‎
‎2. Menghentikan perampasan tanah masyarakat untuk kepentingan pembangunan markas Batalyon TNI dan memastikan setiap proses pengadaan lahan di lakukan sesuai aturan serta junjung tinggi hak-hak warga.
‎
‎3. Mendorong pemrosesan temuan Tim pencari Fakta terkait dugaan keterlibatan Oknum TNI dalam kerusuhan agustus 2025 secara terbuka,transparan,dan akun tabel.
‎
‎4. Mendesak hukum berat terhadap Oknum Brimob yang di duga melakukan penganiayaan terhadap seorang anak di Tual, Maluku, serta menjamin perlindungan hukum bagi Korban.
‎
‎5. Mendesak evaluasi dan penghentian program yang mereka sebut sebagai MBG, di sertai transparansi penggunaan anggaran agar tidak merugikan Negara dan Masyarakat.
‎
‎6. Meminta pembubaran Koperasi Merah Putih apabila terbukti bermasalah dan tidak berjalan sesuai prinsip transparansi serta kepentingan rakyat.