Kelapa Inhil Terjun Bebas
Dari Rp7.000 Jadi Rp1.800/Kg, IPRY Desak Pemerintah Pusat Perkuat Pasar Kelapa Inhil
BUALBUAL.com - Harga kelapa di Indragiri Hilir kembali anjlok hingga sekitar Rp1.800 per kilogram pada akhir Juli 2026, jauh di bawah harga yang sebelumnya mencapai sekitar Rp7.000 per kilogram. Ikatan Pemuda Riau Yogyakarta (IPRY) Komisariat Indragiri Hilir menilai kondisi tersebut menunjukkan kerentanan struktur pasar kelapa yang masih kuat bergantung pada permintaan ekspor.
Ketua IPRY Komisariat Indragiri Hilir, Rifky Lianto, mengatakan pemerintah daerah telah melakukan berbagai upaya sesuai kewenangannya. Namun, persoalan harga kelapa tidak sepenuhnya dapat diselesaikan di tingkat daerah karena berkaitan dengan perdagangan, industri dan struktur permintaan yang lebih luas.
“Daerah sudah melakukan berbagai upaya, tetapi persoalan ini tidak bisa diselesaikan daerah sendiri. Ketika harga kelapa juga dipengaruhi pasar ekspor, pemerintah pusat harus mengambil peran untuk memperkuat pasar domestik dan menciptakan permintaan yang lebih beragam,” ujar Rifky.
Menurutnya, pemerintah pusat perlu mengonsolidasikan industri nasional untuk mengembangkan produk hilir berbahan baku kelapa, bukan hanya mengandalkan perdagangan kelapa sebagai komoditas mentah. Produk turunan tersebut juga perlu diperluas penggunaannya dan distribusinya di pasar dalam negeri.
“Kalau industri hilir kelapa diperkuat, kita tidak hanya bergantung pada pasar ekspor. Pemerintah pusat perlu mendorong dan mempertemukan industri dengan daerah penghasil agar kelapa dapat diolah menjadi produk bernilai tambah yang diserap pasar domestik,” katanya.
Rifky menilai penguatan pasar domestik tidak serta-merta menjamin harga petani, tetapi dapat menjadi salah satu instrumen untuk mengurangi ketergantungan terhadap permintaan ekspor dan memperkuat struktur permintaan kelapa dalam negeri.
Karena itu, IPRY mendorong pemerintah pusat menjadikan persoalan kelapa sebagai agenda kebijakan nasional melalui konsolidasi industri hilir, penguatan pasar domestik, dan pembenahan posisi petani dalam rantai nilai. Menurutnya, hilirisasi harus diarahkan bukan hanya untuk meningkatkan nilai produk, tetapi juga memastikan manfaat ekonominya kembali kepada masyarakat di daerah penghasil.
“Persoalannya bukan sekadar bagaimana harga kelapa naik ketika sedang jatuh. Yang lebih penting adalah bagaimana negara membangun struktur pasar yang lebih kuat, sehingga petani tidak terus berada dalam siklus yang sama setiap kali pasar ekspor mengalami tekanan,” ujar Rifky.

Berita Lainnya
Palaska Bantu Alumnus SMPN 3 yang Terdampak Banjir di Karawang
Okura Bangkit Lewat Ekonomi Hijau, Dewantara Jadi Motor Perubahan Warga
HMI Badko Sumbagteng Sentil Tuntutan Aksi Karhutla Riau: Jangan Asal Menuding, Buktikan dengan Data!
Sinergi NU dan Legislatif: Siti Aisyah Hadiri Forum Silaturahmi Keluarga Besar Badan Otonom Nahdlatul Ulama Inhil
Sentuhan Sosial Konten Kreator Fahrozi - Ario, PLN Inhil Hadirkan Listrik Gratis untuk Rumah Cik Bada
BKMT Riau dan UIN Suska Siapkan Kurikulum dan Pengajar Profesional untuk Sekolah Lansia
Haryono Kritik Zainal Arifin: Nama Duanu Jangan Dikaitkan dengan Istilah Asing, 'Kami Ini Orang Laut Bukan Duanu'
Rumah Tahanan Negara Kelas I Tanjungpinang Lakukan Pembagian Vitamin Serta Kontrol Kesehatan Bagi WBP
11 Siswa Siswi Yatim Piyatu SD Negeri 013 Bintan Timur Dapat Sembako
Izin RAPP Resmi Dicabut! WALHI Bongkar Temuan 18 Ribu Hektare Sawit dan Desak Pemulihan Hak Rakyat
Dari Desa Pesisir Riau, Kampanye Jangan Tunggu Rusak Baru Pulih Menggema Bersama Maskot RAJALESA dan Komunitas Mahasiswa
IWO Riau dan Kapolsek Rumbai Bagikan 2.000 Masker Gratis di Perempatan PCR