• Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
  • Home
  • Opini
  • Pemerintah
    • Bengkalis
    • Bintan
    • Indragiri Hulu
    • Jambi
    • Kalimatan Selatan
    • Kalimatan Timur
    • Kampar
    • Kuansing
    • Olahraga
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Pemda Bengkalis
    • Pemda Dumai
    • Pemda Indragiri Hilir
    • Pemda Indragiri Hulu
    • Pemda Kampar
    • Pemda Kepulauan Meranti
    • Pemda Kuansing
    • Pemda Pelalawan
    • Pemda Provins Riau
    • Pemda Rokan Hilir
    • Pemda Rokan Hulu
    • Pemda Siak
    • Pemko Pekanbaru
    • Peristiwa
    • Rokan Hilir
    • Rokan Hulu
    • Seputar Jabodetabek
    • Seputar Jawab Barat
    • Seputar Kepri
    • Seputar Lampung
    • Seputar NTB
    • Seputar NTT
    • Siak
  • Riau
    • Bengkalis
    • Dumai
    • Dumai
    • Indragiri Hilir
    • Inhil
    • Inhu
    • Kampar
    • Kuansing
    • Meranti
    • Pekanbaru
    • Pelalawan
    • Rohil
    • Rohul
    • Siak
  • Nasional
    • Seputar Aceh
    • Seputar Kepri
    • Seputar Sumut
  • Parlemen
    • DPR RI
    • DPRD Bengkalis
    • DPRD Dumai
    • DPRD Inhil
    • DPRD Inhu
    • DPRD Kampar
    • DPRD Kepri
    • DPRD Kuansing
    • DPRD Meranti
    • DPRD Pekanbaru
    • DPRD Pelalawan
    • DPRD Riau
    • DPRD Rohil
    • DPRD Rohul
    • DPRD Siak
    • DPRD Tanjungpinang
    • Galery
  • Politik
  • Hukrim
    • Seputar Jawa Barat
  • Peristiwa
    • Seputar Sumbar
  • More
    • Olahraga
    • Internasional
    • Ekonomi
    • Kesehatan
    • BUALBUAL VIDEO
    • Pariwisata
    • Lingkungan
    • Entertaiment
    • Agama
    • Sosial
    • Metropolis
    • Teknologi
    • Kulinier
    • Otomotif
    • Advetorial
    • Pilihan Editor
    • Terpopuler
    • Galeri
    • Indeks
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Pedoman
  • Disclaimer
  • Kontak
Masukkan Kata Kunci atau ESC Untuk Keluar
  • #Pilihan
  • #Terpopuler
  • #Advertorial
  • #Galeri
  • Indeks
PILIHAN
Ratusan Peserta Meriahkan Fun Run 8K di Polres Inhu, Semarak Hari Bhayangkara ke-80
21 Juni 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar - Khatam Al Quran dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Tradisi Perdana di SDN 002 Selayar, Khatam Al-Qur’an dan Halal Bihalal Digelar Bersama
02 April 2026
Gerak Cepat Pemko Tanjungpinang, 75 Ton Air Bersih Disalurkan
30 Maret 2026
Dituding Membuat Bazar Ilegal, Ayu Sitorus Angkat Bicara
01 Maret 2026

  • Home
  • Opini
  • Pekanbaru

Membela Afni, Menyelamatkan Siak

DBH Siak Bisa Turun Drastis, Afni Bergerak ke Kemenkeu: ''Bukan Minta Hadiah''

Redaksi

Rabu, 07 Oktober 2026 02:11:44 WIB Dibaca : 525 Kali
Cetak


BUALBUAL.com - Saya tidak mengenal Bupati Siak Afni Zulkifli secara pribadi. Karena itu, tulisan ini bukan pembelaan personal, apalagi dukungan politik.

Saya menulis karena bersimpati pada langkah Afni mendatangi Kementerian Keuangan untuk memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) Siak. Persoalan ini menyentuh masalah yang lebih besar, yakni keadilan dalam hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah penghasil sumber daya alam.

Setelah sebelumnya DBH Siak disebut dipangkas sekitar 50 persen, untuk tahun anggaran 2027 kembali muncul proyeksi penurunan hingga sekitar 70 persen. Penerimaan migas yang sebelumnya berada di kisaran Rp400 miliar bahkan disebut berpotensi turun menjadi hanya sekitar Rp40 miliar.

Jika angka tersebut benar, dampaknya tentu bukan sekadar perubahan angka dalam APBD. Ruang fiskal pemerintah daerah akan menyempit secara signifikan, sementara kewajiban menyediakan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik tetap berada di pundak pemerintah daerah.

Pada akhirnya, yang merasakan dampaknya bukan bupati, melainkan masyarakat luas.

Dalam kondisi seperti itu, apa yang seharusnya dilakukan seorang kepala daerah? Diam atau memperjuangkannya?

Menurut saya, Afni sedang menjalankan mandatnya. Bupati dipilih untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerahnya. Ketika kebijakan pemerintah pusat berpotensi mengurangi kemampuan daerah dalam membiayai pelayanan publik, menyampaikan keberatan kepada pemerintah pusat bukanlah pembangkangan. Itu merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintahan.

Tentu, pemerintah pusat memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan fiskal nasional. DBH bukan angka yang tidak dapat berubah. Perhitungannya tunduk pada formula dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Karena itu, penurunan DBH tidak otomatis dapat disebut sebagai pelanggaran hukum. Namun, justru karena menyangkut kepentingan masyarakat luas, pemerintah pusat perlu menjelaskan secara transparan dasar perhitungan, penyebab penurunan, serta dampaknya terhadap kemampuan daerah dalam menjalankan pelayanan publik.

Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Prinsip tersebut seharusnya menjadi salah satu ukuran dalam melihat persoalan DBH Siak.

Keadilan fiskal bukan berarti setiap rupiah yang dihasilkan daerah harus kembali dalam jumlah yang sama. Negara memiliki kepentingan nasional yang harus dibiayai bersama. Namun, daerah penghasil juga tidak boleh kehilangan kapasitas untuk mengurus masyarakatnya sendiri.

Persoalan ini semakin penting dalam kerangka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Desentralisasi fiskal seharusnya memperkuat kemampuan daerah dalam menjalankan kewenangannya, bukan menciptakan kondisi ketika kewenangan berada di daerah, tetapi kemampuan untuk membiayainya semakin ditentukan dari pusat.

Otonomi tanpa kapasitas fiskal pada akhirnya hanya menjadi otonomi administratif.

Siak juga memiliki alasan historis untuk menyampaikan suaranya. Kesultanan Siak, melalui Sultan Syarif Kasim II, merupakan bagian penting dari sejarah dukungan daerah terhadap Republik Indonesia pada masa awal kemerdekaan.

Sejarah tersebut tentu bukan piutang yang harus dibayar pemerintah pusat melalui anggaran. Namun, sejarah itu mengingatkan kita bahwa Indonesia dibangun oleh pengorbanan berbagai daerah.

Karena itu, rasa keadilan antardaerah semestinya selalu menjadi bagian dari cara negara mengelola kekayaan bersama.

Afni tentu bukan tanpa kemungkinan salah. Sebagai bupati, ia tetap harus terbuka terhadap kritik dan dituntut mengelola APBD secara efisien serta akuntabel.

Namun, kritik terhadap kinerja pemerintah daerah tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan substansi perjuangan Siak.

Jika pemerintah pusat yakin perhitungan DBH telah benar, jelaskan dengan data dan formula. Jika terdapat persoalan tata kelola di daerah, lakukan pembinaan dan pengawasan.

Jangan biarkan perbedaan pandangan mengenai fiskal berubah menjadi pertarungan politik yang justru merugikan masyarakat.

Pada akhirnya, membela Siak tidak berarti membenarkan semua kebijakan pemerintah daerah. Membela Afni juga bukan berarti menempatkannya di atas kritik.

Yang patut dibela adalah hak daerah untuk memperoleh hubungan fiskal yang adil dan hak kepala daerah untuk memperjuangkan kepentingan rakyatnya.

Siak tidak sedang meminta belas kasihan Jakarta. Afni tidak sedang meminta hadiah untuk diri pribadinya. Mereka sedang meminta agar negara menjelaskan bagaimana kekayaan dan beban pembangunan dibagi secara adil.

Jika Afni mengetuk pintu Jakarta, bukalah pintu itu. Dengarkan, periksa datanya, buka formulanya, lalu cari jalan keluarnya.

Sebab, yang datang ke Jakarta bukan sekadar seorang bupati, melainkan suara masyarakat Siak yang ingin memastikan bahwa negara hadir bukan hanya ketika mengambil manfaat dari kekayaan daerah, tetapi juga ketika daerah menuntut keadilan.

Armilis Ramaini, S.H. adalah Praktisi Hukum Senior dan warga Riau.


Sumber : Goriau.com /  Editor : Sabar Paiman


Berita Lainnya

Zaman Sudah Digital, Mengapa Hutan Masih Harus Jadi Korban Industri Kertas?

Muhasabah Ibadah: Jangan Sampai Sunnah Menghalangi Wajib

Kondisi Memburuk, Tahanan Rutan I Medan Dirujuk Emergency hingga Dinyatakan Meninggal

Kursi Menimbang Marwah

Mengangkat Syiar, Menjunjung Marwah: Penguatan Dakwah dan Keagamaan Berbasis Adat Melayu Riau di Kabupaten Indragiri Hilir

Dulu Kaya dari Kelapa, Kini Petani Menjerit: Siapa yang Menikmati ''Telur Emas'' Inhil?

Dewa Janus hingga Pesta Kembang Api: Menelusuri Akar Tahun Baru Masehi dan Pandangan Islam

Ketegasan Beradab, Teguran Berhikmah Jalan LAMR Menjaga Martabat Melayu

Kursi Menimbang Marwah

Inhil Kaya Sumber Daya, Petani Malah Sengsara! Siapa yang Harus Bertindak?

Dari Konten ke Kepedulian, Fahro Rozi - Ario Wujudkan Rumah Layak untuk Janda Cik Mahare di Desa Igal Mandah

Sambu Group Ada, Ekonomi Bergerak! Mengapa Wilayah Utara Inhil Belum Berkembang Maksimal?

Terkini +INDEKS

Ditegur Warga, Jukir di Pekanbaru Malah Membantah! Dishub Langsung Turun Tangan

22 November 2026
Bukan Sekadar Lewat! Kawanan Monyet di Payung Sekaki Mulai Rusak Barang Milik Warga
22 November 2026
Jalan Rusak dan Banjir Menghantui Pekanbaru, Apa yang Disiapkan PUPR Tahun Depan?
22 November 2026
Kematian Egi di Dalam Togok Masih Misteri, IPSS Beri Desakan Keras kepada Polres Inhil!
22 November 2026
Polisi Sisir Kampung Dalam Tengah Malam, Dua Paket Diduga Sabu Ditemukan Tergeletak di Pinggir Jalan!
22 November 2026
Siapa Mereka? Tiga Wanita Asing Ditemukan di Tambang Kampar, Dua Berasal dari Myanmar
22 November 2026
Tak Ada Lawan! Romi Alfisah Putra Jadi Calon Tunggal Ketua Golkar Kuansing, Dukungan Mengalir Deras
22 November 2026
Apresiasi Prabowo Cabut Izin RAPP, Aktivis Lingkungan Minta Pemerintah Jangan Salah Langkah!
22 November 2026
Kapolri Rombak Jajaran Polda Riau, Dirreskrimum hingga Dirintelkam Berganti!
22 November 2026
Kapolres Bersama Masyarakat Bangun Komunikasi di Jemaat GPdI Elsaddai
22 November 2026

TERPOPULER +INDEKS
  • 1 Seberapa Besar Kontribusi RAPP Terhadap Perekonomian Provinsi Riau Selama Lebih dari Tiga Dekade?
  • 2 Dua Pintu Waduk Koto Panjang Dibuka! Permukaan Sungai Kampar Diprediksi Naik 30 Sentimeter
  • 3 Zaman Sudah Digital, Mengapa Hutan Masih Harus Jadi Korban Industri Kertas?
  • 4 Polda Riau Sita Lebih dari 100 Kendaraan, Dugaan Praktik Gadai Ilegal di Pekanbaru Dibongkar
  • 5 Tak Boleh Ada yang Bergerak! Afni Hentikan Aktivitas di Lahan 317 Hektare Teluk Lanus
  • 6 Diusir dari Ruang Sidang, Ketua Bapemperda Kuansing Terlibat Adu Mulut dengan Ketua DPRD
  • 7 Satreskrim Polres Inhu Ungkap Dugaan Penyalahgunaan BBM Bersubsidi Jenis Bio Solar dan Pertalite
  • 8 Jangan Matikan Dapur Ribuan Keluarga! Presiden Mahasiswa UHT Bersuara soal Penyitaan Lahan RAPP di Riau
Ikuti kami di:
  • Tentang Kami
  • Redaksi
  • Info Iklan
  • Pedoman Media Siber
  • Disclaimer
  • Kontak Kami
Bualbual.com ©2020 | All Rights Reserved By Delapan Media