BUALBUAL.com - Manajemen klub PSPS Pekanbaru secara resmi mengajukan permohonan pembatalan sanksi denda sebesar Rp20 juta yang dijatuhkan Komite Disiplin (Komdis) PSSI pada Senin (26/10/2026). Sanksi tersebut dinilai tidak tepat karena laporan pelanggaran yang menjadi dasar putusan tidak sesuai dengan fakta dan bukti kepemilikan dokumen identitas di lapangan.

Penjatuhan denda bermula dari laporan pertandingan antara PSPS Pekanbaru melawan Persiku Kudus yang digelar pada 26 Oktober 2026. Dalam laporan resmi panitia pelaksana, klub tuan rumah dituduh gagal menjaga keamanan lantaran ada pihak luar yang memasuki area Field of Play (FOP) dan ruang ganti tim tamu tanpa mengenakan kartu pengenal (ID card).

“Iya, betul kita kena denda. Namun, kita punya bukti bahwa sanksi ini tidak tepat. Kita sudah bersurat kepada PSSI terkait hal ini,” kata Humas dan Media Officer PSPS Pekanbaru, M Teza Taufik, Senin (26/10/2026).

Pihak manajemen klub langsung mengirimkan surat keberatan kepada PSSI untuk meminta peninjauan kembali dasar hukum penjatuhan sanksi tersebut. Berdasarkan penelusuran internal, sosok yang dilaporkan tanpa atribut pengenal dalam laporan komdis ternyata merupakan Direktur Teknik Persiku Kudus, Kahudi Wahyu.

Berdasarkan analisis dokumen foto yang dijadikan barang bukti, pihak klub menemukan bahwa posisi Kahudi Wahyu berada di area tersebut pada pukul 18.05 WIB. Pada waktu tersebut, rombongan ofisial dan pemain Persiku Kudus telah menyelesaikan pertandingan dan bersiap meninggalkan stadion menuju hotel tempat menginap.

“Jadi otomatis ID card sudah tidak dipakai lagi. Terlihat di foto juga pemain dan ofisial Persiku lainnya sudah tidak memakai ID card karena memang pertandingan sudah selesai,” ujar M Teza Taufik.

Manajemen PSPS Pekanbaru menegaskan bahwa pejabat klub lawan tersebut sebenarnya telah memiliki dan mengenakan kartu identitas resmi sejak awal rangkaian pertandingan dimulai. Oleh karena itu, tuduhan dalam laporan pengawas pertandingan yang menyatakan ada individu tanpa atribut pengenal dinilai sangat merugikan nama baik klub.

Melalui surat permohonan resmi tersebut, manajemen PSPS Pekanbaru tidak hanya meminta pembatalan denda finansial, tetapi juga mendesak PSSI agar mengevaluasi kinerja match commissioner yang bertugas. Keputusan akhir atas keberatan ini kini sepenuhnya berada di tangan PSSI melalui mekanisme organisasi yang berlaku.