BUALBUAL.com - Kesabaran masyarakat terhadap persoalan pembangunan jalan penunjang Sanglar–Kotabaru mulai menjadi sorotan. Warga Kecamatan Reteh, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), kini mendesak DPRD Inhil segera turun tangan dengan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Masyarakat meminta DPRD memanggil dinas teknis terkait, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas untuk membuka secara terang benderang persoalan yang terjadi dalam pengerjaan proyek jalan penghubung Kecamatan Reteh dan Keritang tersebut.

Desakan ini bukan tanpa alasan. Warga menilai persoalan teknis dan keterlambatan pasokan material terus berulang, sementara kepastian kelanjutan pekerjaan masih menjadi tanda tanya.

Sebelumnya, kendala kedangkalan alur pelayaran disebut menjadi salah satu hambatan masuknya material ke lokasi proyek. Namun, setelah dilakukan pengerukan, satu ponton berisi material sirtu dikabarkan sudah berhasil masuk melalui alur tersebut.

Sayangnya, persoalan belum sepenuhnya selesai. Masyarakat masih menunggu kedatangan material batu kelas A (Base A) yang sangat dibutuhkan untuk mendukung kelanjutan pekerjaan.

Bahkan, warga mempertanyakan kesiapan perencanaan proyek. Sebab, survei dan antisipasi terhadap kondisi lapangan semestinya dilakukan sebelum pekerjaan dimulai, bukan justru menjadi persoalan berulang ketika proyek sudah berjalan.

Salah seorang tokoh masyarakat Dapil 6 mengungkapkan, sebelumnya masyarakat mendapat informasi bahwa material batu kelas A akan tiba di Sungai Wagu dalam waktu empat hari.

Informasi tersebut disampaikan melalui salah seorang anggota DPRD Inhil berdasarkan komunikasi dengan kepala dinas terkait melalui pesan WhatsApp.

“Jumat lalu kami mendapat informasi dari anggota DPRD hasil komunikasi dengan Kadis melalui pesan WhatsApp bahwa dalam empat hari material batu kelas A akan sampai di Sungai Wagu. Hari ini sudah tepat empat hari, namun masyarakat membutuhkan kepastian nyata di lapangan, bukan sekadar janji atau komentar media,” ujarnya.

Menurut masyarakat, pembangunan jalan tersebut merupakan kebutuhan penting bagi warga. Karena itu, anggaran yang telah dialokasikan pemerintah daerah harus benar-benar diwujudkan melalui pekerjaan yang maksimal dan tepat sasaran.

Warga mengapresiasi langkah Pemkab Inhil dan DPRD yang telah menganggarkan pembangunan infrastruktur tersebut. Namun, apresiasi itu juga harus dibarengi pengawasan serius agar pelaksanaan proyek tidak berjalan tanpa kepastian.

Masyarakat secara khusus meminta anggota DPRD Inhil dari Dapil 6 untuk tidak hanya mengikuti perkembangan melalui laporan, tetapi juga hadir langsung melihat kondisi di lapangan.

Melalui RDP, warga ingin seluruh pihak yang bertanggung jawab memberikan penjelasan terbuka mengenai keterlambatan material, progres pekerjaan, kendala teknis, hingga target penyelesaian proyek.

Bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar janji pembangunan, melainkan kepastian bahwa jalan yang telah lama dinantikan benar-benar dikerjakan dan diselesaikan sesuai harapan.