PEKANBARU, BUALBUAL.com – Pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Simpang Panam, Pekanbaru, belum dapat diselesaikan pada tahun ini. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau memastikan sisa pembayaran ganti rugi lahan akan dilanjutkan pada tahun anggaran 2027.

Kepastian tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, saat memimpin rapat evaluasi pengadaan tanah di Ruang Rapat Kantor Gubernur Riau, Selasa (10/11/2026).

Rapat tersebut dihadiri Plt Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Riau serta sejumlah pejabat pimpinan tinggi terkait. Evaluasi difokuskan pada kinerja Tim Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (TP2T), terutama menjelang berakhirnya tahun anggaran 2026.

Dalam rapat tersebut, SF Hariyanto menyoroti sejumlah kendala administrasi yang berpotensi menimbulkan persoalan hukum dalam proses pengadaan tanah.

Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah adanya bidang tanah yang secara fisik telah dibebaskan, tetapi sertifikatnya belum dilakukan pemisahan atau pemotongan.

"Kita harus benar-benar teliti. Jangan sampai tanahnya sudah dibayar, tetapi administrasinya belum selesai. Ini harus dipastikan agar tidak terjadi kesalahan ataupun pembayaran ganda," tegas SF Hariyanto.

Ia meminta seluruh proses pengadaan tanah diperiksa kembali secara menyeluruh, mulai dari status kepemilikan hingga kelengkapan dokumen. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan proses pembayaran berjalan sesuai ketentuan dan menghindari potensi pembayaran ganda.

SF Hariyanto mengakui tidak seluruh proses ganti rugi lahan dapat diselesaikan pada 2026. Karena itu, pembayaran terhadap lahan yang belum tuntas akan dilanjutkan pada tahun berikutnya.

"Memang tidak semuanya bisa diselesaikan tahun ini. Yang belum selesai akan kita lanjutkan tahun depan. Namun, yang paling penting adalah seluruh proses pengadaan tanah harus jelas dan benar-benar tuntas," ujarnya.

Menurutnya, kepastian status dan pembebasan lahan menjadi syarat penting sebelum pembangunan fisik flyover dimulai.

"Prinsipnya tanah harus benar-benar bebas terlebih dahulu. Jangan sampai pembangunan sudah berjalan, tetapi masih ada persoalan terkait lahannya," katanya.

Melalui evaluasi tersebut, Pemprov Riau berharap koordinasi TP2T bersama seluruh pihak terkait semakin optimal, sehingga proses pengadaan tanah Flyover Simpang Panam dapat berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan berlanjutnya penyelesaian ganti rugi lahan pada 2027, kepastian tahapan pembangunan Flyover Simpang Panam kini menjadi perhatian masyarakat, khususnya pengguna jalan di kawasan Panam yang selama ini menghadapi kepadatan lalu lintas.