JAKARTA, BUALBUAL.com – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menegaskan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak lagi memiliki jalur hukum melalui pengadilan untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.

Menurut Yusril, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan tersebut telah bersifat final. Putusan MK tidak menyediakan mekanisme peninjauan kembali (PK), sementara Gibran tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan PK terhadap putusan MA karena bukan pihak dalam perkara.

"Membuktikan itu kan di pengadilan. Pengadilan kan bukan forum untuk melakukan pembuktian. Kan sudah diberikan kesempatan untuk membuktikan itu di pengadilan. Nah, kalau pengadilan itu sudah bersifat final, kan hanya satu-satunya jalan mengajukan PK. Putusan MK tidak ada PK," kata Yusril kepada wartawan, Selasa (10/11/2026).

"Putusan Mahkamah Agung sudah final karena Pak Wapres tidak bisa mengajukan PK karena beliau bukan pihak dalam perkara. Dalam perkara Subhan beliau bukan pihak," sambungnya.

Yusril juga memastikan MA telah membatalkan dan menyatakan tidak sah surat keputusan yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) pada 2019. Putusan tersebut sekaligus memerintahkan pihak tergugat mencabut surat keputusan dimaksud.

Menurutnya, putusan MA berpotensi memengaruhi gugatan yang saat ini masih bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Sebab, objek sengketa dalam perkara tersebut sama dengan objek yang telah diputus MA.

"Jadi kan sengketa tata usaha negara, kalau sudah Mahkamah Agung memutus perkara yang sama dalam perkara yang lain, objeknya sama, SK-nya yang dikeluarkan Dikdasmen tahun 2019, apalagi besok Dikdasmen sudah mengeksekusi, mencabut keputusan itu, apalagi yang mau disengketakan?" ujarnya.

Yusril memperkirakan PTUN Jakarta dapat menghentikan perkara tersebut apabila objek sengketa telah dinyatakan tidak ada lagi setelah putusan MA dieksekusi.

Di sisi lain, Yusril mengaku belum memperoleh konfirmasi langsung mengenai pertemuan Gibran dengan Presiden Prabowo Subianto pada Selasa (10/11/2026).

Ia menyebut baru mendengar informasi bahwa Gibran meminta waktu kepada Prabowo untuk membuktikan keabsahan ijazahnya.

"Saya belum mendapat kabar langsung dari Pak Presiden dan juga belum dapat kabar dari Pak Mensesneg, mungkin sebentar lagi saya ketemu beliau-beliau itu ya. Saya akan mendapat kepastian apa yang sebenarnya dibicarakan oleh Pak Wapres ketika berkunjung ke tempat kediaman Pak Presiden pada hari ini," katanya.

Yusril menambahkan, pembuktian keabsahan ijazah di luar pengadilan hanya dapat dilakukan melalui pembicaraan personal. Namun, ia menegaskan persoalan tersebut merupakan masalah hukum yang harus diselesaikan melalui mekanisme peradilan.

"Jadi sebenarnya kalau untuk membuktikan di luar pengadilan, ya barangkali hanya pembicaraan yang bersifat personal dan pribadi. Tapi masalah ini bukan masalah pribadi, ini adalah masalah hukum. Dan masalah hukum itu harus diputuskan oleh pengadilan, dan dalam hal ini Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung sudah membuat keputusan dan sudah bersifat final," tandasnya.