Eks Aktivis 98, Kebijakan Rezim Jokowi-JK Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45′
Bualbual.com - Di awal 2017 Rakyat Indonesia mendapat kado pahit dari Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupa sejumlah kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik, diantaranya kenaikkan BBM dan tarif dasar listrik sehingga mereka semakin tak berdaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut bekas Aktivis 98′ dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Buswin Wiryawan, kebijakan penguasa menaikan harga kebutuhan masyarakat mulai harga tarif dasar listrik, harga BBM, harga pajak kendaraan bermotor atau tarif STNK sama sekali tidak memihak rakyat.
“Yaitu kebijakan yang sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila & UUD 45,” cetus Buswin yang juga menjabat sebagai Ketua Bid. Litbang Pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila saat berbincang dengan Aktual.com di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).
Karena itu, pria yang akrab disapa Erwin berharap pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengevaluasi kebijakan terdebut.
Dia melanjutkan jika pihak Istana tidak cepat merespon masalah ini dikhawatirkan menjadi faktor pemicu kemarahan rakyat terhadap penguasa.
“Kebijakan yang pro rakyat bukan kebijakan yang bro kepentingan bangsa lain atau kelompok-kelompok tertentu. Sebelum akhirnya nanti rakyat semakin tercekik dan akhirnya menjadi akumulasi kemarahan yang besar,” pungkas Erwin.editor : BB.C/postmetro.com
Berita Lainnya
Setelah Ba’asyir, Presiden Jokowi Ditantang GNPF Nyatakan HTI Legal
Senior PKS Sebut, Jika Jadi Pembantu Jokowi, Marwah Prabowo Subianto Hilang
Fahri Hamzah: Andai Diberi "Kekuatan Super", Saya Akan Berhentikan Jokowi Jadi Pimpinan Proyek
Mensos : Pendamping PKH Dilarang Terlibat Politik Pilkada 2020
Berkas Belum Lengkap Kasus Ibu-Ibu Kampanye 'Jokowi Menang Nikah Sesama Jenis Sah'
Pertamina Rugi Rp 11 Triliun, Abdul Wahid Pertanyakan Manajerial Hulu dan Hilir
Bareskrim Polri Pastikan Blackout Sumatera Murni Faktor Teknis dan Cuaca, Tidak Ada Sabotase
Demokrat Belum Akui Prabowo atau Jokowi Menang Pilpres 2019
Kalau Tidak Diantisipasi Bisa Membesar Seperti 98, Aksi Mahasiswa Alarm Buat Jokowi
Sampai Presiden 'Emmanuel Marcon' Mintak Maaf, MUI Serukan Boikot Produk Prancis di Indonesia
Garap Karya Program PHR, 3 Wartawan Riau Juara Nasional AJP
Gelar Pertemuan, Presiden Jokowi Tawarkan Natuna ke Negara Jepang