Eks Aktivis 98, Kebijakan Rezim Jokowi-JK Bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45′
Bualbual.com - Di awal 2017 Rakyat Indonesia mendapat kado pahit dari Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla berupa sejumlah kebijakan yang tidak pro terhadap wong cilik, diantaranya kenaikkan BBM dan tarif dasar listrik sehingga mereka semakin tak berdaya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Menurut bekas Aktivis 98′ dari Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Buswin Wiryawan, kebijakan penguasa menaikan harga kebutuhan masyarakat mulai harga tarif dasar listrik, harga BBM, harga pajak kendaraan bermotor atau tarif STNK sama sekali tidak memihak rakyat.
“Yaitu kebijakan yang sangat jauh dari nilai-nilai Pancasila & UUD 45,” cetus Buswin yang juga menjabat sebagai Ketua Bid. Litbang Pengurus Pusat Sapma Pemuda Pancasila saat berbincang dengan Aktual.com di Jakarta, Sabtu (7/1/2017).
Karena itu, pria yang akrab disapa Erwin berharap pemerintahan Jokowi-JK harus segera mengevaluasi kebijakan terdebut.
Dia melanjutkan jika pihak Istana tidak cepat merespon masalah ini dikhawatirkan menjadi faktor pemicu kemarahan rakyat terhadap penguasa.
“Kebijakan yang pro rakyat bukan kebijakan yang bro kepentingan bangsa lain atau kelompok-kelompok tertentu. Sebelum akhirnya nanti rakyat semakin tercekik dan akhirnya menjadi akumulasi kemarahan yang besar,” pungkas Erwin.editor : BB.C/postmetro.com
Berita Lainnya
Kebijakan Jokowi Impor Lagi, Begini Kertikan Prabowo Terhadap Pemerintah
Dihadapan 40.000 Pendukung, Jokowi Bakal Pidato
Yusril Ihza Mahendra, Kritisi Ucapan Presiden Jokowi, Politik dan Agama Harus Dipisahkan
Detik-detik Sutiyoso diberitahu Jokowi bakal dicopot sebagai KaBIN
Kami Datang Kakak! Pelajar Tanjungpinang Ikut Aksi di DPRD Kepri "Kami bukan Mahasiswa, Tapi Kami Juga Rakyat Indonesia"
UAS Angkat Bicara Terkait Wacana Kemenag RI Ingin Alihkan dana Haji untuk Penanganan Wabah Corona
Prabowo Sebut Pembangunan Infrastruktur Jokowi Kurang Efisien
Penerimaan Peserta Kartu Prakerja untuk Gelombang Pertama Diumumkan Pada 17 April 2020
Deretan Kebijakan Ambigu Pemerintah Lawan Corona yang Bikin Bingung
Jika Diadu Gerakan 2019GantiPresiden, Kubu Prabowo Klaim Elektabilitas Jokowi Kalah
Ada Apa mantan Cawapres Sandiaga Salahuddin Uno, Di Bengkalis?
Pertamina Rugi Rp 11 Triliun, Abdul Wahid Pertanyakan Manajerial Hulu dan Hilir