bualbual.com, Pemkab Inhil, juga harus memvalidasi data terhadap potensi tenaga teknis pada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dimilikinya. Hal ini, katanya, karena saat ini sangat terlihat persoalan tenaga teknis melanda beberapa dinas sehingga mengganggu kinerja. Pernyataan ini disampaikan Edi Gunawan, anggota DPRD Inhil yang berasal dari PKB saat membacakan Laporan Hasil Pembahasan Gabungan Komisi DPRD Inhil terhadap LKPJ Bupati tahun 2016 dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD Inhil tentang penyampaian laporan hasil pembahasan LKPJ Bupati Inhil tahun 2016, di Gedung DPRD Inhil, Kamis malam (4/5/17). Dewan menyampaikan beberapa catatan penting yang harus dilakukan Bupati Inhil agar target pembangunan yang dijalankan dapat benar-benar mengarah pada RPJMD Inhil 2013-2018. "Salah satu yang kami lihat penting adalah adanya kecenderungan belum sinerginya antar SKPD dengan SKPD lainnya dalam mengimplementasikan program atau kegiatan. Untuk itulah perlu ditingkatkan sinergitas peran dan fungsi SKPD di tingkat SKPD serta lintas SKPD, untuk fokus mendukung visi-misi kepala daerah," tegas Edi. "Keberhasilan sebuah kebijakan yang baik, tidak terlepas dari proses pengelolaan dan penyajian data serta informasi yang obyektif, akurat, valid, reliable dan akuntabel, sesuai dengan kondisi eksisting yang ada. Untuk itu, persoalan data adalah bagian yang terpenting dalam pengambilan keputusan kebijakan," tegas Edi. Bappeda Inhil juga disarankan untuk membangun pusat data yang selalu mempunyai basis data (data base) yang lengkap, terpercaya, valid, senantiasa diperbaharui (up to date) dan menselaraskan dengan data SKPD, serta meningkatkan kerja sama dengan penyedia data seperti Badan Pusat Statistik (BPS). "Sehingga kebutuhan akan tenaga teknis tidak lagi menjadi permasalahan dan persoalan dikemudian harinya. Karena yang kami lihat saat ini rasio pekerjaaan sudah sangat tidak sebanding dengan tenaga sumber daya manusianya. Seperti pada beberapa dinas, sehingga ini berimplikasi kinerja Pemerintah Daerah," jelas Edi. Validasi data yang dilakukan, ucap Edi, tentu akan mendapat gambaran jelas akan kebutuhan tenaga teknis tersebut. Gambaran jelas itu, akan membuat Pemkab Inhil lebih mudah mencarikan solusinya seperti merekrut dari kabupaten lain hingga provinsi. Bahkan jika perlu hingga ke pemerintah pusat dalam pencukupan kekurangan tersebut.(rtc)