Bualbual.com, Direktur Eksekutif Bimata Politica Indonesia (BPI) Panji Nugraha mengatakan, bursa capres 2019 yang bertarung di Pilpres 2019 masih didominasi oleh 2 nama yaitu Jokowi sebagai incumbent dan Prabowo Subianto. Pasalnya, dukungan kepada dua nama tersebut cenderung masih kuat dan solid. Hasil survei yang dilakukan oleh BPI periode November 2017 di seluruh wilayah Indonesia menghasilkan, jika pemilihan presiden dilakukan hari ini suara dukungan kepada Prabowo jauh meninggalkan Jokowi dengan angka 58,36%, sedangkan Jokowi sendiri berada di angaka 33,72%, sementara sisanya belum menentukan pilihan. 27/11/17 Sementara untuk pilihan partai politik persaingan masih akan didominasi 3 partai besar pemenang pemilu 2014 yaitu PDIP 28,24%, Gerindra 26,43%, Golkar 18,16 % sedangkan sisanya terbagi untuk partai lainnya. "Beberapa indikator semakin menguatnya dukungan kepada Prabowo adalah Pertama Pilkada DKI efek, isu agama yang terjadi dalam Pilkada DKI Jakarta berdampak kepada semakin solidnya tokoh-tokoh Islam yang selama ini cenderung diam dalam menanggapi isu politik. kiprah Prabowo sendiri yang melakukan turun gunung sebagai King Maker dalam pilkada DKI Jakarta dengan mengusung pasangan Anies-Sandi mendapatkan keuntungan berlebih yaitu semakin menaikan popularitasnya," katanya Kedua, lanjutnya, lemahnya penegakan hukum, selama pemerintahan era Jokowi-JK penegakan hukum cenderung lemah dan terkesan lamban, kasus yang menimpa Novel Baswedan menjadi indikator pertama kekecawaan masyarakat kepada pemerintah yang dinilai lemah dalam penegakan hukum. Ketiga, kebijakan pemerintah yang menaikan tarif dasar listrik menjadi indikator paling kuat kekecewaan masyarakat kepada pemerintah, dampak dari kebijakan ini terbukti membuat biaya hidup masyarakat semakin tinggi, hal ini juga menjadi indikator terjadinya peralihan dukungan kepada Prabowo. Keempat, pembangunan infrastruktur yang digenjot oleh pemerintah tidak memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat, selain itu rencana pemerintah yang akan menjual berbagai asset penting negara dianggap sebagai kebijakan keliru. Survei dilakukan November 2017 dengan menggunakan metode multistage random sampling kepada 2000 responden di seluruh Indonesia yang sudah mempunyai hak pilih dengan margin off error 5%. ***(drc)