Menyusul penangkapan politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu terkait kasus suap. "Ya akan tetap itu kan, paling akan ada pergantian ketum sementara," kata pengamat politik Ray Rangkuti kepada Kantor Berita Politik RMOL, Jumat (15/3). Meski PPP masuk dalam koalisi pengusung Jokowi-Maruf, bisa saja TKN membuat kebijakan baru atau mengevaluasi Romi. "Bisa saja setelah itu akan ada kebijakan baru meskipun secara umum kita mengatakan mereka akan di koalisi tapi tidak ada jaminan. Boleh jadi setelah itu mereka akan membuat kebijakan baru yaitu mengevaluasi keterlibatan PPP di dalam koalisi," jelas Ray. Meski begitu, dia mengakui bahwa partai Kabah tidak mungkin keluar dari TKN karena sudah terdaftar di Komisi Pemilihan Umum. "Secara formalitas keluar tidak mungkin karena sudah masuk dan terdaftar di KPU. Tapi ya secara politik kan bisa saja," ujar Ray yang juga direktur Lingkar Madani Indonesia (Lima).