Bualbual.com, Rencana kunjungan Pre­siden RI ke Riau akhir 2017 ditunda. Dijadwal ulang Februari nanti. Agenda utama adalah program peremajaan 100 ribu hektare kebun kelapa sawit di Tanah Air. Provinsi Riau sebagai salah satu daerah yang terluas perkebunan sawitnya, menyanggupi sekitar 30 ribu hektare secara bertahap. Hal tersebut terungkap dari hasil rapat yang dipimpin langsung Menko Perekonomian Darmin Nasution di kantornya, Jalan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Jumat (19/1) sore. Dalam rapat terbatas me­ngundang Gubernur Riau (Gubri) H Arsyadjuliandi Rachmam. “Ada rencana Pak Presiden ke Riau dalam rangka replanting kepala sawit. Kami beberapa hari ini koordinasi dan membahas masalah persiapan itu,” ung­kap Gubri kepada Riau Pos malam tadi. Rapat juga dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil, Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian Bambang, Dirjen Planologi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sigit Hardwinarto, Direktur Penghimpunan Dana pada Badan Pengelola Dana Peremajaan Kelapa Sawit Herdrajad dan Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Dijelaskan Gubri, pertemuan itu juga membahas teknis persiapan replanting. Ia sengaja diundang karena Riau salah satu daerah yang cukup luas tanaman sawit masyarakat yang harus diremajakan. “Sekaligus dalam jumlah besar, 30 ribu hektare di 2018. Tahap awal 12 ribu di enam kabupaten,” jelasnya. Enam daerah yang dimaksud adalah Kabupaten Rokan Hilir, Rokan Hulu (Rohul), Kuantan Singingi, Pelalawan, Siak dan Kampar. Dalam rangka persiapan kunju­ngan presiden yang dijadwal semula ke Rohul, diakuinya sudah dilakukan beberapa kali pertemuan. “Di level tim, malah sudah turun ke lapangan. Guna ngecek mana yang betul bisa peremajaan atau tidak. Jadwal pasti kita belum tau (kunjungan Presiden,red), kemungkinan Februari,” ung­kapnya. Disinggung, apakah kunjungan Presiden nanti hanya melakukan replanting, Andi Rachman (sapaan akrab Gubri) mengaku belum menge­tahui pasti. “Usulan-usulan dari masyarakat Riau banyak kalau Pak Presiden berkunjung. Tapi keputusan itu ada di pihak istana tentunya. Yang jelas, rencana replanting. Karena di Sumsel dan Sumut sudah. Ini rencana akhir 2017 lalu,” paparnya. Dalam rapat tersebut, Menko Perekonomian Darmin Nasution memaparkan, program peremajaan sawit rakyat memang sesuai instruksi Presiden. Filosofinya memudahkan hidup masyarakat, bukan malah sebaliknya. “Makanya saya kumpulkan di sini agar program yang menjadi perhatian dari Presiden ini bisa berjalan lancar,” ujar Darmin berdasarkan informasi yang dirangkum Riau Pos dari rapat tertutup tersebut. Sementara Kadis Perkebunan Tanaman Pangan dan Holtikultura Riau Ferry HC melalui Kabid Perkebunan Dinas Perkebunan Tanaman Pangan Riau Vera Virginia menambahkan, hasil pertemuan Gubri dan Menko Perekonomian, tahun ini Riau mendapatkan jatah 30 ribu hektare untuk replanting sawit dari pusat. “Nanti di Riau akan di launching Pak Presiden. Rencananya 11 Februari di Rohul. Di mana ada 12 ribu hektare dari 30 ribu hektare akan dimulai,” ujar Vera Virginia. Menurutnya, anggaran untuk peremajaan kelapa sawit ini merupakan dana dari cukai CPO. Di mana selama ini dana ekspor CPO langsung ke rekening menteri keuangan. “Di sana sudah dibentuk Badan Pengelolaan Dana Perkebunan. Yang baru dibentuk itu kelapa sawit. Maksud Pak Presiden Jokowi, anggaran itu sekarang bagaimana agar dikembalikan ke masyarakat,” jelasnya. Karena selama ini anggaran tersebut hanya dipakai untuk mencari energi baru dan terbarukan. Barulah dua tahun ini diberikan langsung ke masyarakat berupa hibah, salah satunya termasuk replanting. Kemudian, jelasnya, pembinaan pendampingan, mi­salnya mengenai pemilihan bibit, selama ini ada yang sembarangan saja. Melalui anggaran inilah, kata­nya, bisa dipakai juga untuk perkebunan kelapa sawit tidak produktif. Vera menambahkan, anggarannya sangat besar di Kementerian Keuangan. Sehingga targetnya juga sangat besar. “Target seluruh Indonesia tahun lalu saja 20 ribu hektare. Kemudian tahun ini 185 ribu hektare di Indonesia dan 30 ribu hektare di Riau,” sambungnya. Menurut Vera, bantuan ini difokuskan kepada masyarakat. Bukan perusahaan. Dan menurutnya tidak sulit untuk dapatkan bantuan itu. Hanya saja nanti akan dilakukan pendampingan dari kabupaten. Persyaratan diverifikasi pemerintah daerah dan pusat hanya juru bayar. Untuk masyarakat hanya bisa empat hektare per kepala keluarga (KK). Kemudian bisa juga diajukan perkelompok minimal 50 hektare, meskipun tidak satu hamparan, namun bisa berjalan tidak lebih 10 kilometer. “Minimal 25 orang satu kelompok. Untuk teknis di lapangan teman-teman Dinas Perkebunan di kabupaten/kota yang akan melakukan sosialisasi,” paparnya. ***(egp/riaupos.co)