PILIHAN
Presiden Jokowi Janji Gaji Perangkat Desa Akan Seperti PNS Golongan ll A sebesar Rp 1,92 Juta
BUALBUAL.com, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berjanji akan meningkatkan kesejahteraan perangkat desa, dengan menaikkan gajinya setara pegawai negeri sipil (PNS) golongan II A.
"Sudah kita putuskan bahwa penghasilan tetap, perangkat desa segera disetarakan dengan golongan IIA," ujar Jokowi saat menemui Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) di Istora Senayan, Jakarta, Senin (14/1/2019).
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2015, gaji pokok PNS untuk golongan II A senilai Rp 1.926.000 per bulan.
Menurut Jokowi, agar peningkatan kesejahteraan perangkat desa tersebut terlaksana dengan baik, maka pemerintah saat ini sedang melakukan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Nomor 2014 dan PP 47 Tahun 2015.
"Saya sudah perintah paling lama dua pekan setelah ini. Jadi bapak ibu sekalian, ditunggu dua minggu akan segera dikeluarkan revisi PP, sehingga bisa dilaksanakan," ucap Jokowi.
Dengan adanya peningkatan kesejahteraan tersebut, Jokowi pun meminta perangkat desa agar tidak melakukan aksi demo di depan Istana Kepresidenan pada hari ini.
"Jadi setelah kita bertemu di sini, bapak ibu tidak usah demo depan Istana," ucap Jokowi.
Sumber: Tribunnews.com

Berita Lainnya
Jokowi Beri Grasi ke Annas Maamun! KPK Kaget
Moeldoko: Relawan Jokowi Jangan Asik Selfie dan Duduk Saja
Klaim LAMR, Riau Bebas Asap Jasa Jokowi, Azlaini: Justru Pemda Dan TNI Berjasa
Menteri Sosial Gelar Kunjungan Kerja Tentang Peyererahan Bantuan untuk anak korban Kekerasan Fisik di Inhu
Jokowi Widodo Jangan Cuci Tangan
BPJS Watch: Presiden Jokowi Sudah Dipermainkan Pembantunya
Melapor Ke Jokowi: GP Ansor Sebut Ada Kelompok Radikal di Salah Satu Capres
Tinjau PTM, Wapres Kunjungi Sejumlah Sekolah di Jakarta
Keseriusan Jokowi Berantas Korupsi 'Dipertanyakan Novel Baswedan'
Model Ala Pembangunan Jokowi, yang Sebatas Demi Kepentingan Pemilu
Presiden Jokowi Burung Saya tidak menang Ya sudah kalah, mau gimana lagi
Syarat Menjadi Capres Sulit, Jokowi Dituding Tidak Demokratis