BUALBUAL.com, Novel Baswedan mempertanyakan keseriusan Presiden Joko Widodo memberantas tindak pidana korupsi dan menganggap Jokowi berpangku tangan dalam menangani kasus kriminalisasi terhadap aparat Komisi Pemberantasan Korupsi. Novel mencatat, setidaknya sudah terjadi lima kasus ketika serangan teror menyasar aparat KPK, termasuk dirinya. Bahkan terakhir, rumah Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif juga dilempar bom molotov pada awal bulan ini. Menurut Novel, Jokowi seolah diam saja sehingga seluruh kasus penyerangan yang menimpa aparat KPK tak ada yang bisa diungkap seutuhnya. "Ini seperti dibiarkan oleh pemerintah. Saya merasa aneh, apakah pemerintah ini melihat hanya hal biasa? Apakah pemerintah benar-benar serius memberantas korupsi?" jelas Penyidik Senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, Sabtu (26/1). Ia juga menyebut sikap Jokowi yang seolah acuh ini juga merupakan indikasi bahwa orang nomor satu di Indonesia tersebut tak peduli dengan aparat penegak korupsi. Padahal, KPK juga merupakan lembaga negara, sehingga seluruh pihak yang bekerja di dalamnya harus mendapat jaminan keamanan dari pemerintah. Ia kemudian mengutip laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) yang mengatakan bahwa seluruh pemberantas korupsi merupakan pejuang HAM yang seharusnya diberikan perlindungan khusus dari pemerintah. "KPK ini representasi negara yang bekerja untuk memberantas korupsi. Tapi kemudian ada yang diteror, diserang. Ini merupakan masalah serius. Ini keterlaluan. Seharusnya pemerintah melindungi pihak-pihak yang diberi hak dan kewajiban untuk memberantas korupsi," kata Novel. Novel juga mencemaskan tindak lanjut terhadap aksi teror itu bukanlah tindakan yang tulus dari pemerintah. Ia mencontohkan pembentukan tim gabungan penyidik untuk mengurai kasus penyiraman air keras pada dirinya, yang baru dibentuk menjelang debat calon presiden dan wakil presiden dengan topik hukum dan HAM pada 17 Januari kemarin. Padahal, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, Jokowi selalu menekankan akan membuat tim khusus bagi kasus yang menimpa Novel. "Sehingga, apakah karena mau debat jadi tim dibentuk? Tentu saya tidak tahu. Saya memang sering dengar bahwa tim ini dikaitkan dengan kepentingan politik, tapi saya tidak tahu," tutur dia. Sikap pemerintah yang seolah acuh membuat Novel bertanya-tanya. Ia cemas pemerintah memang menganggap kekerasan dan teror terhadap aparat KPK sebagai hal biasa. Kalau itu terjadi, maka memang pemerintah tak paham bahwa korupsi bukan sekadar masalah memperkaya diri sendiri, namun juga merampas hak asasi orang lain. "Bapak Jokowi, yang saya tahu ini lebih dari lima kasus orang KPK diserang dan itu tidak ada yang diungkap, apakah bapak presiden tidak terusik? Nyaman dengan situasi ini? Apakah ini bisa ditindak dengan mekanisme biasa? Apakah tidak ingin tahu atau bertanya lebih jauh mengenai penindakan korupsi?" ujar Novel.   Sumber: cnnindonesia